Kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Banten Tahun 2024 tertinggi kedua se-Jawa dan Bali dengan kenaikan sebesar 5,01 poin, dari 73,13 poin pada 2023 menjadi 78,14 poin pada tahun ini.
Kenaikan IKIP tertinggi pertama dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dari 73,89 poin menjadi 83,83 poin atau naik 9,94 poin.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam keterangannya diterima di Serang, Kamis mengatakan capaian itu merupakan hasil yang cukup baik dan penting, karena menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Apalagi predikat itu ditambah dengan posisi nilai IKIP kita yang berada pada nilai di atas rata rata nasional sebesar 75,65 poin," kata Al Muktabar.
Al Muktabar mengatakan IKIP ini juga bagian komitmen Pemprov Banten untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik. Utamanya, pemerintahan yang transparan
"Semua kompak baik OPD (organisasi perangkat daerah), Komisi Informasi Provinsi, badan publik lainnya, untuk terus belajar dan berupaya dalam membuka akses yang mudah bagi publik mendapat informasi," ujar dia.
Baca juga: Pemkab Serang peringkat dua anugerah keterbukaan informasi publik
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ada beberapa aspek penilaian dalam IKIP 2024 ini yang diberlakukan seperti dimensi politik dengan skor 76,19 poin, lalu dimensi ekonomi 75,13 poin, serta dimensi hukum sebesar 74,97 poin.
"Dalam dimensi politik itu beberapa hal yang menjadi penilaian misalnya kebebasan mencari informasi tanpa takut, partisipasi publik, literasi publik atas hak keterbukaan informasi," ujarnya.
Lalu dalam aspek ekonomi, biaya ringan dalam mendapatkan informasi, dukungan anggaran pengelolaan informasi, keberpihakan media pada keterbukaan informasi dan transparansi.
Sedangkan dalam dimensi hukum, meliputi jaminan hukum atas akses informasi, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pemohon informasi serta perlindungan hukum bagi whistleblower.
"Hasil IKIP 2024 ini juga merupakan penilaian dari berbagai perspektif seperti masyarakat, akademisi, jurnalis, pemerintah dan pelaku usaha," ujarnya.
Baca juga: Menko Polhukam disebut setujui KI terlibat pembuatan kebijakan publik
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Kenaikan IKIP tertinggi pertama dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dari 73,89 poin menjadi 83,83 poin atau naik 9,94 poin.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam keterangannya diterima di Serang, Kamis mengatakan capaian itu merupakan hasil yang cukup baik dan penting, karena menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Apalagi predikat itu ditambah dengan posisi nilai IKIP kita yang berada pada nilai di atas rata rata nasional sebesar 75,65 poin," kata Al Muktabar.
Al Muktabar mengatakan IKIP ini juga bagian komitmen Pemprov Banten untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik. Utamanya, pemerintahan yang transparan
"Semua kompak baik OPD (organisasi perangkat daerah), Komisi Informasi Provinsi, badan publik lainnya, untuk terus belajar dan berupaya dalam membuka akses yang mudah bagi publik mendapat informasi," ujar dia.
Baca juga: Pemkab Serang peringkat dua anugerah keterbukaan informasi publik
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ada beberapa aspek penilaian dalam IKIP 2024 ini yang diberlakukan seperti dimensi politik dengan skor 76,19 poin, lalu dimensi ekonomi 75,13 poin, serta dimensi hukum sebesar 74,97 poin.
"Dalam dimensi politik itu beberapa hal yang menjadi penilaian misalnya kebebasan mencari informasi tanpa takut, partisipasi publik, literasi publik atas hak keterbukaan informasi," ujarnya.
Lalu dalam aspek ekonomi, biaya ringan dalam mendapatkan informasi, dukungan anggaran pengelolaan informasi, keberpihakan media pada keterbukaan informasi dan transparansi.
Sedangkan dalam dimensi hukum, meliputi jaminan hukum atas akses informasi, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pemohon informasi serta perlindungan hukum bagi whistleblower.
"Hasil IKIP 2024 ini juga merupakan penilaian dari berbagai perspektif seperti masyarakat, akademisi, jurnalis, pemerintah dan pelaku usaha," ujarnya.
Baca juga: Menko Polhukam disebut setujui KI terlibat pembuatan kebijakan publik
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024