KPU Kota Tangerang buka pendaftaran KPPS untuk 18.942 petugas

Tangerang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Banten membuka  pendaftaran untuk menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan kebutuhan sebanyak 18.942 orang.

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan SDM KPU Kota Tangerang Yudhistira Prasasta di Tangerang Selasa mengatakan pendaftaran dibuka mulai tanggal 17 hingga 28 September 2024.

Nantinya 18.942 petugas tersebut akan ditugaskan untuk mengisi 2.706 TPS yang tersebar di 13 kecamatan, termasuk tujuh TPS khusus di  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kebutuhan Kota Tangerang jumlah KPPS kurang lebih 18.942, itu belum termasuk petugas ketertibannya. Untuk jumlah TPS ada 2.706 termasuk TPS lokasi khusus di dalam lapas," katanya.

Baca juga: Bawaslu Tangerang terima laporan dugaan politik uang Pilkada 2024

Jumlah kebutuhan petugas KPPS pada Pilkada Serentak lebih sedikit, dikarenakan ada pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 5.175 TPS pada pemilu 14 Februari lalu.

Untuk persyaratan pendaftaran masih sama dengan pelaksanaan Pemilu 14 Februari lalu yakni secara umur 17 - 55 tahun, ijazahnya SMA, kemudian surat keterangan sehat, tekanan darah, gula darah dan kolesterol.

Ia juga mengungkapkan, hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, biaya pemeriksaan kesehatan akan mendapatkan subsidi, khusus pemeriksaan gula darah untuk meringankan beban pendaftar.

"Kita sudah koordinasi dengan Dinkes dan alhamdulillah kebijakan untuk kebutuhan persyaratan penyelenggara untuk gula darah digratiskan, yang lain bayar jadi butuh biaya Rp55 ribuan," katanya.

Sementara itu berkas pendaftaran dapat dikirim melalui Sistem Aplikasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (Siakba), yakni aplikasi www.siakba.kpu.go.id

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mendatangi kantor PPS di setiap kelurahan atau kunjungi akun media sosial KPU Kota Tangerang.

Baca juga: Bawaslu Serang ingatkan ancaman pidana jika kampanye di tempat ibadah