Plan Manager PT Supreme Energy Muaralaboh Yoza Jamal mengatakan seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat akan menerima royalti atau dana bagi hasil dari keuntungan proyek panas bumi di Solok Selatan.
"Pemerintah akan mendapat 2,5 persen royalti dari keuntungan kotor panas bumi, dan itu dibagi mulai pusat, provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar juga mendapatkannya, tetapi porsinya tentu tidak sebesar daerah penghasil," kata dia di Padang Aro, Jumat.
Dia menjelaskan untuk Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah penghasil Panas Bumi mendapat dua jenis bagi hasil yaitu royalti dan bonus produksi.
Untuk bonus katanya, besarannya 0,5 persen sedangkan royalti Solok Selatan juga mendapat porsi paling besar dibanding Provinsi maupun daerah lainnya.
"Pembagian bonus dan royalti ini termasuk besaran bagiannya sudah diatur Undang-undang," katanya.
Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi pasal 30 (5) huruf b menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi, pembagiannya ditetapkan dengan perimbangan 20 persen untuk Pemerintah dan 80 persen untuk Pemerintah Daerah.
Kemudian pada ayat (6) menjelaskan Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi dengan perincian Provinsi yang bersangkutan sebesar 16 persen, Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32 persen.
Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 32 persen.
Untuk Sumbar sendiri terdapat 19 Kabupaten/Kota dan jatah Solok Selatan sebagai penghasil 32 persen sedangkan 32 persen lagi akan dibagi untuk 18 daerah di sekitar.
Dia mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Supreme Energy akan mulai berproduksi pada 23 September 2019 dengan kapasitas 80 megawatt.
Saat ini proses pembangunannya sudah memasuki tahap finishing dan PLN juga sudah membuat Gardu Induk dan jaringan tegangan tinggi untuk menampung listrik dari PT Supreme Energy.
Untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya pihaknya sudah mengirimkan lima orang untuk magang di Singapura dengan keahlian sistem kontrol.
Selain itu katanya, pada Juni 2019 juga akan dikirim lagi lima orang untuk magang ke Jepang untuk pengoperasian peralatan pembangkit.
"Peralatan pembangkit dibeli dari Jepang supaya mengerti mengoperasikan dan merawatnya maka dilatih di perusahaan pembuatnya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Pemerintah akan mendapat 2,5 persen royalti dari keuntungan kotor panas bumi, dan itu dibagi mulai pusat, provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar juga mendapatkannya, tetapi porsinya tentu tidak sebesar daerah penghasil," kata dia di Padang Aro, Jumat.
Dia menjelaskan untuk Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah penghasil Panas Bumi mendapat dua jenis bagi hasil yaitu royalti dan bonus produksi.
Untuk bonus katanya, besarannya 0,5 persen sedangkan royalti Solok Selatan juga mendapat porsi paling besar dibanding Provinsi maupun daerah lainnya.
"Pembagian bonus dan royalti ini termasuk besaran bagiannya sudah diatur Undang-undang," katanya.
Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi pasal 30 (5) huruf b menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi, pembagiannya ditetapkan dengan perimbangan 20 persen untuk Pemerintah dan 80 persen untuk Pemerintah Daerah.
Kemudian pada ayat (6) menjelaskan Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi dengan perincian Provinsi yang bersangkutan sebesar 16 persen, Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32 persen.
Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 32 persen.
Untuk Sumbar sendiri terdapat 19 Kabupaten/Kota dan jatah Solok Selatan sebagai penghasil 32 persen sedangkan 32 persen lagi akan dibagi untuk 18 daerah di sekitar.
Dia mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Supreme Energy akan mulai berproduksi pada 23 September 2019 dengan kapasitas 80 megawatt.
Saat ini proses pembangunannya sudah memasuki tahap finishing dan PLN juga sudah membuat Gardu Induk dan jaringan tegangan tinggi untuk menampung listrik dari PT Supreme Energy.
Untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya pihaknya sudah mengirimkan lima orang untuk magang di Singapura dengan keahlian sistem kontrol.
Selain itu katanya, pada Juni 2019 juga akan dikirim lagi lima orang untuk magang ke Jepang untuk pengoperasian peralatan pembangkit.
"Peralatan pembangkit dibeli dari Jepang supaya mengerti mengoperasikan dan merawatnya maka dilatih di perusahaan pembuatnya," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019