Himpaudi Banten Dorong Lembaga PAUD Berakreditasi

Lebak (Antaranews Banten) - Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Provinsi Banten mendorong lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berakreditasi sehingga memiliki kualitas dan mutu pendidikan usia dini.
     
"Kami menargetkan semua lembaga PAUD berakreditasi," kata Ketua Himpaudi Provinsi Banten Ade Rossi Chaerunnisa saat menghadiri Seminar PTK PAUD di Lebak, Rabu.
     
Rossi mengatakan, saat ini di Provinsi Banten lembaga PAUD yang ada sebanyak 11.000 lembaga, namun yang sudah berakreditasi tercatat 1.200 lembaga.
     
Himpaudi Banten terus mendorong agar lembaga PAUD yang belum berakreditasi agar meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.
     
Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tentu pengelola lembaga PAUD harus berinovatif untuk mencapai akreditasi melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga kependidikan.
     
Kegiatan seminar PTK PAUD di Kabupaten Lebak salah satu upaya untuk mendorong akreditasi.
     
Selain itu juga tenaga kependidikan PAUD tentu harus memiliki jiwa kewirausahaan secara mandiri agar mereka memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.
     
"Kita jangan sampai tenaga kependidikan PAUD hanya mengandalkan insentif pemerintah saja," katanya menjelaskan.
     
Menurut Rossi, guru sebagai tenaga kependidikan harus mampu mencegah "stunting" atau pertumbuhan anak yang mengalami  gizi kronis.      Permasalahan stunting menjadikan permasalahan semua,sehingga guru PAUD sebagai garda terdepan informasi anak-anak bisa mensosialisasikan pencegahan stunting.
     
Keberadaan guru PAUD juga menyampaikan kepada orangtua siswa untuk pencegahan stunting dengan makanan yang sehat dan bergizi.
     
Sebab, makanan yang sehat dan bergizi itu tidak selalu mahal dan mereka bisa mengonsumsi sayur-sayuran, ikan dan daging.
     
Bahkan, banyak panganan di Kabupaten Lebak yang memiliki gizi, seperti pisang, singkong umbi-umbian.
     
"Kami berharap guru PAUD dapat mencegah stunting agar anak cerdas dan sehat," katanya.
     
Ia mengatakan, selama ini, guru PAUD mendapatkan dana insentif dari masing-masing kabupaten dan kota.
     
Bantuan dana insentif itu sifatnya tidak dipaksakan karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
     
Namun, pihaknya berharap guru PAUD mendapatkan dana insentif maksimal oleh kabupaten dan kota.
     
Bantuan insentif itu sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP),terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) lembaga PAUD.
     
Pendidikan PAUD sangat dasar untuk memiliki karakter yang baik, sikap bertanggung jawab, jujur dan pandai. 
     
"Kami minta guru PAUD terus bekerja keras untuk mencetak anak-anak bangsa agar masa depan mereka dibutuhkan oleh negara dan masyarakat," katanya.
     
Sementara itu, PAUD Lammim Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Yesi mengatakan pihaknya sudah dua tahun mengelola PAUD dan minat masyarakat untuk pendidikan usia dini cukup tinggi.
     
Saat ini jumlah siswa sudah mencapai 21 anak dan setiap hari belajar sambil bermain dengan melibatkan tiga tenaga guru.
     
"Kita mengelola PAUD secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, karena merasa terpanggil untuk membangun anak-anak agar kelak berkualitas dengan memiliki dedikasi, integritas bagi nusa dan bangsa," katanya menegaskan.