Pemerintah Kabupaten Pandeglang didukung pemerintah Provinsi Banten dan pusat, melalui kementerian terkait serta pihak lainnya, memprogramkan pembangunan 824 unit hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018.
Dalam pelaksanaan pembangunan huntara itu, ada 100 orang prajurit tangguh dari empat kesatuan yang tanpa kenal lelah bekerja sosial agar para korban bencana itu bisa segera menempati hunian layak, setelah rumahnya hancur akibat diterjang tsunami dahsyat.
"Kalian adalah prajurit hebat, saat masyarakat sedang tidak berdaya, kalian hadir untuk memberikan pertolongan," kata Komandan Kodim 0601 Pandeglang, Letkol Inf. Denny Juwon Pranata, saat pemulangan 100 prajurit tangguh itu di Pandeglang, Jumat.
Sebanyak 100 personel TNI yang bertugas membantu pembangunan hunian sementara (huntara) yang tergabung dari 4 kesatuan yakni Kodim 0601 Pandeglang, Yonif 320 Badak Putih, Yonsipur III Bandung dan Yonsibang Bandung di kembalikan ke satuannya masing-masing.
Denny memberikan apresiasi pada para prajurit karena selama penugasan telah menunjukkan semangat dan kehebatan sehingga pembangunan huntara dapat berjalan dengan baik.
"Terima kasih atas pengabdian yang telah kalian berikan, semoga jerih payah tenaga kalian semua dapat bermanfaat bagi masyarakat Pandeglang," kata Denny.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi TNI atas dedikasi dan loyalitas dalam membantu pembangunan huntara di Kabupaten Pandeglang.
"TNI sangat membantu pemerintah daerah, dimana para prajurit TNI sangat setia membantu pembangunan huntara di wilayah bencana, berkat peran TNI huntara sudah terbangun 100 unit," katanya.
Kegigihan para prajurit TNI dalam membantu pembangunan huntara, menurut Irna, sebagai bukti bahwa TNI menjadi garda terdepan dalam membela rakyat.
"Terima kasih atas kontribusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, jangan lelah dan bosan apabila kami memerlukan bantuan dan tenaga bapak-bapak sekalian," ujar Irna.
Menurut dia, kehadiran para prajurit TNI dan gabungan personel lainya dalam penyelesaian penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang termasuk paling cepat. Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Selesai sebagian
Sebanyak 400 rumah hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten telah selesai dan siap dihuni.
"Target pembangunan huntara bagi korban tsunami Selat Sunda sebanyak 824 unit, dan 400 unit diantaranya sudah siap dihuni," kata Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Syarif Hidayat.
Ia juga menjelaskan, dari total 824 unit huntara yang dibangun, yang telah selesai 400 unit, yakni 300 unit di Kecamatan Sumur dan 100 unit di Cibenda, Kecamatan Carita dan Citanggok Kecamatan Labuan.
"Citanggok dan Cibenda sudah ada 100 unit yang selesai tinggal masang KWH listrik. Mudah-mudahan minggu depan bisa dihuni, sisanya sedang kami kerjakan," ujarnya.
"Setelah selesai dari Cibenda dan Citanggok akan mengerjakan yang di Sukaresmi dan Mekarsasri, Kecamatan Panimbang," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika anggaran yang diperlukan untuk membangun satu unit huntara kurang lebih Rp14,475 juta.
Bupati Pandeglang Irna Narulita, menilai jika penangan pascabencana di Kabupaten Pandeglang saat ini termasuk cepat. Pasalnya, di daerah lain yang sama terdampak bencana masih proses persiapan huntara.
"Di Pandeglang termasuk cepat, saat ini saja sudah setengah kebutuhan huntara sudah rampung dan siap diisi dari jumlah yang akan dibangun," katanya.
Pembangunan huntara tersebar di 15 titik dengan total 824 unit, baik yang dibangun oleh BNPB, donasi perusahaan BUMN, swasta dan berbagai lembaga lainnya.
Tsunami Selat Sunda terjadi pada 22 Desember 2018 dan menerjang sebagian pesisir pantai di Provinsi Lampung dan Banten. Di Provinsi Banten kawasan yang terdampak tsunami diantaranya, Kecamatan Cinangka dan Anyer, Kabupaten Serang.
Kabupaten Pandeglang merupakan daerah terparah. Beberapa kecamatan yang terkena bencana di daerah ini, seperti Kecamatan Labuan, Carita, Panimbang termasuk Pantai Tanjung Lesung dan Sumur.
Banyak masyarakat di Kabupaten Padeglang kehilangan tempat tinggal akibat terjangan tsunami sehingga harus tinggal di pengungsian. Pemerintah membangun huntara untuk tempat tinggal sementara, dan hunian tetap untuk merelokasi para warga terdampak tsunami itu.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengusulkan pembangunan hunian tetap (huntap) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masyarakat korban bencana tsunami di daerah ini sebanyak 824 unit.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan pengusulan pembangunan huntap sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten tertanggal 22 Januari 2019 sebanyak 824 unit.
Kementerian PUPR, melalui Ditjen Penyedia Perumahan menyatakan hanya akan membantu huntap sebanyak 717 unit.
Menurut Bupati, apabila Kementerian PUPR merealisasikan pembangun huntap sebanyak 717 unit tentu masih kekurangan 107 unit.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Gubernur Wahidin Halim dapat mencarikan solusi, terkait kebutuhan huntap itu.
"Kami minta semua pembangunan huntap itu direalisasikan sebanyak 824 unit," ujarnya.
Ia juga mengatakan, Kementerian PUPR akan membangun huntap itu yang masuk kategori rumah rusak berat dan rusak total, sedangkan rumah yang rusak sedang belum bisa terakomodasi.*
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Dalam pelaksanaan pembangunan huntara itu, ada 100 orang prajurit tangguh dari empat kesatuan yang tanpa kenal lelah bekerja sosial agar para korban bencana itu bisa segera menempati hunian layak, setelah rumahnya hancur akibat diterjang tsunami dahsyat.
"Kalian adalah prajurit hebat, saat masyarakat sedang tidak berdaya, kalian hadir untuk memberikan pertolongan," kata Komandan Kodim 0601 Pandeglang, Letkol Inf. Denny Juwon Pranata, saat pemulangan 100 prajurit tangguh itu di Pandeglang, Jumat.
Sebanyak 100 personel TNI yang bertugas membantu pembangunan hunian sementara (huntara) yang tergabung dari 4 kesatuan yakni Kodim 0601 Pandeglang, Yonif 320 Badak Putih, Yonsipur III Bandung dan Yonsibang Bandung di kembalikan ke satuannya masing-masing.
Denny memberikan apresiasi pada para prajurit karena selama penugasan telah menunjukkan semangat dan kehebatan sehingga pembangunan huntara dapat berjalan dengan baik.
"Terima kasih atas pengabdian yang telah kalian berikan, semoga jerih payah tenaga kalian semua dapat bermanfaat bagi masyarakat Pandeglang," kata Denny.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi TNI atas dedikasi dan loyalitas dalam membantu pembangunan huntara di Kabupaten Pandeglang.
"TNI sangat membantu pemerintah daerah, dimana para prajurit TNI sangat setia membantu pembangunan huntara di wilayah bencana, berkat peran TNI huntara sudah terbangun 100 unit," katanya.
Kegigihan para prajurit TNI dalam membantu pembangunan huntara, menurut Irna, sebagai bukti bahwa TNI menjadi garda terdepan dalam membela rakyat.
"Terima kasih atas kontribusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, jangan lelah dan bosan apabila kami memerlukan bantuan dan tenaga bapak-bapak sekalian," ujar Irna.
Menurut dia, kehadiran para prajurit TNI dan gabungan personel lainya dalam penyelesaian penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang termasuk paling cepat. Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Selesai sebagian
Sebanyak 400 rumah hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten telah selesai dan siap dihuni.
"Target pembangunan huntara bagi korban tsunami Selat Sunda sebanyak 824 unit, dan 400 unit diantaranya sudah siap dihuni," kata Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Syarif Hidayat.
Ia juga menjelaskan, dari total 824 unit huntara yang dibangun, yang telah selesai 400 unit, yakni 300 unit di Kecamatan Sumur dan 100 unit di Cibenda, Kecamatan Carita dan Citanggok Kecamatan Labuan.
"Citanggok dan Cibenda sudah ada 100 unit yang selesai tinggal masang KWH listrik. Mudah-mudahan minggu depan bisa dihuni, sisanya sedang kami kerjakan," ujarnya.
"Setelah selesai dari Cibenda dan Citanggok akan mengerjakan yang di Sukaresmi dan Mekarsasri, Kecamatan Panimbang," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika anggaran yang diperlukan untuk membangun satu unit huntara kurang lebih Rp14,475 juta.
Bupati Pandeglang Irna Narulita, menilai jika penangan pascabencana di Kabupaten Pandeglang saat ini termasuk cepat. Pasalnya, di daerah lain yang sama terdampak bencana masih proses persiapan huntara.
"Di Pandeglang termasuk cepat, saat ini saja sudah setengah kebutuhan huntara sudah rampung dan siap diisi dari jumlah yang akan dibangun," katanya.
Pembangunan huntara tersebar di 15 titik dengan total 824 unit, baik yang dibangun oleh BNPB, donasi perusahaan BUMN, swasta dan berbagai lembaga lainnya.
Tsunami Selat Sunda terjadi pada 22 Desember 2018 dan menerjang sebagian pesisir pantai di Provinsi Lampung dan Banten. Di Provinsi Banten kawasan yang terdampak tsunami diantaranya, Kecamatan Cinangka dan Anyer, Kabupaten Serang.
Kabupaten Pandeglang merupakan daerah terparah. Beberapa kecamatan yang terkena bencana di daerah ini, seperti Kecamatan Labuan, Carita, Panimbang termasuk Pantai Tanjung Lesung dan Sumur.
Banyak masyarakat di Kabupaten Padeglang kehilangan tempat tinggal akibat terjangan tsunami sehingga harus tinggal di pengungsian. Pemerintah membangun huntara untuk tempat tinggal sementara, dan hunian tetap untuk merelokasi para warga terdampak tsunami itu.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengusulkan pembangunan hunian tetap (huntap) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masyarakat korban bencana tsunami di daerah ini sebanyak 824 unit.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan pengusulan pembangunan huntap sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten tertanggal 22 Januari 2019 sebanyak 824 unit.
Kementerian PUPR, melalui Ditjen Penyedia Perumahan menyatakan hanya akan membantu huntap sebanyak 717 unit.
Menurut Bupati, apabila Kementerian PUPR merealisasikan pembangun huntap sebanyak 717 unit tentu masih kekurangan 107 unit.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Gubernur Wahidin Halim dapat mencarikan solusi, terkait kebutuhan huntap itu.
"Kami minta semua pembangunan huntap itu direalisasikan sebanyak 824 unit," ujarnya.
Ia juga mengatakan, Kementerian PUPR akan membangun huntap itu yang masuk kategori rumah rusak berat dan rusak total, sedangkan rumah yang rusak sedang belum bisa terakomodasi.*
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019