Kontak Tani Nelayan Andalan menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk penyederhanaan alur distribusi pupuk subsidi.
“Saya kira ini adalah kabar baik bagi para petani di seluruh Indonesia, karena nantinya mereka akan mendapatkan pupuk subsidi secara cepat dan mudah tanpa harus melalui jalur birokrasi yang berbelit-belit,” kata Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M. Yadi Sofyan Noor dalam keterangannya di Tangerang Senin.
Ia mengatakan kebijakan tersebut dianggap sebagai terobosan penting untuk mempercepat penyaluran pupuk kepada petani dan mengurangi kendala birokrasi yang selama ini dikeluhkan.
Dengan distribusi yang lebih efisien, petani optimis produktivitas pertanian akan meningkat, mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
Baca juga: KTNA: Pendaftaran data e-RDKK penting bagi petani dapat pupuk subsidi
Yadi menjelaskan, sebelumnya terdapat banyak sekali regulasi yang mengatur distribusi pupuk, termasuk 41 Undang-Undang, 23 Peraturan Pemerintah (PP), serta enam Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres).
Dengan kebijakan baru ini, proses distribusi akan lebih sederhana. Data dari Kementerian Pertanian akan diteruskan langsung ke Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang kemudian menyalurkannya langsung kepada petani binaan di daerah.
Sebagai langkah awal, pengisian E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik) oleh petani telah dilakukan dan selesai pada tanggak 15 November. Sistem ini menjadi acuan utama untuk memastikan pupuk subsidi didistribusikan tepat sasaran melalui Gapoktan. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan mampu mempercepat akses petani terhadap pupuk subsidi, sehingga mendukung kelancaran musim tanam di awal 2025.
Baca juga: Persediaan pupuk subsidi di Lebak aman hingga akhir tahun
“Manfaatnya jelas, pupuk dapat diterima petani lebih cepat. Pada saat tanam, pupuk sudah tersedia sehingga produktivitas tanaman dapat dioptimalkan,” tambah Yadi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengumumkan langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam distribusi pupuk subsidi pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/11).
“Birokrasi yang terlalu panjang, melibatkan setidaknya delapan kementerian, menjadi hambatan utama dalam penyaluran pupuk subsidi selama ini. Dengan sistem yang baru, alur distribusi akan lebih sederhana dan efisien,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Baca juga: Polres Serang salurkan pupuk untuk petani demi jaga ketahanan pangan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
“Saya kira ini adalah kabar baik bagi para petani di seluruh Indonesia, karena nantinya mereka akan mendapatkan pupuk subsidi secara cepat dan mudah tanpa harus melalui jalur birokrasi yang berbelit-belit,” kata Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M. Yadi Sofyan Noor dalam keterangannya di Tangerang Senin.
Ia mengatakan kebijakan tersebut dianggap sebagai terobosan penting untuk mempercepat penyaluran pupuk kepada petani dan mengurangi kendala birokrasi yang selama ini dikeluhkan.
Dengan distribusi yang lebih efisien, petani optimis produktivitas pertanian akan meningkat, mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
Baca juga: KTNA: Pendaftaran data e-RDKK penting bagi petani dapat pupuk subsidi
Yadi menjelaskan, sebelumnya terdapat banyak sekali regulasi yang mengatur distribusi pupuk, termasuk 41 Undang-Undang, 23 Peraturan Pemerintah (PP), serta enam Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres).
Dengan kebijakan baru ini, proses distribusi akan lebih sederhana. Data dari Kementerian Pertanian akan diteruskan langsung ke Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang kemudian menyalurkannya langsung kepada petani binaan di daerah.
Sebagai langkah awal, pengisian E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik) oleh petani telah dilakukan dan selesai pada tanggak 15 November. Sistem ini menjadi acuan utama untuk memastikan pupuk subsidi didistribusikan tepat sasaran melalui Gapoktan. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan mampu mempercepat akses petani terhadap pupuk subsidi, sehingga mendukung kelancaran musim tanam di awal 2025.
Baca juga: Persediaan pupuk subsidi di Lebak aman hingga akhir tahun
“Manfaatnya jelas, pupuk dapat diterima petani lebih cepat. Pada saat tanam, pupuk sudah tersedia sehingga produktivitas tanaman dapat dioptimalkan,” tambah Yadi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengumumkan langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam distribusi pupuk subsidi pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/11).
“Birokrasi yang terlalu panjang, melibatkan setidaknya delapan kementerian, menjadi hambatan utama dalam penyaluran pupuk subsidi selama ini. Dengan sistem yang baru, alur distribusi akan lebih sederhana dan efisien,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Baca juga: Polres Serang salurkan pupuk untuk petani demi jaga ketahanan pangan
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024