Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membebaskan Bea Masuk sekaligus menyerahkan bantuan alat belajar hibah dari perusahaan OHFA Tech Korea Selatan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional.
Alat tersebut berupa keyboard braille sebanyak 20 buah yang sempat tertahan sejak 18 Desember 2022.
“Alhamdulillah bisa kami serahkan dan tetapkan pembebasan Bea Masuk keyboard braille untuk SLB,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di DHL Express Distribution Center Tangerang, Banten, Senin.
Askolani menjelaskan prosedur terkait importasi barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
Baca juga: Banyak keluhan pada Bea Cukai, Menkeu pastikan ditindaklanjuti
PMK itu menetapkan pemberitahuan pabean atas impor barang kiriman dibuat secara self-assesment sehingga importir yang bertanggung jawab atas pemberitahuan impor barang.
Dalam kasus barang hibah SLB, keyboard braille diberitahukan sebagai barang kiriman, bukan barang hibah. Proses masuk barang itu kemudian difasilitasi oleh DHL sebagai perusahaan jasa titipan (PJT).
Karena masuk sebagai barang kiriman, keyboard braille dikenakan Bea Masuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dari Luar Negeri.
DHL sempat mengajukan pemberitahuan impor barang khusus pada 28 Desember 2022, atas dasar barang kiriman bernilai di atas 1500 dolar AS. DHL juga mengganti tujuannya dari SLB sebagai badan menjadi perorangan kepada kepala sekolahnya.
Baca juga: Peran perempuan di Bea Cukai Soetta dalam pencegahan peredaran narkotika
Permohonan tersebut dilanjutkan oleh Bea Cukai dengan meminta dokumen pendukung pada 17 Januari 2023. Namun, proses permohonan tersebut tidak dilanjutkan, yang menyebabkan barang akhirnya dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai (BTD) oleh Bea Cukai.
“Tidak ada informasi bahwa itu barang hibah. Kami baru menerima informasinya pada 2024. Setelah kami tahu, kami infokan bahwa barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial tidak dikenakan Bea Masuk atau pajak dalam rangka impor,” jelas dia.
Pembebasan Bea Masuk itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
Setelah mengupayakan pengeluaran barang hibah dengan fasilitas pembebasan fiskal sebagaimana yang diatur dalam PMK itu, keyboard braille sebanyak 20 buah telah resmi diserahkan kepada SLB-A Pembina Tingkat Nasional hari ini.
Baca juga: Menkeu sebut anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih mengatakan pihaknya kurang memahami prosedur barang hibah importir sebelumnya, sehingga menimbulkan tagihan Bea Masuk senilai ratusan juta rupiah.
Ia meminta maaf karena kurangnya wawasan itu menyebabkan kegaduhan belakangan, namun ia berterima kasih atas bantuan yang diberikan dan harapan kerja sama ke depannya.
“Mudah-mudahan dengan ini kami dapat menjalin kerja sama yang baik, karena tidak menutup kemungkinan ke depan kami akan mendapat bantuan-bantuan hibah lagi dari orang-orang yang peduli dengan peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia,” tutur Dedeh.
Baca juga: Target penerimaan pajak RAPBN 2024 Rp1.986,9 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Alat tersebut berupa keyboard braille sebanyak 20 buah yang sempat tertahan sejak 18 Desember 2022.
“Alhamdulillah bisa kami serahkan dan tetapkan pembebasan Bea Masuk keyboard braille untuk SLB,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di DHL Express Distribution Center Tangerang, Banten, Senin.
Askolani menjelaskan prosedur terkait importasi barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
Baca juga: Banyak keluhan pada Bea Cukai, Menkeu pastikan ditindaklanjuti
PMK itu menetapkan pemberitahuan pabean atas impor barang kiriman dibuat secara self-assesment sehingga importir yang bertanggung jawab atas pemberitahuan impor barang.
Dalam kasus barang hibah SLB, keyboard braille diberitahukan sebagai barang kiriman, bukan barang hibah. Proses masuk barang itu kemudian difasilitasi oleh DHL sebagai perusahaan jasa titipan (PJT).
Karena masuk sebagai barang kiriman, keyboard braille dikenakan Bea Masuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dari Luar Negeri.
DHL sempat mengajukan pemberitahuan impor barang khusus pada 28 Desember 2022, atas dasar barang kiriman bernilai di atas 1500 dolar AS. DHL juga mengganti tujuannya dari SLB sebagai badan menjadi perorangan kepada kepala sekolahnya.
Baca juga: Peran perempuan di Bea Cukai Soetta dalam pencegahan peredaran narkotika
Permohonan tersebut dilanjutkan oleh Bea Cukai dengan meminta dokumen pendukung pada 17 Januari 2023. Namun, proses permohonan tersebut tidak dilanjutkan, yang menyebabkan barang akhirnya dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai (BTD) oleh Bea Cukai.
“Tidak ada informasi bahwa itu barang hibah. Kami baru menerima informasinya pada 2024. Setelah kami tahu, kami infokan bahwa barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial tidak dikenakan Bea Masuk atau pajak dalam rangka impor,” jelas dia.
Pembebasan Bea Masuk itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
Setelah mengupayakan pengeluaran barang hibah dengan fasilitas pembebasan fiskal sebagaimana yang diatur dalam PMK itu, keyboard braille sebanyak 20 buah telah resmi diserahkan kepada SLB-A Pembina Tingkat Nasional hari ini.
Baca juga: Menkeu sebut anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih mengatakan pihaknya kurang memahami prosedur barang hibah importir sebelumnya, sehingga menimbulkan tagihan Bea Masuk senilai ratusan juta rupiah.
Ia meminta maaf karena kurangnya wawasan itu menyebabkan kegaduhan belakangan, namun ia berterima kasih atas bantuan yang diberikan dan harapan kerja sama ke depannya.
“Mudah-mudahan dengan ini kami dapat menjalin kerja sama yang baik, karena tidak menutup kemungkinan ke depan kami akan mendapat bantuan-bantuan hibah lagi dari orang-orang yang peduli dengan peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia,” tutur Dedeh.
Baca juga: Target penerimaan pajak RAPBN 2024 Rp1.986,9 triliun
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024