Serang (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten menggelar Forum Perangkat Daerah tahun 2020 yang dihadiri sebanyak 70 orang perwakilan dari instansi/lembaga lain dan Organisasi Perangkat daerah (OPD) penghasil di lingkungan Provinsi Banten.
Kegiatan berlangsung di Aula Bapenda, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (14/3), yang dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Banten Ino S Rawita.
Adapun paparan materi disampaikan oleh sejumlah narasumber antara lain Komisi III DPRD Banten, Kepala Bidang Bappeda Banten, Kepala Bapenda Banten, pejabat Polda Metro Jaya dan Polda Banten serta Gaikindo dan AISI.
Sedangkan peserta yang hadir dalam Forum Perangkat Daerah (Bapenda) Banten terdiri dari 8 OPD penghasil di lingkungan Pemprov Banten, Kepala Dinas dan Bidang yang membidangi pendapatan daerah pada kabupaten/kota se-Provinsi Banten, instansi/lembaga terkait, pejabat eselon III dan IV di lingkungan Bapenda Banten dan perwakilan akademisi.
Dalam sambutanya Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, melalui pelaksanaan pembahasan forum perangkat daerah dimaksudkan untuk membangun persamaan persepsi dan mendapatkan masukan-masukan dari publik sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD Provinsi Banten tahun 2020.
"Dari hasil forum perangkat daerah ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan tentang rancangan rencana kerja Tahun 2020 dan hal-hal strategis lainnya terkait dengan rencana kerja tahun 2020," kata Ino S Rawita.
Menurutnya, hasil dari forum perangkat daerah pada hari ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan capaian target rencana strategis (Renstra) Bapenda Banten tahun 2020. Oleh karenanya ia berharap bahwa capaian Renstra akan maksimal.
Penjabat Sekda menambahkan, pada saat ini Provinsi Banten sedang memacu pembangunan, prioritas utama pembangunan Provinsi Banten yaitu pertama pelayanan kesehatan di Banten harus gratis.
"Bapak Gubernur (Wahidin Halim) menginginkan masyarakat yang berobat gratis, namun terkendala aturan yaitu harus melalui BPJS. Untuk itu kita akan membayar ke BPJS untuk masyarakat Banten yang tidak mampu," kata Penjabat Sekda Banten.
Sedangkan prioritas yang kedua, yaitu pendidikan, Provinsi Banten sudah menggratiskan pendidikan tingkat SLTA/SMA. Sehingga diharapkan masyarakat Provinsi Banten yang usia sekolah dapat mengikuti pendidikan sekolah semuanya. Adapun prioritas yang ketiga yaitu infrastruktur, pada saat ini Provinsi Banten sedang fokus pembangunan jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan juga jembatan.
Kepala Bapenda Opar Sohari dalam laporanya mengatakan, pihaknya melaksanakan forum perangkat daerah untuk meminta masukan atau arahan untuk digunakan pada program 2020.
Menurut Opar, Bapenda harus mengikuti visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (Andika Hazrumy), yaitu harus bisa melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten, agar bisa berjalan dengan baik. Dalam program dan target yang jelas atau tidak abu-abu.
"Pada tahun 2019 ini kita memiliki target lebih besar dari tahun sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan tahun 2020 kita lebih besar lagi," jelasnya.
Opar Sohari menambahkan, pada saat ini Bapenda Banten memiliki tipe B dan ingin ditingkatkan menjadi tipe A, karena pendapatannya sudah mencapai Rp11 triliun dengan 11 UPT samsat yang ada. “Dengan adanya forum ini yang rutin dilakukan setiap tahun, diharapkan dapat menghasilkan kajian-kajian yang akan dilaksanakan oleh Bapenda pada tahun 2020 yang akan datang,” ungkapnya
Forum Perangkat Daerah Bapenda Banten samakan persepi tingkatkan pendapatan
Kamis, 14 Maret 2019 18:08 WIB
Hasil dari forum perangkat daerah pada hari ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan capaian target renstra badan pendapatan daerah Provinsi Banten tahun 2020