Pemkab Lebak tangani kemiskinan ekstrem dengan libatkan OPD

Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten menangani kemiskinan ekstrem di daerah itu dengan sistem keroyokan, melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kita tahun ini jumlah kemiskinan ekstremnya menurun dari 2,77 persen menjadi 1,7 persen, karena dengan sistem keroyokan itu," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak Yosep Muhammad Holis di Lebak,Senin.

Dia menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tersebut lokus pada 22 desa di sejumlah kecamatan, dengan garapan pertama pengurangan beban pengeluaran, seperti pemberian bantuan sosial, seperti PKH, BLT, BPJS PBI, Kartu Indonesia Pintar, dan lainnya.

Kedua, pembangunan jalan hingga pelosok-pelosok kecamatan dan desa untuk kemudahan akses ekonomi.

Ketiga, dengan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan Dinas Pertanian, DPUPR, Dinkes, Dinkop dan UKM, Dinas Perikanan, Diskatapang, DPRKPP, dan lainnya.

"Kia meyakini angka kemiskinan ekstrem terus menurun," katanya.

Baca juga: Kemiskinan ekstrem di Lebak pada 2024 turun 345 KK

Ia mengatakan pula, program pengentasan kemiskinan itu secara umum disampaikan ke pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem nol persen.

Selain itu juga untuk mengentaskan kemiskinan by name by adres menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial setempat.

 

"Dengan nama dan alamat yang tercatat itu menjadi sasaran intervensi program percepatan kemiskinan ekstrem," katanya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Lebak Lingga Segara menyatakan, pemerintah daerah melakukan rehabilitasi sebanyak 150 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di 23 desa tersebar di 15 kecamatan.

Rehabilitasi RTLH itu merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Kondisi rumah layak itu telah dilengkapi sanitasi jamban, sehingga dapat mencegah stunting dan berbagai penyakit menular.

Masyarakat yang mendapatkan dana rehabilitasi RTLH itu dialokasikan bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) tahun 2024 senilai Rp3 miliar untuk 150 unit.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan pembangunan RTLH berjalan lancar, dan kini sudah rampung dengan memiliki kualitas cukup baik," katanya.

Baca juga: Pemprov Banten dapat insentif pusat atas upaya penghapusan kemiskinan