Luasan kawasan ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, bertambah sekitar 76.000 hektare sehingga luasnya menjadi lebih kurang 256.000 yang sebelumnya hanya sekitar 180.000 hektare.
Sekretaris Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Adi Kustaman saat ditemui di Penajam, Kamis memastikan luas kawasan ibu kota negara baru bertambah menjadi lebih kurang 256.000 dari awalnya sekitar 180.000 hektare, ada penambahan sekitar 76.000 hektare.
"Tim Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil BPN Pusat telah melakukan survei sekitar tiga pekan lalu, terkait penambahan luasan kawasan ibu kota negara baru itu," ungkapnya.
Dua wilayah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebelumnya hanya sebagian kini masuk secara keseluruhan sebagai lokasi proyek pembangunan ibu kota negara Indonesia baru tersebut.
"Kelurahan Sepaku serta Desa Bukit Raya yang sebelumnya hanya sebagian masuk lokasi ibu kota negara, sekarang secara keseluruhan menjadi lokasi ibu kota baru," ujar Adi Kustaman.
Sementara dua wilayah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebelumnya tidak masuk sebagai lokasi ibu kota baru, kini masuk menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara.
Dua wilayah di Kecamatan Sepaku yang baru masuk sebagai lokasi ibu kota negara baru tersebut menurut Adi Kustaman, yakni Desa Wonosari dan Kelurahan Mentawir.
Ia juga memastikan seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Sepaku, telah mengetahui rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut.
"Warga sudah tahu Kecamatan Sepaku masuk sebagai lokasi ibu kota baru, termasuk penambahan kawasan ibu kota negara yang mencakup Desa Wonosari dan Kelurahan Mentawir, serta sebagian Kelurahan Pemaluan dan Telemow," katanya.
Penambahan luasan kawasan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut lanjut ia, ada kepentingan pemerintah pusat menyangkut akses pendekat ke daerah penyangga ibu kota negara yaitu Kota Balikpapan.
Total luasan kawasan pembangunan ibu kota negara saat ini mencapai lebih kurang 256.000 hektare, yang terbagi kawasan inti sekitar 56.000 hektare dan kawasan pemerintahan sekitar 5.600 hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Sekretaris Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Adi Kustaman saat ditemui di Penajam, Kamis memastikan luas kawasan ibu kota negara baru bertambah menjadi lebih kurang 256.000 dari awalnya sekitar 180.000 hektare, ada penambahan sekitar 76.000 hektare.
"Tim Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil BPN Pusat telah melakukan survei sekitar tiga pekan lalu, terkait penambahan luasan kawasan ibu kota negara baru itu," ungkapnya.
Dua wilayah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebelumnya hanya sebagian kini masuk secara keseluruhan sebagai lokasi proyek pembangunan ibu kota negara Indonesia baru tersebut.
"Kelurahan Sepaku serta Desa Bukit Raya yang sebelumnya hanya sebagian masuk lokasi ibu kota negara, sekarang secara keseluruhan menjadi lokasi ibu kota baru," ujar Adi Kustaman.
Sementara dua wilayah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebelumnya tidak masuk sebagai lokasi ibu kota baru, kini masuk menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara.
Dua wilayah di Kecamatan Sepaku yang baru masuk sebagai lokasi ibu kota negara baru tersebut menurut Adi Kustaman, yakni Desa Wonosari dan Kelurahan Mentawir.
Ia juga memastikan seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Sepaku, telah mengetahui rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut.
"Warga sudah tahu Kecamatan Sepaku masuk sebagai lokasi ibu kota baru, termasuk penambahan kawasan ibu kota negara yang mencakup Desa Wonosari dan Kelurahan Mentawir, serta sebagian Kelurahan Pemaluan dan Telemow," katanya.
Penambahan luasan kawasan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut lanjut ia, ada kepentingan pemerintah pusat menyangkut akses pendekat ke daerah penyangga ibu kota negara yaitu Kota Balikpapan.
Total luasan kawasan pembangunan ibu kota negara saat ini mencapai lebih kurang 256.000 hektare, yang terbagi kawasan inti sekitar 56.000 hektare dan kawasan pemerintahan sekitar 5.600 hektare.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020