Serang (Antaranews Banten) - Sejumlah fraksi di DPRD Banten menyoroti masih tinginya angka pengangguran di Banten, dalam paripurda DPRD Banten dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Raperda APBD Banten 2019, di gedung DPRD Banten di Serang, Rabu.
Juru bicara fraksi Partai Golkar harun Alrasyid Zain mengatakan, total RAPBD Banten Tahun anggaran 2019 sebesar Rp12,31 triliun menjadikan Provinsi Banten berada pada posisi ke delapan APBD terbesar se-Indonesia.
"Namun demikian, hal inijangan lantas menjadikan kita bangga, karena seiring dengan hal tersebut menurut BPS per akhir Agustus 2018 menyebutkan bahwa angka pengangguran di Banten tertinggi se-nasional yakni sebesar 8,52 persen," kata Harun Alrasyid.
Ia mengatakan, Pemprov Banten harus segera mengidentifikasi tingginya rangking pengangguran secara nasional tersebut, agar capaian-capaian target dalam APBD Banten Tahun Anggaran 2019 juga memiliki target penurunan pengangguran di Banten yang juga dikordinasikan dengan kabupaten/kota. Sebab angka pengangguran tersebut merupakan agregat dari jumlah pengangguran di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.
Juru bicara fraksi partai Kebangkitan Bangsa Efu Saefulah mengatakan, fraksi PKB berharap agar RAPBD 2019 mempu menjawab berbagai persoalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta program lainnya. Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan Pemprov Banten belum benar-benar fokus dan serius dalam mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Faktanya sekarang angka kemiskinan Banten semakin tinggi, ada 496 ribu pengangguran atau 8,52 persen pada Agustus 2018," kata Efu saat membacakan pemandangan umum fraksi PKB terhadap nota pengantasr RAPBD Banten 2019.
Ia mengatakan, sebetulnya angka 8,52 persen pengangguran di Banten per Agustus 2018 turun satu digit dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya pada angka 9,0 persen. Akan tetapi, meskipun turun, Banten secara nasional masih berada di rangking pertama. Begitu juga dalam survey kemiskinan, Banten menurut data ada pada posisi terendah ke-empat se-Indonesia.
"PKB berpandangan Pemprova Banten belum memiliki data riil yang menyangkut jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dampaknya akan menyulitkan dalam upaya pengentasan pengangguran dan kemsikinan," katanya.
Sementara juru bicara Fraksi NasDem Suryadi Nian menyampaikan bahwa mengurangi angka pengangguran terbuka di Banten adalah bersifat mendesak dan penting yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten, karena tingkat penganguran terbuka di Banten tertinggi se-Indonesia yakni menurut BPS tingkat pengangguran di Banten berada pada angka 8,52 persen pada Agustus 2018.
Angka tersebut, kata Suryadi, bahkan lebih besar dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional yang hanya sebesar 5,34 persen. juga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat sebesar 8,17 persen, DKI Jakarta 6,24 persen, bahkan lebih besar dari Papua Barat di angka 6,30 persen.
''Catatan BPS menunjukan ada 496,73 ribu orang di Banten dengan kategori pengangguran terbuka. Sungguh merupakan jumlah yang sangat besar sekali, sehingga memerlukan soluis yang tepat dalam menangani maslah tersebut," kata Suryadi dalam paripurna yang dihadiri Pj Sekretaris daerah (Sekda) Ino S Rawita mewakili Gubernur Banten.
Ia mengatakan, dengan melihat postur anggaran untuk pengurangan pengangguran dan pelatihan ketenagakerjaan yang hanya mencapai angka 35,49 miliar yang terbagi dalam berbagai kegiatan, fraksi NasDem meminta penjelasan Gubernur Banten mengenai hal tersebut karena khawatir nasib pengangguran di Banten untuk tahun yang akan datang.
Dalam nota pengantar RAPBD Banten 2019 yang dibacakan Gubernur Banten Wahidin Halim Selasa (13/11), Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD Banten 2019 sebesar Rp11,83 triliun atau meningkat 14,14 persen dibandingkan total pendapatan 2018 sebesar Rp10,36 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,83 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,34 triliun, dana perimbangan Rp4,48 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,07 miliar. Sedangkan belanjadaerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp12,31 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp7,63 triliun dan belanja langsung Rp4,50 triliun.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dalam upaya mengatasi persoalan pengangguran di Banten, Pemprov Banten dalam RAPBD Banten 2019 sudah menganggarkan sekitar Rp35,49 miliar, untukn pelaksanaan program dalam upaya mengurangi pengangguran, pengawasan dan pelatihan ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas Balai Latihan kerja Industri (BLKI) yang dimiliki Pemprov Banten.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Juru bicara fraksi Partai Golkar harun Alrasyid Zain mengatakan, total RAPBD Banten Tahun anggaran 2019 sebesar Rp12,31 triliun menjadikan Provinsi Banten berada pada posisi ke delapan APBD terbesar se-Indonesia.
"Namun demikian, hal inijangan lantas menjadikan kita bangga, karena seiring dengan hal tersebut menurut BPS per akhir Agustus 2018 menyebutkan bahwa angka pengangguran di Banten tertinggi se-nasional yakni sebesar 8,52 persen," kata Harun Alrasyid.
Ia mengatakan, Pemprov Banten harus segera mengidentifikasi tingginya rangking pengangguran secara nasional tersebut, agar capaian-capaian target dalam APBD Banten Tahun Anggaran 2019 juga memiliki target penurunan pengangguran di Banten yang juga dikordinasikan dengan kabupaten/kota. Sebab angka pengangguran tersebut merupakan agregat dari jumlah pengangguran di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.
Juru bicara fraksi partai Kebangkitan Bangsa Efu Saefulah mengatakan, fraksi PKB berharap agar RAPBD 2019 mempu menjawab berbagai persoalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta program lainnya. Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan Pemprov Banten belum benar-benar fokus dan serius dalam mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Faktanya sekarang angka kemiskinan Banten semakin tinggi, ada 496 ribu pengangguran atau 8,52 persen pada Agustus 2018," kata Efu saat membacakan pemandangan umum fraksi PKB terhadap nota pengantasr RAPBD Banten 2019.
Ia mengatakan, sebetulnya angka 8,52 persen pengangguran di Banten per Agustus 2018 turun satu digit dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya pada angka 9,0 persen. Akan tetapi, meskipun turun, Banten secara nasional masih berada di rangking pertama. Begitu juga dalam survey kemiskinan, Banten menurut data ada pada posisi terendah ke-empat se-Indonesia.
"PKB berpandangan Pemprova Banten belum memiliki data riil yang menyangkut jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dampaknya akan menyulitkan dalam upaya pengentasan pengangguran dan kemsikinan," katanya.
Sementara juru bicara Fraksi NasDem Suryadi Nian menyampaikan bahwa mengurangi angka pengangguran terbuka di Banten adalah bersifat mendesak dan penting yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten, karena tingkat penganguran terbuka di Banten tertinggi se-Indonesia yakni menurut BPS tingkat pengangguran di Banten berada pada angka 8,52 persen pada Agustus 2018.
Angka tersebut, kata Suryadi, bahkan lebih besar dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional yang hanya sebesar 5,34 persen. juga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat sebesar 8,17 persen, DKI Jakarta 6,24 persen, bahkan lebih besar dari Papua Barat di angka 6,30 persen.
''Catatan BPS menunjukan ada 496,73 ribu orang di Banten dengan kategori pengangguran terbuka. Sungguh merupakan jumlah yang sangat besar sekali, sehingga memerlukan soluis yang tepat dalam menangani maslah tersebut," kata Suryadi dalam paripurna yang dihadiri Pj Sekretaris daerah (Sekda) Ino S Rawita mewakili Gubernur Banten.
Ia mengatakan, dengan melihat postur anggaran untuk pengurangan pengangguran dan pelatihan ketenagakerjaan yang hanya mencapai angka 35,49 miliar yang terbagi dalam berbagai kegiatan, fraksi NasDem meminta penjelasan Gubernur Banten mengenai hal tersebut karena khawatir nasib pengangguran di Banten untuk tahun yang akan datang.
Dalam nota pengantar RAPBD Banten 2019 yang dibacakan Gubernur Banten Wahidin Halim Selasa (13/11), Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD Banten 2019 sebesar Rp11,83 triliun atau meningkat 14,14 persen dibandingkan total pendapatan 2018 sebesar Rp10,36 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,83 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,34 triliun, dana perimbangan Rp4,48 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,07 miliar. Sedangkan belanjadaerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp12,31 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp7,63 triliun dan belanja langsung Rp4,50 triliun.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dalam upaya mengatasi persoalan pengangguran di Banten, Pemprov Banten dalam RAPBD Banten 2019 sudah menganggarkan sekitar Rp35,49 miliar, untukn pelaksanaan program dalam upaya mengurangi pengangguran, pengawasan dan pelatihan ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas Balai Latihan kerja Industri (BLKI) yang dimiliki Pemprov Banten.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018