Serang (Antaranews Banten) - Pemerintah Provinsi Banten akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten, karena berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan septembe tahun 2018, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 8,52 persen .
Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Kamis mengatakan,berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemprov Banten untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif, pembangunan infasrtuktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembukaan lahan pertanian dan penguatan balai latihan kerja dan industri.
"Disamping itu telah dilakukan kerjasama antara kepala sekolah negeri dan swasta dengan dunia industri sebanyak 500 MoU, dengan hotel didalam negeri sebanyak 24 MoU dan dengan hotel luar negeri sebanyak 9 MoU," kata Gubernur Banten Wahidin Halim pada rapat paripurna jawaban Gubernur Banten atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap penyampaian nota pengantar Raperda APBD Banten tahun 2019.
Menurut Wahidin, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penganguran di Banten yaitu, masih banyaknya migrasi penduduk dari luar Banten untuk mencari pekerjaan khusunya di daerah industri yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, ketidaksiapan sumber daya manusia lokal memenuhi kualifikasi pasar kerja.
"Banyaknya penduduk yang bekerja paruh waktu atau kurang dari lima jam yang dalam criteria BPS diidentifikasi sebagai penganggur,," Kara Wahidin.
Persoalan lain, kata dia, adanya calo tenaga kerja yang bisa memasukkan masyarakat sebagai pegawai di sebuah perusahaan Terutama di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, sebagai daerah penyumbang industri TPT tertinggi di Banten.
Meski begitu, Gubernur Wahidin Halim mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Banten dapat ditekan menjadi 5,24 persen pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 ditarget menurun hingga 5,00 persen.
"Intervensi yang dilakukan Pemprov Banten antara lain melalui program pendidikan gratis, biaya pengobatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, usaha ekonomi produktif dan stimulan melalui bantuan sosial," kata Wahidin.
Ia mengatakan, keberhasilan tersebut hasil kerja keras bersama, disamping juga adanya program-program dari pemerintah pusat dan pemerintan kabupaten/kota.
Sedangkan mengenai bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, Gubernur Banten mengakui unntuk tahun 2019 lebih kecil disbanding tahun 2018. Namun demikian alokasi anggaran program dan kegiatan pada OPD provinsi dengan berlokasi di kabupaten/kota telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
"Kita anggarkan untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagi langkah percepatan untuk mewujudkan target RPJMD tahun 2017-2022," kata dia.
Dalam paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar RAPBD Banten 2019 (Rabu 14/11), sejumlah fraksi DPRD Banten menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Banten. Bahkan menurut data BPS, tingkat pengangguran sebesar 8,52 persen pada rilis Agustus 2018 merupakan teritinggi secara nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Kamis mengatakan,berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemprov Banten untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif, pembangunan infasrtuktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembukaan lahan pertanian dan penguatan balai latihan kerja dan industri.
"Disamping itu telah dilakukan kerjasama antara kepala sekolah negeri dan swasta dengan dunia industri sebanyak 500 MoU, dengan hotel didalam negeri sebanyak 24 MoU dan dengan hotel luar negeri sebanyak 9 MoU," kata Gubernur Banten Wahidin Halim pada rapat paripurna jawaban Gubernur Banten atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap penyampaian nota pengantar Raperda APBD Banten tahun 2019.
Menurut Wahidin, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penganguran di Banten yaitu, masih banyaknya migrasi penduduk dari luar Banten untuk mencari pekerjaan khusunya di daerah industri yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, ketidaksiapan sumber daya manusia lokal memenuhi kualifikasi pasar kerja.
"Banyaknya penduduk yang bekerja paruh waktu atau kurang dari lima jam yang dalam criteria BPS diidentifikasi sebagai penganggur,," Kara Wahidin.
Persoalan lain, kata dia, adanya calo tenaga kerja yang bisa memasukkan masyarakat sebagai pegawai di sebuah perusahaan Terutama di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, sebagai daerah penyumbang industri TPT tertinggi di Banten.
Meski begitu, Gubernur Wahidin Halim mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Banten dapat ditekan menjadi 5,24 persen pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 ditarget menurun hingga 5,00 persen.
"Intervensi yang dilakukan Pemprov Banten antara lain melalui program pendidikan gratis, biaya pengobatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, usaha ekonomi produktif dan stimulan melalui bantuan sosial," kata Wahidin.
Ia mengatakan, keberhasilan tersebut hasil kerja keras bersama, disamping juga adanya program-program dari pemerintah pusat dan pemerintan kabupaten/kota.
Sedangkan mengenai bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, Gubernur Banten mengakui unntuk tahun 2019 lebih kecil disbanding tahun 2018. Namun demikian alokasi anggaran program dan kegiatan pada OPD provinsi dengan berlokasi di kabupaten/kota telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
"Kita anggarkan untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagi langkah percepatan untuk mewujudkan target RPJMD tahun 2017-2022," kata dia.
Dalam paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar RAPBD Banten 2019 (Rabu 14/11), sejumlah fraksi DPRD Banten menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Banten. Bahkan menurut data BPS, tingkat pengangguran sebesar 8,52 persen pada rilis Agustus 2018 merupakan teritinggi secara nasional.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018