Tangerang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) membahas enam rancangan prioritas yang menjadi isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Banten tahun 2017.
Gubernur Banten Rano Karno saat membuka musrenbang di Tangerang, Kamis, mengatakan, enam isu itu adalah peningkatan kapasitas dan daya saing SDM untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, peningkatan ketahanan dan keamanan pangan serta penguatan logistik pangan.
Selanjutnya, peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang merata, peningkatan akses, promosi dan mutu pelayanan kesehatan, pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta adaptasi bencana.
Terakhir adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan pilkada Banten.
"Musrenbang ini merupakan tahapan penting sebagai media interaktif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui pembahasan yang partisipatif, dialogis dan interaktif," kata Rano Karno.
Ia berharap musrenbang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi, teratur, terarah dan terukur serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi.
Gubernur juga mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk berpartisipasi dan berperan dalam membahas rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2017 terutama berkenaan dengan rencana program dan kegiatan tahun 2017 dengan prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten/Kota.
"Kesepakatan yang kita bangun dalam forum ini akan memiliki arti penting terutama kebersamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagai tahap awal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2017," katanya.
Gubernur juga mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki beberapa program dan kegiatan prioritas di Provinsi Banten. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, penanggulangan banjir dan penyediaan air baku, pelayanan transportasi, pengembangan kawasan pariwisata, dan pengembangan kota baru Maja.
"Pemerintah pusat saja anggarannya itu dibagi besar kepada Kementerian PU, karena infrastruktur ini menjadi penting untuk membangun, bukan berarti yang lain tidak, tapi kita harus punya fokus pertama apa, tapi saya sangat setuju kalau infrastruktur menjadi fokus utama," katanya.
Rano juga menjelaskan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemprov Banten selama kurun waktu 15 tahun ini secara umum menunjukkan beberapa keberhasilan, di antaranya realisasi investasi pada tahun 2015 sebesar Rp45,04 triliun.
Pembukaan Musrenbang Provinsi ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Banten, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten serta perwakilan elemen masyarakat.