Tangerang Selatan (Antaranews Banten) - Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie melakukan pembahasan pengelolaan sampah menjadi energi menggunakan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) bersama DPD-RI .
"Yang kita bahas banyak sekali. Seperti teknisnya. Kemudian apa saja yang harus dipenuhi dan banyak lainnya. Salah satu yang jadi pembahasan adalah pemenuhan sampah sebagai bahan dasar yang harus mencapai 1.000 ton per harinya," kata Benyamin di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Setu, Kamis..
Dia menambahkan PLTS ini targetnya beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Sedangkan untuk tahun 2018 ini akan diupayakan pemenuhan persyaratannya. Misalnya, pihak ketiga sebagai investor yang akan membantu pembiayaan yang dibutuhkan.
"Ada dua ketentuan yang nantinya jadi dasar pengaturan PLTS ini. Yang pertama ada MOU bahwa PLN akan membeli listrik dari PLTS ini dari pihak ke tiga, harganya 13,5 sen per KWH," kata dia.
Yang kedua, mengatur tiping fee yang diatur oleh pemerintah daerah. Rencananya tipping fee ini bisa dibantu oleh APBN. Dengan begini keberhasilan PLTS bisa terjamin. Hal ini dilakukan untuk meregulasi biaya yang ditaksir mencapai Rp 5 miliar.
Sementara dia menambahkan, saat ini Pemkot Tangsel sedang berupaya menertibkan TPS Cipeucang yang direncanakan sebagai lokasi PLTS. Sedikitnya membutuhkan lahan dua hektar untuk proyek besar ini.
Kota Tangsel sendiri menjadi salah satu daerah yang akan menyusul keberhasilan proyek PLTS di beberapa daerah. Misalnya, Denpasar, Solo dan Makassar. Sementara untuk Banten baru Kota Tangsel dan Kota Tangerang saja yang baru mengusulkan.
"Setelah ini, kami berusaha agar prosesnya bisa lebih dipercepat. Supaya target operasi bisa tercapai," tutup dia sambil menambahkan bahwa sudah ada sembilan nama pihak ke tiga yang sebagian besarnya berasal dari luar negeri. Yaitu Singapura, Taiwan dan Korea.
Baca juga: Usai LIbur Lebaran Sampah Di Tangsel Meningkat 100 Persen
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Yang kita bahas banyak sekali. Seperti teknisnya. Kemudian apa saja yang harus dipenuhi dan banyak lainnya. Salah satu yang jadi pembahasan adalah pemenuhan sampah sebagai bahan dasar yang harus mencapai 1.000 ton per harinya," kata Benyamin di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Setu, Kamis..
Dia menambahkan PLTS ini targetnya beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Sedangkan untuk tahun 2018 ini akan diupayakan pemenuhan persyaratannya. Misalnya, pihak ketiga sebagai investor yang akan membantu pembiayaan yang dibutuhkan.
"Ada dua ketentuan yang nantinya jadi dasar pengaturan PLTS ini. Yang pertama ada MOU bahwa PLN akan membeli listrik dari PLTS ini dari pihak ke tiga, harganya 13,5 sen per KWH," kata dia.
Yang kedua, mengatur tiping fee yang diatur oleh pemerintah daerah. Rencananya tipping fee ini bisa dibantu oleh APBN. Dengan begini keberhasilan PLTS bisa terjamin. Hal ini dilakukan untuk meregulasi biaya yang ditaksir mencapai Rp 5 miliar.
Sementara dia menambahkan, saat ini Pemkot Tangsel sedang berupaya menertibkan TPS Cipeucang yang direncanakan sebagai lokasi PLTS. Sedikitnya membutuhkan lahan dua hektar untuk proyek besar ini.
Kota Tangsel sendiri menjadi salah satu daerah yang akan menyusul keberhasilan proyek PLTS di beberapa daerah. Misalnya, Denpasar, Solo dan Makassar. Sementara untuk Banten baru Kota Tangsel dan Kota Tangerang saja yang baru mengusulkan.
"Setelah ini, kami berusaha agar prosesnya bisa lebih dipercepat. Supaya target operasi bisa tercapai," tutup dia sambil menambahkan bahwa sudah ada sembilan nama pihak ke tiga yang sebagian besarnya berasal dari luar negeri. Yaitu Singapura, Taiwan dan Korea.
Baca juga: Usai LIbur Lebaran Sampah Di Tangsel Meningkat 100 Persen
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018