Kabupaten Tangerang (Antaranews Banten) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dalam efisiensi energi.
"Saya harap Pemda melalui kebijakannya dapat mendukung kebijakan nasional dibidang efisiensi energi, salah satunya terkait transportasi publik," kata Bambang dalam acara "Green Building & Management Energy Seminar 2018 di Universitas Multimedia Nusantara Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa.
Bambang mencontohkan, mengapa pembangunan MRT hanya sampai Lebak Bulus saja (wilayah Provinsi DKI Jakarta) mengapa tidak diteruskan masuk ke dalam wilayah Ciputat wilayah Banten/ Kota Tangerang Selatan.
Contoh lain dapat dilihat jalur busway yang hanya sampai di Ciledug wilayah Provinsi DKI Jakarta, mengapa tidak dilanjutkan saja sampai ke Ciledug wilayah Banten/ Kota Tangerang, kata Bambang.
Menurut Bambang sebagai upaya kebijakan efisiensi energi yang berkesinambungan (sustainable) maka seharusnya sudah tidak ada lagi batasan-batasan administrasi suatu wilayah, jaringan transportasi publik harus menjangkau lintas provinsi agar lebih kena sasaran.
Bambang menilai pembangunan jaringan transportasi publik untuk kota mandiri sepertihalnya Gading Serpong sudah mendesak agar terciptanya efisiensi energi.
Kemudian untuk rumah tangga, Bambang meminta masyarakat agar lebih jeli dalam memilih produk elektronik carilah yang paling hemat energi biasanya tertera dalam spesifikasinya, terutama untuk produk yang seringkali dipakai lemari pendingin atau pendingin ruangan.
Bambang juga menyampaikan kalau Bappenas saat ini tengah mendisain ekonomi ramah lingkungan (green economic) yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun 2020-2024.
"Green economic itu berarti kebijakan ekonomi yang dikeluarkan harus menjamin terpeliharanya lingkungan secara berkesinambungan agar tidak menimbulkan biaya tinggi," ujar Bambang.
Dia mencontohkan turunnya muka tanah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat kerusakan lingkungan. Kondisi menimbulkan problem tahunan yang membutuhkan biaya tinggi sebagai contoh penanggulangan banjir.
"Kondisi demikian tidak hanya dialami di Provinsi DKI Jakarta saja, beberapa daerah di Pantura Jawa juga mengalami problem yang sama karena kebijakan ekonominya memang belum mengarah kepada terpeliharanya lingkungan secara berkesinambungan," ujar Bambang.
Dia mencontohkan kebijakan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik, ke depannya harus dicarikan solusi mencari sumber lain sebagai pengganti karena ketersediaannya juga semakin terbatas.
Pada kesempatan tersebut, Bambang menjelaskan bahwa penghematan atau konservasi energi dapat dilakukan dengan mengubah kebiasaan atau gaya hidup, seperti yang diterapkan oleh UMN.
“Penghematan atau konservasi energi seringkali dapat dilakukan dengan sederhana, bahkan tanpa biaya, hanya mungkin dengan sedikit mengubah kebiasaan atau gaya hidup. Memanfaatkan iklim tropis dengan sinar matahari yang terang dan dapat dikonversi sebagai energi listrik sebagaimana diterapkan di kampus (UMN) ini adalah contoh di mana kita juga melakukan konservasi energi,” jelas Bambang.
Menurut Bambang, Pemerintah masih perlu mendidik atau menumbuhkan kesadaran melakukan konservasi energi di kalangan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup.
“Kita masih perlu mendidik atau menumbuhkan kesadaran masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk melakukan konservasi energi. Semoga kepeloporan UMN dalam penerapan manajemen energi di gedung kampus dapat ditiru oleh, atau menjadi inspirasi bagi, kampus-kampus lain di Indonesia,” kata Bambang.
Menteri PPN Harapkan Pemda Berperan Efisiensi Energi
Selasa, 28 Agustus 2018 22:49 WIB
kebijakan ekonomi harus diarahkan kepada pemeliharaan lingkungan secara berkesinambungan