APJI: Industri makanan masih serap banyak naker

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Jasa Boga (APJI) menyebut industri makanan sampai saat ini masih menjadi penyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi tenaga kerja di industri makanan mencapai 3,75 persen pada 2020. Proporsi tersebut tercatat meningkat 0,01 poin jika dibandingkan pada 2019 yang sebesar 3,74 persen. 

"Hal  ini menandakan bahwa industri kuliner masih ekspansif, meski dalam masa pandemi," kata Ketua APJI DKI Jakarta Tashya Megananda Yukki dalam keterangan tertulis, Selasa.

Ketahanan industri makanan dan minuman (kuliner) juga terlihat dari besarnya investasi yang dikeluarkan sepanjang semester I-2021. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di sektor industri makanan sebesar Rp36,6 triliun atau 8,3% dari totalnya yang mencapai Rp442,76 triliun. Nilai tersebut meningkat 23,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp29,6 triliun. 

Tashya berkeyakinan APJI dapat menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan sektor jasa boga dan tentu akhirnya banyak membuka lapangan pekerjaan. 

"Ketahanan industri makanan dan minuman tak terlepas dari peran serta kepengurusan dan keanggotaan APJI yang terus berpartisipasi aktif dalam membangun kuliner dan ekonomi kreatif Indonesia walaupun pandemi melanda," kata Tashya.
  
APJI mampu menjawab kebutuhan industri dalam mendukung program Pemerintah. APJI terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri jasa boga melalui aktivitas yang dijalankan setiap anggotanya. 

Sesuai dengan Visi APJI yaitu untuk bersatu membangun kapasitas organisasi untuk meningkatkan kapabilitas anggota APJI dan  profesionalisme dalam meningkatkan mutu produk dan mutu layanan yang memenuhi standar gizi, kesehatan dan estetika penyajian, meningkatkan pengetahuan manajemen usaha yang terus menerus dikembangkan, dengan teknik dan metode yang mutakhir guna memiliki daya saing yang tinggi, serta memperluas akses pemasaran, permodalan dan dukungan Pemerintah serta stakeholders dibidang usaha makanan dan minuman khususnya jasa boga. 

APJI memiliki anggota di seluruh Indonesia yang tersebar melalui 24 Dewan Pimpinan Daerah APJI yang terus mengembangkan keanggotaannya di seluruh Indonesia. 

Salah satunya adalah DPD APJI DKI Jakarta yang beranggotakan 300 orang lebih pengusaha kuliner yang diyakini merupakan pusat Jasa Boga terbesar yang menjadi barometer DPD APJI lainnya. 

Anggota APJI terdiri dari pelaku industri di bidang jasa boga yang meliputi semua bidang usaha seperti katering, restoran dan café, bakery, kue, pastry, cake, dessert dan patisseries, minuman olahan dan siap saji, produsen produk olahan dan bumbu makanan, outlet siap saji, Grab and go, street food dan Ghost Kitchen yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 

Untuk menjalankan komitmen serta visi dan misi APJI, Tashya baru-baru ini melantik dan mengukuhkan empat DPC (Dewan Pengurus Cabang) APJI DKI Jakarta yakni DPC APJI Jakarta Selatan, DPC APJI Jakarta Timur, DPC APJI Jakarta Pusat dan DPC APJI Jakarta Utara, pada tanggal 17 September 2021 di Restoran Beranda Kitchen Jakarta.

Menurut Tashya, dengan kepengurusan ini diharapkan APJI lebih bisa menjadi organisasi yang dapat meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan jejaring anggota-anggotanya di masing-masing DPC serta berpartisipasi aktif dalam membangun kuliner dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia.
 
Saat ini APJI berhasil menjalin kerja sama dengan banyak perusahaan atau vendor dalam beberapa bidang, diantaranya dengan Kemenparekraf RI, KADIN, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI serta beberapa Bank Pemerintah. 

"Merujuk dari keberhasilan tersebut, tentu kita tidak cukup berpuas diri, berbangga diri namun harus tetap selalu meningkatkan kapabilitas asosiasi, termasuk meningkatkan mutu para pengusaha," kata Tashya.
 
Sementara itu, Sekretaris APJI DKI Jakarta,  Riri Puspita menambahkan dengan terbentuknya kepengurusan ini yang para ketua DPC-nya adalah pelaku usaha dibidang kuliner, harus mampu meningkatkan profesionalisme guna meningkatkan mutu produk dan mutu layanan yang memenuhi standar gizi, manajemen usaha yang terus berkembang dengan metode yang up to date sehingga mempunyai daya saing dan daya tarik sendiri, kemudian dapat memperluas akses pemasaran, dengan permodalan dan dukungan Pemerintah.