IAKMI: Pemda harus terapkan PJJ terkait penambahan kasus COVID-19

Tangerang (ANTARA) - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kota Tangerang Selatan mendukung langkah pemerintah daerah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah mengantisipasi terjadinya ledakan kasus COVID-19 dan melindungi siswa dari penularan.

"Kebijakan pemerintah daerah yang menerapkan PJJ sudah tepat melihat hasil kondisi saat ini. PJJ adalah upaya mencegah terjadinya klaster baru,"  Ketua IAKMI Kota Tangerang Selatan Mustakim dihubungi, Senin.



Ia mengatakan munculnya klaster di sekolah perlu diantisipasi secara dini oleh pemerintah daerah sedini mungkin. Langkah ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah di Tangerang Raya ketika hasil surveilans aktif yang dilakukan menemukan adanya klaster.

Apalagi, penghentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) oleh pemda diperbolehkan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan aturan yang ada dalam melindungi warga dari penularan.

Namun demikian, penghentian sementara PTM harus diimbangi juga dengan informasi kembali dilaksanakannya PTM untuk memberikan kepastian kepada wali murid. Sebab, PTM merupakan konsep belajar yang optimal dan banyak diharapkan orang tua.

"Ada aturan penutupan PTM sesuai arahan dari Kemendikbudristek. Hal ini juga bisa dilakukan agar orang tua memiliki informasi sampai kapan penghentian PTM," katanya.

Bagi daerah yang masih melaksanakan PTM, pihaknya berharap agar pengawasan lapangan semakin ditingkatkan. Dinas Pendidikan dituntut secara aktif melakukan pemantauan dan testing kepada seluruh warga sekolah tanpa kecuali.



Bahkan, jika ditemukan adanya kasus, pemda harus segera menghentikan sementara PTM dan menerapkan PJJ. Selanjutnya dilakukan testing secara menyeluruh agar penularan dapat dicegah.

"Kasus klaster sekolah ini sudah terjadi di semua wilayah dan ada daerah yang telah memberlakukan PJJ. Pemda jangan segan membuat keputusan PJJ jika memang diperlukan," katanya.