Lebak (Antaranews Banten) - Dana desa yang digulirkan pemerintah di Kabupaten Lebak, Banten, tahun 2018 masih dialokasikan pembangunan infrastuktur guna menopang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah itu.
"Kita banyak desa-desa kondisi infrastuktur buruk, seperti jalan lingkungan maupun jembatan gantung dan drainase," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak Rusito di Lebak, Sabtu.
Saat ini, jumlah desa yang masih menyandang kategori tertinggal sebanyak 112 dari 340 desa tersebar di 28 kecamatan.
Penetapan desa tertinggal itu berdasarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Pemerintah desa terus menggenjot dana desa untuk pembangunan infrastuktur agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Apalagi, sebagian besar penduduk Lebak mengandalkan pendapatan ekonomi dari hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
"Saya kira jika kondisi infrastuktur itu baik tentu aktivitas perekonomian masyarakat berjalan lancar untuk memasarkan produknya ke luar daerah dan biaya angkutan relatif terjangkau," katanya menjelaskan.
Menurut dia, sejak tiga tahun terakhir ini pembangunan infrastuktur desa bersumber dari Dana Desa (DD) melalui Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Lebak.
Penggunaan dana desa tahun 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai Rp406 miliar.
Meski dana desa turun, namun pengalokasian dana desa kategori tertinggal meningkat hingga mencapai Rp2,1 miliar, diantaranya warga Badui di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar.
Padahal, tahun sebelumnya bantuan dana desa rata-rata menerima sebesar Rp1,3 miliar.
"Kami tahun ini masih memprioritaskan pembangunan infrastuktur dan tahun 2019 akan memfokuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Kepala Desa Kadu Rahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Asma Sutisna mengatakan masyarakat di wilayahnya hingga kini terisolir akibat kerusakan jembatan gantung.
Apabila, jembatan gantung itu dibangun menggunakan dana desa tentu tidak mencukupi.
Sebab, lokasi desanya itu cukup luas juga kondisinya pegunungan dan perbukitan.
Kebanyakan dana desa tersebut dialokasikan pembangunan jalan dengan pengerasan batu guna menunjang akses lalu lintas berjalan lancar.
Namun, akibat kerusakan jembatan gantung tentu masyarakat yang tinggal di wilayahnya terisolir.
Masyarakat jika berpergian ke kantor Kecamatan Bojongmanik terpaksa harus melintasi Kecamatan Gunungkencana yang jarak tempuhnya mencapai 10 kilometer.
"Kami tahun ini masih menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastuktur dan belum ke pemberdayaan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Camat Cibadak Kabupaten Lebak Rahmat mengatakan penggunaan DD, ADD dan dana bagi hasil (DBH) diwilayahnya sebanyak 15 desa dengan menerima anggaran sekitar Rp16,368 miliar.
"Sebagian besar dana itu masih untuk pembangunan infrastuktur," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kita banyak desa-desa kondisi infrastuktur buruk, seperti jalan lingkungan maupun jembatan gantung dan drainase," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak Rusito di Lebak, Sabtu.
Saat ini, jumlah desa yang masih menyandang kategori tertinggal sebanyak 112 dari 340 desa tersebar di 28 kecamatan.
Penetapan desa tertinggal itu berdasarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Pemerintah desa terus menggenjot dana desa untuk pembangunan infrastuktur agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Apalagi, sebagian besar penduduk Lebak mengandalkan pendapatan ekonomi dari hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
"Saya kira jika kondisi infrastuktur itu baik tentu aktivitas perekonomian masyarakat berjalan lancar untuk memasarkan produknya ke luar daerah dan biaya angkutan relatif terjangkau," katanya menjelaskan.
Menurut dia, sejak tiga tahun terakhir ini pembangunan infrastuktur desa bersumber dari Dana Desa (DD) melalui Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Lebak.
Penggunaan dana desa tahun 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai Rp406 miliar.
Meski dana desa turun, namun pengalokasian dana desa kategori tertinggal meningkat hingga mencapai Rp2,1 miliar, diantaranya warga Badui di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar.
Padahal, tahun sebelumnya bantuan dana desa rata-rata menerima sebesar Rp1,3 miliar.
"Kami tahun ini masih memprioritaskan pembangunan infrastuktur dan tahun 2019 akan memfokuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Kepala Desa Kadu Rahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Asma Sutisna mengatakan masyarakat di wilayahnya hingga kini terisolir akibat kerusakan jembatan gantung.
Apabila, jembatan gantung itu dibangun menggunakan dana desa tentu tidak mencukupi.
Sebab, lokasi desanya itu cukup luas juga kondisinya pegunungan dan perbukitan.
Kebanyakan dana desa tersebut dialokasikan pembangunan jalan dengan pengerasan batu guna menunjang akses lalu lintas berjalan lancar.
Namun, akibat kerusakan jembatan gantung tentu masyarakat yang tinggal di wilayahnya terisolir.
Masyarakat jika berpergian ke kantor Kecamatan Bojongmanik terpaksa harus melintasi Kecamatan Gunungkencana yang jarak tempuhnya mencapai 10 kilometer.
"Kami tahun ini masih menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastuktur dan belum ke pemberdayaan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Camat Cibadak Kabupaten Lebak Rahmat mengatakan penggunaan DD, ADD dan dana bagi hasil (DBH) diwilayahnya sebanyak 15 desa dengan menerima anggaran sekitar Rp16,368 miliar.
"Sebagian besar dana itu masih untuk pembangunan infrastuktur," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018