Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Gufroni mengajak masyarakat Banten pentingnya memiliki sikap kritis dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Banten 2024.
Menurutnya, masa depan Banten ke depan sangat ditentukan oleh pilihan masyarakat yang memiliki sikap kritis atas realitas masa lalu dan saat ini.
"Apalagi Banten dikenal sebagai tanah Jawara yang di era penjajahan memiliki keberanian melawan segala tindak kolonialisme dan penindasan yang merugikan masyarakat Banten. Jiwa jawara yang melekat pada masyarakat Banten, harusnya kini menjadi modal kuat Banten untuk keluar dari ketertinggalan," kata Gufroni dalam keterangannya kepada wartawan di Tangerang, Rabu.
Baca juga: 3.227 APS di Kota Serang langgar aturan
Ia menuturkan masa depan Provinsi Banten saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Banten harus menjadi provinsi yang berkembang dan sejahtera. Sebab Banten adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik individu, kelompok, atau keluarga tertentu.
Oleh karena itu, warga Banten harus memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan nasib provinsi ini, bukan hanya menjadi objek keputusan yang diambil oleh segelintir orang yang mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok
“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten untuk lebih kritis dan bijak dalam memilih pemimpin pada pemilihan gubernur (pilgub) yang akan diselenggarakan pada November 2024,” ujarnya.
Baca juga: Maju pilkada, Ade Sumardi dilantik jadi anggota DPRD Banten
Menurutnya, Pilgub 2024 akan menjadi momen penentu bagi masa depan Banten untuk melangkah maju atau justru mundur. Saat ini, Banten memiliki potensi besar untuk berkembang.
"Kita harus menutup babak kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan keluarga dan relasi sempit. Praktik ini tidak hanya merugikan kemajuan Banten, tetapi juga membahayakan regenerasi kepemimpinan yang sehat," katanya.
Dominasi kekuasaan di Provinsi Banten serta delapan kabupaten/kotanya, katanya, selama ini dikuasai oleh segelintir pihak yang menjadikan hubungan kekerabatan sebagai syarat untuk memimpin. Hal ini mengakibatkan sedikitnya kesempatan bagi calon pemimpin yang berasal dari latar belakang berbeda.
"Regenerasi politik saat ini terjebak pada pola yang menguntungkan mereka yang memiliki ikatan darah atau kedekatan dengan penguasa yang ada. Ketika mereka berada di posisi kekuasaan, hanya keuntungan bagi kelompok mereka yang akan didapatkan," ujarnya.
Baca juga: Dua Kabupaten di Banten masuk kategori rawan di Pilkada 2024
Berdasarkan data, katanya, kesejahteraan masyarakat Banten tidak pernah terwujud secara merata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Banten berada di urutan kelima termiskin se-Jawa. Selain itu, provinsi ini juga menyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi di seluruh Indonesia.
"Fakta ini menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di Banten sangat tidak adil. Hanya mereka yang dekat dengan penguasa yang menikmati kesejahteraan," ungkapnya.
Tentunya, kondisi ini mengancam masa depan masyarakat Banten jika rantai kekuasaan ini tidak segera diputus. Kemiskinan dan pengangguran seolah diciptakan untuk mengekang masyarakat agar tetap patuh kepada penguasa.
"Banyak yang berlomba-lomba mencari perhatian demi mendapatkan keuntungan dari pemimpin. Padahal, kekuatan untuk menentukan nasib ada di tangan masyarakat Banten, bukan milik keluarga atau kelompok tertentu," kata dia.
Baca juga: Bawaslu RI beri atensi khusus pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Serang
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Menurutnya, masa depan Banten ke depan sangat ditentukan oleh pilihan masyarakat yang memiliki sikap kritis atas realitas masa lalu dan saat ini.
"Apalagi Banten dikenal sebagai tanah Jawara yang di era penjajahan memiliki keberanian melawan segala tindak kolonialisme dan penindasan yang merugikan masyarakat Banten. Jiwa jawara yang melekat pada masyarakat Banten, harusnya kini menjadi modal kuat Banten untuk keluar dari ketertinggalan," kata Gufroni dalam keterangannya kepada wartawan di Tangerang, Rabu.
Baca juga: 3.227 APS di Kota Serang langgar aturan
Ia menuturkan masa depan Provinsi Banten saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Banten harus menjadi provinsi yang berkembang dan sejahtera. Sebab Banten adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik individu, kelompok, atau keluarga tertentu.
Oleh karena itu, warga Banten harus memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan nasib provinsi ini, bukan hanya menjadi objek keputusan yang diambil oleh segelintir orang yang mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok
“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten untuk lebih kritis dan bijak dalam memilih pemimpin pada pemilihan gubernur (pilgub) yang akan diselenggarakan pada November 2024,” ujarnya.
Baca juga: Maju pilkada, Ade Sumardi dilantik jadi anggota DPRD Banten
Menurutnya, Pilgub 2024 akan menjadi momen penentu bagi masa depan Banten untuk melangkah maju atau justru mundur. Saat ini, Banten memiliki potensi besar untuk berkembang.
"Kita harus menutup babak kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan keluarga dan relasi sempit. Praktik ini tidak hanya merugikan kemajuan Banten, tetapi juga membahayakan regenerasi kepemimpinan yang sehat," katanya.
Dominasi kekuasaan di Provinsi Banten serta delapan kabupaten/kotanya, katanya, selama ini dikuasai oleh segelintir pihak yang menjadikan hubungan kekerabatan sebagai syarat untuk memimpin. Hal ini mengakibatkan sedikitnya kesempatan bagi calon pemimpin yang berasal dari latar belakang berbeda.
"Regenerasi politik saat ini terjebak pada pola yang menguntungkan mereka yang memiliki ikatan darah atau kedekatan dengan penguasa yang ada. Ketika mereka berada di posisi kekuasaan, hanya keuntungan bagi kelompok mereka yang akan didapatkan," ujarnya.
Baca juga: Dua Kabupaten di Banten masuk kategori rawan di Pilkada 2024
Berdasarkan data, katanya, kesejahteraan masyarakat Banten tidak pernah terwujud secara merata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Banten berada di urutan kelima termiskin se-Jawa. Selain itu, provinsi ini juga menyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi di seluruh Indonesia.
"Fakta ini menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di Banten sangat tidak adil. Hanya mereka yang dekat dengan penguasa yang menikmati kesejahteraan," ungkapnya.
Tentunya, kondisi ini mengancam masa depan masyarakat Banten jika rantai kekuasaan ini tidak segera diputus. Kemiskinan dan pengangguran seolah diciptakan untuk mengekang masyarakat agar tetap patuh kepada penguasa.
"Banyak yang berlomba-lomba mencari perhatian demi mendapatkan keuntungan dari pemimpin. Padahal, kekuatan untuk menentukan nasib ada di tangan masyarakat Banten, bukan milik keluarga atau kelompok tertentu," kata dia.
Baca juga: Bawaslu RI beri atensi khusus pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Serang
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024