Mentan: Peringatan HUT RI momen bangkitkan korporasi tanaman pangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan pengelolaan korporasi pertanian, khususnya tanaman pangan.

"Korporasi pertanian menekankan sebuah keniscayaan hadirnya industri dalam satu hamparan luas dan atau pengelompokan sub kawasan klaster," kata Syahrul di Jakarta, Minggu.

Mentan menilai sektor pertanian telah menjadi penyelamat perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19 yang melanda semua negara, termasuk Tanah Air. Salah satu faktor penyebab pertumbuhan kinerja sektor pertanian adalah musim tanam yang sukses berproduksi, meski pandemi masih mewabah.

Penguatan sektor pertanian, menurut dia, salah satunya ditopang oleh program strategis yang mentransformasi model pengelolaan yang sendiri-sendiri atau tak berkorporasi menjadi korporasi.

Saat ini pemerintah tengah membangun korporasi pertanian di proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, serta akan dikembangkan di banyak daerah.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, food estate dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu tapi juga bergerak di hilir dan dibangun melibatkan sinergitas pemerintah dengan swasta dan masyarakat.

"Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tapi juga internasional," kata Syahrul.

Khusus pada tanaman pangan, mulai 2019 telah dijalankan Program Propaktani (Program Pengembangan Korporasi Tanaman Pangan) dengan membentuk Komando Strategis Penggiling (Kostraling) dan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T).

Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan prasarana dan sarana produksi, tapi juga fasilitas permodalan dana KUR.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan prinsip korporasi dilakukan melalui pendekatan pengelolaan korporasi dengan skala lahan hamparan luas.

Skalanya tidak harus satu hamparan 5.000 hektare, namun bisa dikelompokkan menurut sub kawasan atau klaster 500 hektare lebih di 10 titik total jadi 5.000 hektare kawasan.

"Pola korporasi sudah diujicoba sejak tahun lalu di beberapa lokasi seperti di Tuban, Lampung, Kalsel, Sulut, Yogyakarta, Jateng. Terbukti kinerjanya bagus, oleh karena itu mulai tahun ini akan direplikasi di 130 kabupaten," kata Suwandi.

Suwandi menerangkan program Propaktani merupakan kegiatan terintegrasi "on farm" dan hilir sampai industri turunan hingga pemasaran.

Integrasi mencakup aspek infrastruktur, alat mesin pertanian (alsintan), budidaya mulai tanam hingga panen dan hilir pasca panen hingga pemasaran. Tidak hanya itu kelompok tani harus bisa naik kelas kelembagaannya yakni bisa berbentuk cv, koperasi, maupun BUMDes.

"Kelembagaan yang terpenting adalah pengelolaan manajemen kepengurusan yang baik, oleh karena itu perlu sekali kegiatan seperti ini. Mengumpulkan para pelaku korporasi untuk saling berbagi, memberi informasi untuk menguatkan kelembagaan korporasinya,” katanya.

Langkah selanjutnya, sambung Suwandi, yakni perlu adanya sinergi program Propaktani dengan pembiayaan, investasi dan ekspor. Kawasan dan klaster memanfaatkan lokasi yang telah ada, ditata dan dioptimalkan, dengan sumber pendanaan dari swadaya, KUR dan pembiayaan lainnya.