Serang (Antaranews Banten) - Fraksi Gerindra DPRD Banten meminta kepada Pemprov Banten memaksimalkan peranan badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada saat ini untuk meningkatakan pendapatan asli daerah (PAD).
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Banten, Joko Priyanto pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Banten tahun 2019, di DPRD Banten di Serang, Rabu, mengatakan harus ada upaya keras dari pemprov untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Untuk tahun-tahun berikutnya, kita harus berusaha keras agar sumber pendapatan kita tidak tertumpu pada pajak daerah. Kita Harus berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lainya, terutama pemberdayaan BUMD-BUMD," kata Joko dalam paripurna yang dihadiri Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita.
Ia mengatakan, meski saat ini pendapatan Pemprov Banten dalam Rancangan APBD Banten tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,14 persen dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut masih dari pajak kendaran bermotor (PKB).
"Kami mengapresiasi dengan kenaikan itu. Peningkatan pajak merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan PAD. Langkah strategis tersebut merupakan penerapan sistem online, Samsat keliling dan kemudahan lainnya," katanya.
Tidak hanya itu saja, Fraksi Gerindra juga menyarankan agar Pemprov Banten meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
''Selain menyangkut sistem dan aturan, kami juga meminta kepada pemprov untuk meningkatkan SDM aparatur pajak," katanya.
Sejumlah fraksi di DPRD Banten seperti PKB, NasDem dan Fraksi Golkar menyoroti masih tinginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data yang disampaikan BPS pada Agustus 2018 ada 496 ribu pengangguran di Banten atau 8,52 persen, tertinggi secara nasional.
Dalam nota pengantar RAPBD Banten 2019 yang dibacakan Gubernur Banten Wahidin Halim Selasa (13/11), Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD Banten 2019 sebesar Rp11,83 triliun atau meningkat 14,14 persen dibandingkan total pendapatan 2018 sebesar Rp10,36 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,83 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,34 triliun, dana perimbangan Rp4,48 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,07 miliar. Sedangkan belanjadaerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp12,31 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp7,63 triliun dan belanja langsung Rp4,50 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Banten, Joko Priyanto pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Banten tahun 2019, di DPRD Banten di Serang, Rabu, mengatakan harus ada upaya keras dari pemprov untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Untuk tahun-tahun berikutnya, kita harus berusaha keras agar sumber pendapatan kita tidak tertumpu pada pajak daerah. Kita Harus berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lainya, terutama pemberdayaan BUMD-BUMD," kata Joko dalam paripurna yang dihadiri Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita.
Ia mengatakan, meski saat ini pendapatan Pemprov Banten dalam Rancangan APBD Banten tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,14 persen dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut masih dari pajak kendaran bermotor (PKB).
"Kami mengapresiasi dengan kenaikan itu. Peningkatan pajak merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan PAD. Langkah strategis tersebut merupakan penerapan sistem online, Samsat keliling dan kemudahan lainnya," katanya.
Tidak hanya itu saja, Fraksi Gerindra juga menyarankan agar Pemprov Banten meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
''Selain menyangkut sistem dan aturan, kami juga meminta kepada pemprov untuk meningkatkan SDM aparatur pajak," katanya.
Sejumlah fraksi di DPRD Banten seperti PKB, NasDem dan Fraksi Golkar menyoroti masih tinginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data yang disampaikan BPS pada Agustus 2018 ada 496 ribu pengangguran di Banten atau 8,52 persen, tertinggi secara nasional.
Dalam nota pengantar RAPBD Banten 2019 yang dibacakan Gubernur Banten Wahidin Halim Selasa (13/11), Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD Banten 2019 sebesar Rp11,83 triliun atau meningkat 14,14 persen dibandingkan total pendapatan 2018 sebesar Rp10,36 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,83 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,34 triliun, dana perimbangan Rp4,48 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,07 miliar. Sedangkan belanjadaerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp12,31 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp7,63 triliun dan belanja langsung Rp4,50 triliun.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018