Ketua MPR minta pemda jangan ragu terapkan PPKM secara ketat

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 untuk tidak ragu menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat khususnya di wilayah yang mengalami tren kenaikan jumlah kasus COVID-19.

"Pemda bersama Satgas Penanganan COVID-19 di tiap daerah yang mengalami kasus kenaikan angka positif COVID-19, untuk tidak ragu menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat darurat secara ketat dengan penyesuaian kondisi daerah masing-masing dan disiplin menerapkan protokol kesehatan," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kemenkes: Berkat PPKM kasus harian COVID-19 menurun

Hal itu dikatakannya terkait sembilan provinsi di Indonesia masih mengalami angka kenaikan kasus pada pekan ini, yaitu Jawa Tengah sebanyak 2.952 kasus, Bali 1.094 kasus, Papua Barat 667 kasus, Kalimantan Tengah 553 kasus, Sulawesi Barat 295 kasus, Aceh 247 kasus, Nusa Tenggara Barat 208 kasus, Maluku 167 kasus, dan Jambi 41 kasus.

Bamsoet juga meminta pemda dan Satgas COVID-19 di daerah mempercepat vaksinasi bagi warga agar segera terbentuk kekebalan kelompok sebagai upaya untuk menekan kenaikan angka positif COVID-19 tersebut.

Menurut dia, pemda dan Satgas COVID-19 harus mengevaluasi dan mengkaji penyebab kenaikan kasus COVID-19 di daerah masing-masing dan tetap memperbaharui data.

"Pemda dan Satgas juga harus memperhatikan terkait angka kematian, jumlah kesembuhan, kasus aktif, angka keterisian tempat tidur (BOR), dan persentase posko penanganan COVID-19 yang terbentuk di tingkat RT/RW atau kelurahan, sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kurva perkembangan COVID-19 di tiap wilayah," ujarnya.

Dia meminta pemda khususnya di sembilan daerah yang mengalami kenaikan angka positif COVID-19 untuk mengantisipasi kenaikan kasus semaksimal mungkin, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan sedini mungkin dan tidak semakin tersebar luas.

Menurut dia, pemda perlu aktif membaca data perkembangan COVID-19 di wilayahnya masing-masing dan menggencarkan upaya tes, penelusuran, dan pengobatan (3T), serta penerapan protokol kesehatan secara disiplin hingga perluasan cakupan program vaksinasi COVID-19.