Tangerang Selatan (Antara News Banten) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti masih rentannya politik uang setiap menjelang pilkada yang akan berlangsung pada Juni mendatang.
"Politik uang kerap dijadikan alat pemenang bagi calon. Dan rentannya terjadi pada Pilkada bukan Pilpres," ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifudin dalam Seminar Nasional Pilkada Berintegrasi Menolak Politik Uang dan Sara di UIN Syarief Hidayatullah, Ciputat, Rabu.
Untuk mengurangi dan mempersempit ruang gerak para pemain politik uang, saat ini Bawaslu kerap melakukan patroli dan pengontrolan terhadap partai yang ikut serta dalam proses pilkada. Hal tersebut dianggap efektif karena pemantauan dilakukan langsung di lapangan.
Namun saat ini, menurutnya masyarakat sudah cakap menilai pimpinan daerah yang tepat tidak mudah tergoda dengan politik uang yang tidak seberapa.
"Masyarakat saat ini justru tidak akan memilih pemimpin yang ngasih uang. Meskipun uangnya diambil tapi nggak menjamin perolehan suara," ujar Afif.
Meskipun sudah cakap, Afif berharap agar masyarakat bisa membantu untuk menemukan oknum pelaku politik uang.
"Jadi jangan mentang-mentang di Kasih uang ngga lapor. Harus tetap lapor, sehingga kecurangan semacam ini bisa dimusnahkan," kata dia.
Di tempat yang sama Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan sosialisasi mengenai politik uang harus sering dilakukan untuk meminimalisir atau mempersempit jaringan pelaku politik uang.
"Masyarakat kerap diingatkan. Jadi mereka terbiasa dengan informasi bahwa politik uang itu dilarang. Terus menerus sehingga, akan menanamkan prinsip jujur," kata Airin.
Dia mengingatkan pilkada tahun ini harus menjadi sebuah media dimana semua masyarakat bisa merasakan sebuah kegembiraan. "Pilkada di Indonesia kerap dijadikan contoh oleh Negara luar. Jadi jangan sampai hal tersebut dicederai dengan adanya politik uang," ujar Airin.
Baca juga: Bawaslu Banten Waspadai Politik Uang Masa Tenang
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Politik uang kerap dijadikan alat pemenang bagi calon. Dan rentannya terjadi pada Pilkada bukan Pilpres," ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifudin dalam Seminar Nasional Pilkada Berintegrasi Menolak Politik Uang dan Sara di UIN Syarief Hidayatullah, Ciputat, Rabu.
Untuk mengurangi dan mempersempit ruang gerak para pemain politik uang, saat ini Bawaslu kerap melakukan patroli dan pengontrolan terhadap partai yang ikut serta dalam proses pilkada. Hal tersebut dianggap efektif karena pemantauan dilakukan langsung di lapangan.
Namun saat ini, menurutnya masyarakat sudah cakap menilai pimpinan daerah yang tepat tidak mudah tergoda dengan politik uang yang tidak seberapa.
"Masyarakat saat ini justru tidak akan memilih pemimpin yang ngasih uang. Meskipun uangnya diambil tapi nggak menjamin perolehan suara," ujar Afif.
Meskipun sudah cakap, Afif berharap agar masyarakat bisa membantu untuk menemukan oknum pelaku politik uang.
"Jadi jangan mentang-mentang di Kasih uang ngga lapor. Harus tetap lapor, sehingga kecurangan semacam ini bisa dimusnahkan," kata dia.
Di tempat yang sama Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan sosialisasi mengenai politik uang harus sering dilakukan untuk meminimalisir atau mempersempit jaringan pelaku politik uang.
"Masyarakat kerap diingatkan. Jadi mereka terbiasa dengan informasi bahwa politik uang itu dilarang. Terus menerus sehingga, akan menanamkan prinsip jujur," kata Airin.
Dia mengingatkan pilkada tahun ini harus menjadi sebuah media dimana semua masyarakat bisa merasakan sebuah kegembiraan. "Pilkada di Indonesia kerap dijadikan contoh oleh Negara luar. Jadi jangan sampai hal tersebut dicederai dengan adanya politik uang," ujar Airin.
Baca juga: Bawaslu Banten Waspadai Politik Uang Masa Tenang
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018