Ombudsman Provinsi Banten meminta transparansi kepada Pemerintah Provinsi mengenai teknis dan mekanisme pengisian bangku kosong di sejumlah sekolah tingkat SMA, akibat kurangnya peminat.
Kepala Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi di Serang, Senin mengatakan pengisian bangku kosong dengan jalur afirmasi, hingga saat ini belum diketahui teknis, prosedur dan mekanismenya akan menggunakan data yang seperti apa.
"Apakah berdasarkan data kemarin, atau akankah dibuka kembali pendaftaran tahap berikutnya? Apakah masih menggunakan website atau seperti apa?" ujar Fadli.
Baca juga: Bank Banten raih laba bersih Rp26,59 miliar di usia ke-8 tahun
"Nah ini kan perlu ada kejelasan, kenapa? Agar kejelasan agar tidak jadi pertanyaan. Nanti kan, loh, tahu-tahu udah ke isi aja gitu kan? Kapan keisinya? Bagaimana dengan mekanismenya? Itu perlu ada penjelasan," ujar dia menambahkan.
Ombudsman mengharapkan kejelasan tersebut dari Pemerintah Provinsi Banten, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Sebab, temuan kekosongan tersebut sekitar 6.515 bangku menurut data Dindikbud Banten. Sementara temuan Ombudsman Banten sekitar 4.693 bangku.
Fadli mengatakan pihaknya belum mengetahui tentang penerimaan siswa jalur afirmasi tersebut akan dilakukan usai MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah).
Baca juga: Pemprov Banten komitmen tingkatkan perlindungan perempuan-anak melalui Raperda
Begitu juga mengenai teknis pendaftaran, apakah dilakukan pemanggilan langsung siswa, ataupun pendaftaran kembali melalui laman web penerimaan peserta didik baru.
"Itu yang kita minta agar ada transparansi dari sisi pengisian," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berusaha mengisi bangku kosong untuk calon siswa SMA/SMK sederajat yang berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan setempat mencapai 6.515 bangku dengan skema jalur afirmasi hingga prestasi.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Senin mengatakan setelah dilakukan pemetaan bersama Dinas Pendidikan, terdapat ketimpangan antar-wilayah seperti Kabupaten Lebak yang lebih banyak kursi kosongnya.
Rencananya, ia akan menawarkan kursi tersebut untuk siswa di Kabupaten Serang jika ada yang berminat untuk sekolah di Lebak.
Baca juga: Pemprov Banten harapkan KKM Untirta beri transformasi positif
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Kepala Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi di Serang, Senin mengatakan pengisian bangku kosong dengan jalur afirmasi, hingga saat ini belum diketahui teknis, prosedur dan mekanismenya akan menggunakan data yang seperti apa.
"Apakah berdasarkan data kemarin, atau akankah dibuka kembali pendaftaran tahap berikutnya? Apakah masih menggunakan website atau seperti apa?" ujar Fadli.
Baca juga: Bank Banten raih laba bersih Rp26,59 miliar di usia ke-8 tahun
"Nah ini kan perlu ada kejelasan, kenapa? Agar kejelasan agar tidak jadi pertanyaan. Nanti kan, loh, tahu-tahu udah ke isi aja gitu kan? Kapan keisinya? Bagaimana dengan mekanismenya? Itu perlu ada penjelasan," ujar dia menambahkan.
Ombudsman mengharapkan kejelasan tersebut dari Pemerintah Provinsi Banten, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Sebab, temuan kekosongan tersebut sekitar 6.515 bangku menurut data Dindikbud Banten. Sementara temuan Ombudsman Banten sekitar 4.693 bangku.
Fadli mengatakan pihaknya belum mengetahui tentang penerimaan siswa jalur afirmasi tersebut akan dilakukan usai MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah).
Baca juga: Pemprov Banten komitmen tingkatkan perlindungan perempuan-anak melalui Raperda
Begitu juga mengenai teknis pendaftaran, apakah dilakukan pemanggilan langsung siswa, ataupun pendaftaran kembali melalui laman web penerimaan peserta didik baru.
"Itu yang kita minta agar ada transparansi dari sisi pengisian," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berusaha mengisi bangku kosong untuk calon siswa SMA/SMK sederajat yang berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan setempat mencapai 6.515 bangku dengan skema jalur afirmasi hingga prestasi.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Senin mengatakan setelah dilakukan pemetaan bersama Dinas Pendidikan, terdapat ketimpangan antar-wilayah seperti Kabupaten Lebak yang lebih banyak kursi kosongnya.
Rencananya, ia akan menawarkan kursi tersebut untuk siswa di Kabupaten Serang jika ada yang berminat untuk sekolah di Lebak.
Baca juga: Pemprov Banten harapkan KKM Untirta beri transformasi positif
Editor : Lukman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024