Serang (Antaranews Banten) - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong Perguruan Tinggi (PT) menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kewirausahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan, salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran.
"Lulusan perguruan tinggi harus diperbaiki, SDM harus inovatif, kita harus melakukan perubahan sistem pindidikan," kata Menristekdikti M Nasir dalam seminar "Membangun Indonesia Dengan Tenaga Kerja Berkualitas" yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat (FMB)9 di Pendopo Gubernur Banten, di Serang, Kamis.
Menurutnya, harus dilakukan perbaikan kurikulum Perguruan Tinggi (PT) dengan menghasilkan lulusan yang mempu melakukan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja.
"Saya moratorium pendidikan sosial. Kemudian sain, enginering, matematika harus didorong agar mampu malakukan berbagai inovasi teknologi," kata Nasir.
Kemudian, kata dia, pendidikan vokasi di tingkat SMA/SMK harus ditingkatkan serta perlu dibangun akademi komunitas berbasis pedesaan dan diperbanyak politeknik di daerah-daerah.
"Menekan pengangguran adalah dengan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan dunia usaha. Kemudian Perguruan Tinggi juga harus punya lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.
Menurutnya, Indonesia masuk negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 266 juta. Namun demikian, tantnagan SDM Indonesia yang lulusan sekolah SMK/SMK sampai yang tidak lulus sekolah angkanya mencapai 87,87 persen.
"Lulusan Perguruan Tinggi di kita hanya 12,13 persen. Sebagian besar lulusan SMA/SMK sampai tidak lulus sekolah," katanya.
Sementara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, alasan kenapa banyak lulusan SMK yang menganggur, diantaranya karena banyak sekolah SMK 'mismatch' atau banyak sekolah SMK tidak sesuai jurusan dan kurikulum dengan bidang yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
"Masalah berikutnya karena 'oper suply', banyak siswa mengambil jurusan melebihi kebutuhan dunia kerja," kata Hamid.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, ada beberapa hal yang sudah dilakukan terkait revitalisasi SMK. Kemudian penyelarasan SMK dan membuka peluang kelas industri di SMK dengan kurikulum yang disesuaikan oleh perusahaan.
"Kemudian kerjasama dengan industri dan lembaga sertifikasi profesi serta mengarahkan SMK ke bidang kewirausahaan," kata Hamid.
Gubernur Banten Wahidin Halim yang juga menjadi narasumber dalam seminar tersebut mengaku heran dengan tingginya angk pengangguran yang beberapa waktu lalu dirilis BPS. Sebab, kata dia, IPM Banten diatas rata-rata, begitu juga pertumbuhan ekonomi Banten juga diatas rata-rata nasional.
"Kemiskinan di Banten juga rendah. Ironisnya rakyat miskin berkurang, kemampuan daya beli tinggi tapi pengangguran besar," kata Wahidin.
Menurutnya, tingginya angk pengangguran tersebut disumbang dari lulusan SMK, karena lulusan SMK yang mencapai 135 ribu lulusan SMK yang ternyata ada beberapa jurusan yang sudah stagnan. Kemudian, kata dia, persoalan lain tenaga pengajar tidak kompeten, kurang praktek atau terlalu banyak teori.
"Jadi pengangguran cukup besar dari lulusan SMK, pengangguran juga banyak di daerah industri, kemudian banyak urban dari daerah lain. Gak mungkin gubernur keluarkan maklumat melarang orang dari luar Banten datang ke sini," kata Wahidin Halim dalam seminar yang dihadiri sekitar 100 peserta dari kalangan jurnalis.
Narsumber lainnya dalam seminar FMB9 yang diinisiasi Dirjen Informasi, Komunikasi Publik Kemenkominfo tersebut, yakni Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Lulusan perguruan tinggi harus diperbaiki, SDM harus inovatif, kita harus melakukan perubahan sistem pindidikan," kata Menristekdikti M Nasir dalam seminar "Membangun Indonesia Dengan Tenaga Kerja Berkualitas" yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat (FMB)9 di Pendopo Gubernur Banten, di Serang, Kamis.
Menurutnya, harus dilakukan perbaikan kurikulum Perguruan Tinggi (PT) dengan menghasilkan lulusan yang mempu melakukan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja.
"Saya moratorium pendidikan sosial. Kemudian sain, enginering, matematika harus didorong agar mampu malakukan berbagai inovasi teknologi," kata Nasir.
Kemudian, kata dia, pendidikan vokasi di tingkat SMA/SMK harus ditingkatkan serta perlu dibangun akademi komunitas berbasis pedesaan dan diperbanyak politeknik di daerah-daerah.
"Menekan pengangguran adalah dengan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan dunia usaha. Kemudian Perguruan Tinggi juga harus punya lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.
Menurutnya, Indonesia masuk negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 266 juta. Namun demikian, tantnagan SDM Indonesia yang lulusan sekolah SMK/SMK sampai yang tidak lulus sekolah angkanya mencapai 87,87 persen.
"Lulusan Perguruan Tinggi di kita hanya 12,13 persen. Sebagian besar lulusan SMA/SMK sampai tidak lulus sekolah," katanya.
Sementara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, alasan kenapa banyak lulusan SMK yang menganggur, diantaranya karena banyak sekolah SMK 'mismatch' atau banyak sekolah SMK tidak sesuai jurusan dan kurikulum dengan bidang yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
"Masalah berikutnya karena 'oper suply', banyak siswa mengambil jurusan melebihi kebutuhan dunia kerja," kata Hamid.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, ada beberapa hal yang sudah dilakukan terkait revitalisasi SMK. Kemudian penyelarasan SMK dan membuka peluang kelas industri di SMK dengan kurikulum yang disesuaikan oleh perusahaan.
"Kemudian kerjasama dengan industri dan lembaga sertifikasi profesi serta mengarahkan SMK ke bidang kewirausahaan," kata Hamid.
Gubernur Banten Wahidin Halim yang juga menjadi narasumber dalam seminar tersebut mengaku heran dengan tingginya angk pengangguran yang beberapa waktu lalu dirilis BPS. Sebab, kata dia, IPM Banten diatas rata-rata, begitu juga pertumbuhan ekonomi Banten juga diatas rata-rata nasional.
"Kemiskinan di Banten juga rendah. Ironisnya rakyat miskin berkurang, kemampuan daya beli tinggi tapi pengangguran besar," kata Wahidin.
Menurutnya, tingginya angk pengangguran tersebut disumbang dari lulusan SMK, karena lulusan SMK yang mencapai 135 ribu lulusan SMK yang ternyata ada beberapa jurusan yang sudah stagnan. Kemudian, kata dia, persoalan lain tenaga pengajar tidak kompeten, kurang praktek atau terlalu banyak teori.
"Jadi pengangguran cukup besar dari lulusan SMK, pengangguran juga banyak di daerah industri, kemudian banyak urban dari daerah lain. Gak mungkin gubernur keluarkan maklumat melarang orang dari luar Banten datang ke sini," kata Wahidin Halim dalam seminar yang dihadiri sekitar 100 peserta dari kalangan jurnalis.
Narsumber lainnya dalam seminar FMB9 yang diinisiasi Dirjen Informasi, Komunikasi Publik Kemenkominfo tersebut, yakni Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018