Serang (Antaranews Banten) - Gubernur Banten Wahidin Halim berjanji untuk tetap memperjuangkan para pegawai honorer di Pemprov Banten terutama yang sudah memberikan pengambiannya sejak lama.
"Saya sama Pak Wagub akan terus perjuangkan nasib honorer itu, nanti kita datangi KPK bagaimana baiknya, apakah masih bisa dipertimbangkan lagi atau tidak?, karena semua harus kita lakukan secara hati-hati," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Senin.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten menanggapi banyaknya isu-isu yang menganggap pemerintah daerah tidak respon terhadap nasib para honorer akibat adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memangkas ribuan honorer di Pemprov Banten.
Menurut Gubernur, rekomendasi KPK merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama, namun Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan pegawai honorer yang telah lama mengabdikan dirinya untuk Provinsi Banten.
Namun, kata Wahidin, tenaga honorer yang akan diperjuangkannya hanyalah pegawai yang benar-benar bekerja, tidak hanya duduk-duduk santai, keluyuran atau bahkan tidak pernah hadir di kantor. Oleh karenanya, ia beserta tim akan melakukan verifikasi secara intensif untuk menyisir mana tenaga honorer yang aktif dan mana yang tidak.
''Semoga saja ikhtiar kami berbuah manis, banyakin doa, ini sedikit-sedikit demo, jangan adat aja yang digedein. Ini kita lagi usaha, kita juga lagi usahain gajinya naik tahun depan," kata Wahidin saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Selain memperhatikan honorer, Gubernur Banten juga berjanji bahwa tahun depan akan menaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan, Gubernur menegaskan bahwa tunjangan pegawai Pemprov Banten harus lebih tinggi dibandingkan tunjangan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Namun, Gubernur Banten kembali mengingatkan agar tunjangan yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas kinerja yang sepadan. Apalagi, lanjutnya, tahun depan penilaian kinerja berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari staf pelaksana hingga eselon II.
''Pokoknya, tukin (tunjangan kinerja) provinsi harus lebih tinggi dari kabupaten/kota. Bahkan misalnya kalau Kota Tangerang naikin tukinnya sampai Rp60 juta, provinsi naikin aja jadi Rp70 juta. Asalkan, sesuai dengan kinerjanya, kalau yang males-malesan atau malah nggak ada kerjanya, saya ‘bebesin’ yang kaya gitu," kata dia.
Dalam upacara tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah amanat penting, salah satunya mengajak seluruh ASN dan peserta apel yang hadir untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan memperbanyak istighfar agar terhindar dari bencana sebagaimana yang saat ini menimpa Palu dan Donggala.
Baca juga: Wagub Banten Harapkan Honorer Jadi Prioritas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Saya sama Pak Wagub akan terus perjuangkan nasib honorer itu, nanti kita datangi KPK bagaimana baiknya, apakah masih bisa dipertimbangkan lagi atau tidak?, karena semua harus kita lakukan secara hati-hati," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Senin.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten menanggapi banyaknya isu-isu yang menganggap pemerintah daerah tidak respon terhadap nasib para honorer akibat adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memangkas ribuan honorer di Pemprov Banten.
Menurut Gubernur, rekomendasi KPK merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama, namun Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan pegawai honorer yang telah lama mengabdikan dirinya untuk Provinsi Banten.
Namun, kata Wahidin, tenaga honorer yang akan diperjuangkannya hanyalah pegawai yang benar-benar bekerja, tidak hanya duduk-duduk santai, keluyuran atau bahkan tidak pernah hadir di kantor. Oleh karenanya, ia beserta tim akan melakukan verifikasi secara intensif untuk menyisir mana tenaga honorer yang aktif dan mana yang tidak.
''Semoga saja ikhtiar kami berbuah manis, banyakin doa, ini sedikit-sedikit demo, jangan adat aja yang digedein. Ini kita lagi usaha, kita juga lagi usahain gajinya naik tahun depan," kata Wahidin saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Selain memperhatikan honorer, Gubernur Banten juga berjanji bahwa tahun depan akan menaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan, Gubernur menegaskan bahwa tunjangan pegawai Pemprov Banten harus lebih tinggi dibandingkan tunjangan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Namun, Gubernur Banten kembali mengingatkan agar tunjangan yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas kinerja yang sepadan. Apalagi, lanjutnya, tahun depan penilaian kinerja berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari staf pelaksana hingga eselon II.
''Pokoknya, tukin (tunjangan kinerja) provinsi harus lebih tinggi dari kabupaten/kota. Bahkan misalnya kalau Kota Tangerang naikin tukinnya sampai Rp60 juta, provinsi naikin aja jadi Rp70 juta. Asalkan, sesuai dengan kinerjanya, kalau yang males-malesan atau malah nggak ada kerjanya, saya ‘bebesin’ yang kaya gitu," kata dia.
Dalam upacara tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah amanat penting, salah satunya mengajak seluruh ASN dan peserta apel yang hadir untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan memperbanyak istighfar agar terhindar dari bencana sebagaimana yang saat ini menimpa Palu dan Donggala.
Baca juga: Wagub Banten Harapkan Honorer Jadi Prioritas
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018