Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meminta pimpinan DPRD Provinsi Banten segera mempercepat pembahasan agenda pembangunan.
Al Muktabar mengatakan APBD 2024 Provinsi Banten sudah berjalan dan saat ini sedang dilakukan pembahasan dalam agenda APBD 2025, dimana kisi-kisinya sudah disampaikan pada waktu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kita akan berkonsentrasi pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan harus dikedepankan, kemudian infrastruktur dan kesehatan,” ujar dia di Serang, Kamis.
Pada kesempatan itu Al Muktabar juga mengingatkan kepada para pimpinan dan anggota DPRD Banten akan amanat yang terus disampaikan oleh para penggagas pendiri Provinsi Banten untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Itu harus menjadi perhatian utama kita, apalagi itu diucapkan dalam satu sumpah janji tadi,” ujar dia.
Baca juga: Wakil PDIP tidak ikut dilantik jadi pimpinan definitif DPRD Banten
Al Muktabar mengatakan DPRD mempunyai peranan penting dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ia mengatakan banyak tugas yang sudah menanti DPRD untuk segera diselesaikan bersama dalam rangka agenda pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.
Sebelumnya, empat pimpinan DRPD Banten definitif dilantik yakni Ketua DPRD Provinsi Banten dari unsur Partai Golkar Fahmi Hakim.
Kemudian Wakil Ketua DPRD definitif terdiri dari unsur Partai Gerindra Yudi Budi Wibowo, dari unsur Partai Keadilan Sejahtera Budi Prayogo, dan dari unsur Partai Demokrat Eko Susilo.
Hal itu telah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.14-4187. Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan definitif DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029.
Baca juga: Belanja APBD Banten 2025 harus tunjang pertumbuhan ekonomi
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Al Muktabar mengatakan APBD 2024 Provinsi Banten sudah berjalan dan saat ini sedang dilakukan pembahasan dalam agenda APBD 2025, dimana kisi-kisinya sudah disampaikan pada waktu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kita akan berkonsentrasi pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan harus dikedepankan, kemudian infrastruktur dan kesehatan,” ujar dia di Serang, Kamis.
Pada kesempatan itu Al Muktabar juga mengingatkan kepada para pimpinan dan anggota DPRD Banten akan amanat yang terus disampaikan oleh para penggagas pendiri Provinsi Banten untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Itu harus menjadi perhatian utama kita, apalagi itu diucapkan dalam satu sumpah janji tadi,” ujar dia.
Baca juga: Wakil PDIP tidak ikut dilantik jadi pimpinan definitif DPRD Banten
Al Muktabar mengatakan DPRD mempunyai peranan penting dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ia mengatakan banyak tugas yang sudah menanti DPRD untuk segera diselesaikan bersama dalam rangka agenda pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.
Sebelumnya, empat pimpinan DRPD Banten definitif dilantik yakni Ketua DPRD Provinsi Banten dari unsur Partai Golkar Fahmi Hakim.
Kemudian Wakil Ketua DPRD definitif terdiri dari unsur Partai Gerindra Yudi Budi Wibowo, dari unsur Partai Keadilan Sejahtera Budi Prayogo, dan dari unsur Partai Demokrat Eko Susilo.
Hal itu telah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.14-4187. Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan definitif DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029.
Baca juga: Belanja APBD Banten 2025 harus tunjang pertumbuhan ekonomi
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024