Program pendidikan harus sesuai kebutuhan industri 4.0

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR-RI Dr. Abdul Fikri Faqih, MM mengatakan program pendidikan terutama di SMK dan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri 4.0.

"Kita bukan lagi berada di era mekanik dan era produksi massal, tetapi sudah berada pada era industri 4.0. Ini adalah era inovasi dan kreasi. Dengan demikian ada sejumlah pekerjaan yang dulunya bukan menjadi pekerjaan atau profesi, sekarang muncul menjadi pekerjaan," kata politi PKS itu dalam keterangan tertulis, Senin. 

Dengan demikian, jelas Fikri, terjadi perbedaan kerangka berpikir masa beberapa puluh tahun silam dengan perkembangan di masa kini adalah, karena pendidikan vokasi yang kita kenal sekarang, tidak seperti dulu lagi. 

"Begitu juga dengan Program Studi (Prodi) di SMK, kini tidak seluruhnya sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Kami masih mengharapkan ada rumusan arah Prodi di SMK bentuknya seperti apa. Mungkin saja di SMK saat ini, mereka belajar tentang elektronika, komputer, dan juga komunikasi visual,” terangnya. 

Di era disrupsi ini perlu juga dirumuskan, seperti apa bentuk sistem vokasional yang mengikat antara SMK dengan kebutuhan dunia usaha. Jadi sistemnya akan mengikuti kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.

Dirinya kembali mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke depan, harus mampu memprediksi dan bersifat fleksible. Jika nantinya sudah ada peta jalan atau cetak biru maupun grand design yang berisi Rencana Induk, harus dapat mencakup dinamika yang terjadi. 

Karena itu kreasi penuh inovasi, perlu diberi ruang bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam Rencana Induk, yang saat ini tengah disusun peta jalannya oleh Pemerintah.

Sesuai UU No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan menjadi urusan wajib yang menyangkut kebutuhan dasar. Untuk itu perlu ada pembagian wewenang yang lebih jelas, Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan pendidikan pada tingkatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai ke PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). 

"Sedangkan Pemerintah pusat berkonsentrasi mengadakan perguruan tinggi. Pemikiran ini dianggap cukup proporsional, kendati kami dari Dewan juga setuju, jika vokasi memperoleh porsi besar sampai 70%," ujar Fikri.

Dalam upaya mendorong inovasi di bidang pertanian, menurut Abdul Fikri, di era pandemi ini sektor pertanian termasuk salah satu bidang yang potential winner dan sanggup bertahan (survive). Sektor pertanian mampu bertahan di tengah pandemi, bersama sektor industri makanan dan minuman (food and beverage).
 
Langkah yang perlu dilakukan di era digital ini adalah bagaimana melink-kan (menghubungkan) antara para pedagang sayur atau petani sayur secara daring (online), yang difasilitasi aksesnya dengan pengusaha yang membutuhkan pasokan mereka, seperti pengusaha makanan dan minuman. Jadi orientasi pendidikan tidak hanya ditujukan bagi siswa (pelajar) dan mahasiswa, tetapi perlu juga mengedukasi tentang bisnis digital kepada para petani dan pedagang bidang pertanian.  

Bangun Desa

Pengembangan konsep ‘Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Desa’ yang tengah digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan siap diimplementasikan tahun 2021, merupakan konsep berpikir membawa desa pada proses akses digital (digitalisasi ke desa-desa), dan melibatkan juga sinergi dengan sejumlah kementerian terkait.

Menurut keterangan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dr. Ir. M. Bakrun, MM, sebenarnya ini merupakan perluasan juga dari sistem vokasional yang selama ini digarap bersama dengan dunia usaha.

Disadari oleh para pembina SMK, kondisi yang tidak mudah dialami oleh hampir semua jenis industri yang terdampak oleh pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya industri otomotif dan juga industri pariwisata dalam arti luas.
 
Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2017 pemerintah aktif mendorong program vokasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. 

Sejak saat itu penyerapan kebutuhan lulusan SMK pada dunia industri, dirasa sudah cukup bagus. Namun kondisi saat ini banyak sektor industri yang mengalami PHK, selain banyak juga di antara mereka yang masih diterima bekerja di sektor industri, ketika industri tersebut mulai bertumbuh lagi di satu daerah tertentu.

"Untuk itu saya mendorong agar anak didik, para lulusan SMK tersebut mampu berwirausaha secara mandiri," katanya. 

"Tetapi harus diakui, pendidikan wirausaha juga tidak mudah bagi anak-anak. Kami selalu berusaha terus-menerus, salah satunya dengan mengadakan Sekolah Pencetak Wirausaha.”
Sedangkan untuk Program SMK membangun pedesaan, tidak harus spesifik ke bidang pertanian. Sebagai salah satu penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pada kuartal II tahun ini dengan 16,24%, bidang pertanian ini tidak terdampak pandemi corona covid-19. Saat membangun desa, tidak spesifik bermakna pertanian dalam arti budidaya. 

Tetapi SMK juga bisa mempercepat proses digitalisasi yang ada di pedesaan. Termasuk juga bidang pemasaran, sehingga secara daring bisa lekas diketahui, harga komoditi di pasaran ini saat ini juga. 

“Untuk membangun dapat saja dilakukan melalui berbagai macam keterampilan, di mana salah satu aspek yang disentuh adalah pertanian. Secara implementasi, banyak dilakukan inovasi agar masyarakat desa juga mampu menguasai teknologi. 

Menyadari yang diperlukan bagi mereka adalah pemanfaatan market place, sehingga para siswa SMK yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama minimal 6 bulan bersama bimbingan para guru, diharapkan mampu memanfaatkan peluang tersebut. 


"Selama ini kami mulai sinergi bersama dengan sejumlah kementerian terkait antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil - Menengah; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai bagian dari program pilot project untuk 500 desa yang akan mulai diimplementasikan tahun depan, saat ini direktorat kami sudah mulai menerapkannya di sejumlah provinsi di Pulau Jawa, termasuk pengembangan tanaman padi dengan pengembangan sentra pertanian yang ada di Kalimantan Tengah,” papar Bakrun.