Sebanyak 63 (enam puluh tiga ) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dilantik dan diambil sumpahnya langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Romi Yudianto, Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang, Banten, Senin.
“Ini merupakan momen yang sangat krusial karena dilakukan 3 tahun sekali, bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk untuk dapat berkolaborasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris,” kata Romi Yudianto dalam keterangan resminya.
Adapun Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dilantik berasal dari berbagai unsur seperti Pemerintahan, notaris, ahli/akademisi, dan kepolisian dengan setiap daerah terdiri dari 9 (Sembilan) anggota.
Baca juga: Kemenkumham Banten digandeng Ditjen AHU gelar seleksi CAT Calon Notaris
Romi menyebut bahwa sebagai seorang pejabat publik, Notaris dalam mengeluarkan akta harus penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian karena tidak dapat dipungkiri terdapat banyak investor asing yang datang ke Indonesia yang di dalamnya bisa saja merupakan investor fiktif.
“Tentunya kita harus hati-hati dan penuh ketelitian dalam mengeluarkan akta, karena di era sekarang terdapat investor fiktif yang mengaku-ngaku, sehingga peranan notaris menjadi sangat penting disini,” ujarnya.
Ia pun membuka ruang diskusi kepada para anggota majelis pengawas daerah notaris untuk dapat berdiskusi terkait pengawasan dan pembinaan kepada notaris.
“Kita membuka ruang untuk berdiskusi, tentunya dengan adanya unsur Pemerintahan seperti Kepolisian diharapkan bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dengan efektif kepada Notaris di daerahnya masing-masing,” tutupnya.
Tak hanya Majelis Pengawas Daerah Notaris saja, Romi Yudianto juga melantik 1 (satu) orang Notaris Pengganti yang bekerja di Wilayah Kabupaten Tangerang.
Dengan pelantikan ini merupakan langkah yang signifikan yang dilakukan Kemenkumham Banten dalam memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris di Wilayah Provinsi Banten.
Baca juga: Kemenkumham Banten siap bantu BNN ungkap jaringan narkoba
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
“Ini merupakan momen yang sangat krusial karena dilakukan 3 tahun sekali, bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk untuk dapat berkolaborasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris,” kata Romi Yudianto dalam keterangan resminya.
Adapun Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dilantik berasal dari berbagai unsur seperti Pemerintahan, notaris, ahli/akademisi, dan kepolisian dengan setiap daerah terdiri dari 9 (Sembilan) anggota.
Baca juga: Kemenkumham Banten digandeng Ditjen AHU gelar seleksi CAT Calon Notaris
Romi menyebut bahwa sebagai seorang pejabat publik, Notaris dalam mengeluarkan akta harus penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian karena tidak dapat dipungkiri terdapat banyak investor asing yang datang ke Indonesia yang di dalamnya bisa saja merupakan investor fiktif.
“Tentunya kita harus hati-hati dan penuh ketelitian dalam mengeluarkan akta, karena di era sekarang terdapat investor fiktif yang mengaku-ngaku, sehingga peranan notaris menjadi sangat penting disini,” ujarnya.
Ia pun membuka ruang diskusi kepada para anggota majelis pengawas daerah notaris untuk dapat berdiskusi terkait pengawasan dan pembinaan kepada notaris.
“Kita membuka ruang untuk berdiskusi, tentunya dengan adanya unsur Pemerintahan seperti Kepolisian diharapkan bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dengan efektif kepada Notaris di daerahnya masing-masing,” tutupnya.
Tak hanya Majelis Pengawas Daerah Notaris saja, Romi Yudianto juga melantik 1 (satu) orang Notaris Pengganti yang bekerja di Wilayah Kabupaten Tangerang.
Dengan pelantikan ini merupakan langkah yang signifikan yang dilakukan Kemenkumham Banten dalam memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris di Wilayah Provinsi Banten.
Baca juga: Kemenkumham Banten siap bantu BNN ungkap jaringan narkoba
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024