Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) melatih puluhan bendahara sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di Kantor BPSDM Banten di Pandeglang, Kamis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar mengatakan, pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, oleh karena itu prinsip transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat harus terus dipertahankan.
"Oleh karenanya, kelola betul itu (BOS) dengan baik. Kedepankan prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan seterusnya, karena ini bagian dari parameter kita menyelenggarakan dalam rangka 'good government dan clean governance' yang itu merupakan keharusan dari kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita,” kata Al Muktabar saat membuka Pendidikan dan Latihan (diklat) bagi puluhan bendarahara sekolah SMA/SMK di Banten.
Menurut Al Muktabar, sejak memasuki era otonomi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi daerah semakin kompleks. Tantangan tersebut bukan hanya sekedar tuntutan masyarakat akan kebutuhan pembangunan fisik semata, melainkan juga tuntutan akan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan khsususnya di bidang administrasi pelayanan di sekolah-sekolah.
Baca juga: Guru Di Pandeglang Diminta Tingkatkan Kompetensi
“Saat ini pemerintah hadir dengan segala programnya termasuk program BOS ini dan kita pemerintah daerah memiliki BOSDA sendiri. Oleh karenanya itu betul-betul membutuhkan satu pengawalan secara administratif, perencanaan yang baik, sehingga apa yang kita gulirkan secara pembiayaan itu benar-benar akan memberikan manfaat bagi masyarakat Banten, dan kita penyelenggaran pemerintahan terhindar dari persoalan-persoalan administratif yang berakibat ke persoalan hukum," kata dia.
Ia mengatakan, saat ini Pemprov Banten sangat konsen, peduli dan memprioritaskan bagaimana pengembangan sumber daya manusia kedepan, termasuk bagian dari agenda prioritas memajukan dunia pendidikan di Provinsi Banten.
"Gubernur dan wagub sangat memperhatina persoalan pendidikan di Provinsi Banten," katanya.
Sekda Banten berharap diklat pengelolaan BOS tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta diklat agar kedepan tidak terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, karena Pemprov Banten saat ini sedang fokus meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten
"Kami harapkan parapeserta diklat ini semaksimal mungkin mendukung agenda kerja dalam upaya kita meningkatkan mutu pendidikan di Banten," kata Al Muktabar.
Kepala BPSDMD Banten Endrawati mengatakan, tujuan diklat bendahara BOS ini untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kompetensi ASN dalam rangka mengelola pertanggungjawaban keuangan sekolah/bendahara sekolah sesuai aturan yang berlaku.
“Diklat akan digelar dari tanggal 4 sampai 11 Juli 2019. Kegiatan ini dapat menjadi motivasi dan semangat bagi Pemerintah Daerah terutama sekolah aagar komitmen kita semua untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik," kata Endrawati.
Baca juga: Ombudsman: Dua masalah utama PPDB sekolah SMP-SMA
Baca juga: Bupati Serang: Sekolah perlu dipantau jauhkan millenial dari narkoba
Baca juga: Kemenristek evaluasi kuota akreditasi sekolah dalam SMNPTN
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar mengatakan, pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, oleh karena itu prinsip transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat harus terus dipertahankan.
"Oleh karenanya, kelola betul itu (BOS) dengan baik. Kedepankan prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan seterusnya, karena ini bagian dari parameter kita menyelenggarakan dalam rangka 'good government dan clean governance' yang itu merupakan keharusan dari kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita,” kata Al Muktabar saat membuka Pendidikan dan Latihan (diklat) bagi puluhan bendarahara sekolah SMA/SMK di Banten.
Menurut Al Muktabar, sejak memasuki era otonomi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi daerah semakin kompleks. Tantangan tersebut bukan hanya sekedar tuntutan masyarakat akan kebutuhan pembangunan fisik semata, melainkan juga tuntutan akan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan khsususnya di bidang administrasi pelayanan di sekolah-sekolah.
Baca juga: Guru Di Pandeglang Diminta Tingkatkan Kompetensi
“Saat ini pemerintah hadir dengan segala programnya termasuk program BOS ini dan kita pemerintah daerah memiliki BOSDA sendiri. Oleh karenanya itu betul-betul membutuhkan satu pengawalan secara administratif, perencanaan yang baik, sehingga apa yang kita gulirkan secara pembiayaan itu benar-benar akan memberikan manfaat bagi masyarakat Banten, dan kita penyelenggaran pemerintahan terhindar dari persoalan-persoalan administratif yang berakibat ke persoalan hukum," kata dia.
Ia mengatakan, saat ini Pemprov Banten sangat konsen, peduli dan memprioritaskan bagaimana pengembangan sumber daya manusia kedepan, termasuk bagian dari agenda prioritas memajukan dunia pendidikan di Provinsi Banten.
"Gubernur dan wagub sangat memperhatina persoalan pendidikan di Provinsi Banten," katanya.
Sekda Banten berharap diklat pengelolaan BOS tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta diklat agar kedepan tidak terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, karena Pemprov Banten saat ini sedang fokus meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten
"Kami harapkan parapeserta diklat ini semaksimal mungkin mendukung agenda kerja dalam upaya kita meningkatkan mutu pendidikan di Banten," kata Al Muktabar.
Kepala BPSDMD Banten Endrawati mengatakan, tujuan diklat bendahara BOS ini untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kompetensi ASN dalam rangka mengelola pertanggungjawaban keuangan sekolah/bendahara sekolah sesuai aturan yang berlaku.
“Diklat akan digelar dari tanggal 4 sampai 11 Juli 2019. Kegiatan ini dapat menjadi motivasi dan semangat bagi Pemerintah Daerah terutama sekolah aagar komitmen kita semua untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik," kata Endrawati.
Baca juga: Ombudsman: Dua masalah utama PPDB sekolah SMP-SMA
Baca juga: Bupati Serang: Sekolah perlu dipantau jauhkan millenial dari narkoba
Baca juga: Kemenristek evaluasi kuota akreditasi sekolah dalam SMNPTN
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019