Jumlah agen penyalur elpiji khususnya untuk tabung 3 kilogram perlu diperbanyak sebagai salah satu upaya dalam mengatasi fenomena kelangkaan yang masih ditemukan di sejumlah lokasi di Tanah Air.
"Kelangkaan dan harga elpiji tidak pasti, itu keluhan masyarakat kepada kami. Setiap kami turun ketemu dengan masyarakat, saya agak sulit menjawabnya," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dalam rilis, Kamis.
Muhammad Nasir mengemukakan hal tersebut di sela-sela peninjauan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR di Kabupaten Kampar, Riau, 26 Maret 2019.
Menurut dia, sudah seharusnya Pertamina memperbanyak agen penyalur gas elpiji 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat.
"Kami minta penanganan elpiji 3 kg ini, atas nama Pimpinan dan Panja Migas, agen dan penyalur gas diperbanyak. Penyaluran pangkalan diperbesar diperbanyak, supaya penanganan elpiji ini tuntas," ujar Nasir.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengemukakan bahwa Komisi VII DPR RI ingin memastikan audit Pertamina menjalankan regulasi distribusi, dan melibatkan seluruh kepala desa untuk ikut menjaga dan menjalankan regulasi terkait elpiji 3 kg ini.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan ada 18 lokasi pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) sebagai ketersediaan energi bagi masyarakat kecil dan menjadi alternatif penggunaan gas elpiji.
"Menurut data dari Ditjen Migas, ada 10 lokasi pembangunan baru dan 8 lokasi yang sudah ada jaringan gasnya tetapi dikembangkan kembali, sehingga totalnya untuk tahun ini ada 18 lokasi," kata Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas Jakarta, Selasa (5/2).
Jugi merinci 10 lokasi pembangunan baru jargas terdapat di Kota Dumai, Kab. Cirebon, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Banggai.
Sementara itu, 8 lokasi yang sudah terdapat jargas namun dikembangkan kembali terdapat di wilayah Kab. Aceh Utara, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kab. Wajo.
Hingga kini, pembangunan jargas telah menyentuh di 52 kabupaten/kota dengan rincian 45 wilayah direalisasikan sepanjang 2018 dan 7 wilayah tambahan direalisasikan pada Februari 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Kelangkaan dan harga elpiji tidak pasti, itu keluhan masyarakat kepada kami. Setiap kami turun ketemu dengan masyarakat, saya agak sulit menjawabnya," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dalam rilis, Kamis.
Muhammad Nasir mengemukakan hal tersebut di sela-sela peninjauan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR di Kabupaten Kampar, Riau, 26 Maret 2019.
Menurut dia, sudah seharusnya Pertamina memperbanyak agen penyalur gas elpiji 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat.
"Kami minta penanganan elpiji 3 kg ini, atas nama Pimpinan dan Panja Migas, agen dan penyalur gas diperbanyak. Penyaluran pangkalan diperbesar diperbanyak, supaya penanganan elpiji ini tuntas," ujar Nasir.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengemukakan bahwa Komisi VII DPR RI ingin memastikan audit Pertamina menjalankan regulasi distribusi, dan melibatkan seluruh kepala desa untuk ikut menjaga dan menjalankan regulasi terkait elpiji 3 kg ini.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan ada 18 lokasi pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) sebagai ketersediaan energi bagi masyarakat kecil dan menjadi alternatif penggunaan gas elpiji.
"Menurut data dari Ditjen Migas, ada 10 lokasi pembangunan baru dan 8 lokasi yang sudah ada jaringan gasnya tetapi dikembangkan kembali, sehingga totalnya untuk tahun ini ada 18 lokasi," kata Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas Jakarta, Selasa (5/2).
Jugi merinci 10 lokasi pembangunan baru jargas terdapat di Kota Dumai, Kab. Cirebon, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Banggai.
Sementara itu, 8 lokasi yang sudah terdapat jargas namun dikembangkan kembali terdapat di wilayah Kab. Aceh Utara, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kab. Wajo.
Hingga kini, pembangunan jargas telah menyentuh di 52 kabupaten/kota dengan rincian 45 wilayah direalisasikan sepanjang 2018 dan 7 wilayah tambahan direalisasikan pada Februari 2019.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019