Dewan pengawas apresiasi manajemen BPJAMSOSTEK terkait laporan keuangan likuiditas sehat

Tangerang (ANTARA) -
Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri memberikan apresiasi kepada manajemen atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi,” kata Zuhri dalam keterangan resminya.

Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) secara resmi telah diumumkan pada hari ini Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK yang dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021.

Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13 persen.

Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22 persen sebagai dampak dari pandemi dan adanya kebijakan relaksasi iuran dengan potongan hingga 99 persen selama enam bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menjelaskan pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh hingga 13,16 persen YoY dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen YoY.

“Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8 triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset sebesar Rp499,58 triliun”, ujar Anggoro.

Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK Asep Rahmat Suwandha menyampaikan dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan rincian 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif.

Kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.

“Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan,” jelas Asep.

Asep menambahkan, dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59 persen p.a., yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68 persen p.a.

Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20 persen.

Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.

"Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan," katanya.

Sementara itu Kepala Cabang Tangerang Cikokol Ady Hendratta mengatakan BPJAMSOSTEK diberi amanah untuk mengelola empat program, yakni JKK, JKM, JHT dan JP. Sesuai amanah undang-undang, transaksi keuangan keempat program tersebut dibukukan dalam laporan keuangan terpisah antar dana jaminan sosial maupun dengan laporan keuangan BPJAMSOSTEK .

“Kami sampaikan terima kasih setinggi-tingginya pada semua pihak, semoga program perlindungan yang kami selenggarakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia,” pungkasnya.

Menurutnya hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK untuk tahun 2020 yang dinyatakan likuiditas sehat dan imbal hasil investasi yang baik ini akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana peserta.

"Pengelolaan dana BPJAMSOSTEK dilakukan secara transparan dan dengan penuh kehati-hatian berdasarkan prinsip-prinsip good governent," ujarnya.