Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti menyebutkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten juga mengalami peningkatan terutama dalam aspek kelembagaan yang efektif dan efisien.
"Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Banten serius dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama terhadap aspek kelembagaan yang efektif dan efisien," kata Virgojanti di Serang, Senin.
Maka dari itu, kata Virgojanti, berkaitan dengan capaian Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan karena dipengaruhi capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"SAKIP-nya bagus ini juga dapat mempengaruhi capaian Reformasi Birokrasi agar terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik,” kata Virgojanti.
Baca juga: Pemprov Banten raih opini WTP BPK delapan kali beruntun
Ia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI) baru selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2023. Ia menyampaikan rasa syukur karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov Banten tahun 2023.
"Pemprov Banten sudah memperoleh opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Kinerja ini tentunya merupakan kinerja kita Bersama," kata Virgojanti.
“Kinerja ini kita pertahankan bahkan kita tingkatkan kembali bukan hanya dari sisi pelaksanaan keuangan-nya saja tetapi termasuk di dalam pelaksanaan kegiatannya lebih berkualitas dan memiliki dampak signifikan terhadap tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten,” kata Virgojanti menambahkan.
Baca juga: Kemenkumham Banten lakukan skrining metabolik ke seluruh jajaran
Virgojanti menegaskan para aparatur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan diri dalam menyongsong pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk segera mempersiapkan sejak dini kebutuhan pencapaian target berupa terpenuhinya sejumlah dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam 4 (empat) indikator yaitu pencapaian kinerja seperti Renstra, perjanjian kinerja maupun sejumlah dokumen lainnya serta indikator perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan, evaluasi kinerja.
“Untuk SAKIP kita apresiasi dan mendapatkan penilaian baik. Tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki terutama evidence-evidence dan pohon kinerja-nya kita utamakan agar pencapaiannya sangat baik,” kata Virgojanti.
Virgojanti mengajak semua aparatur di Provinsi Banten dapat menghasilkan kinerja yang terbaik agar dapat dipersembahkan untuk masyarakat di Provinsi Banten.
"Ini harus menjadi komitmen kita bersama,” pungkas dia.
Baca juga: Bawaslu Provinsi Banten segera bentuk Panwascam Pilkada 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Banten serius dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama terhadap aspek kelembagaan yang efektif dan efisien," kata Virgojanti di Serang, Senin.
Maka dari itu, kata Virgojanti, berkaitan dengan capaian Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan karena dipengaruhi capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"SAKIP-nya bagus ini juga dapat mempengaruhi capaian Reformasi Birokrasi agar terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik,” kata Virgojanti.
Baca juga: Pemprov Banten raih opini WTP BPK delapan kali beruntun
Ia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI) baru selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2023. Ia menyampaikan rasa syukur karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov Banten tahun 2023.
"Pemprov Banten sudah memperoleh opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Kinerja ini tentunya merupakan kinerja kita Bersama," kata Virgojanti.
“Kinerja ini kita pertahankan bahkan kita tingkatkan kembali bukan hanya dari sisi pelaksanaan keuangan-nya saja tetapi termasuk di dalam pelaksanaan kegiatannya lebih berkualitas dan memiliki dampak signifikan terhadap tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten,” kata Virgojanti menambahkan.
Baca juga: Kemenkumham Banten lakukan skrining metabolik ke seluruh jajaran
Virgojanti menegaskan para aparatur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan diri dalam menyongsong pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk segera mempersiapkan sejak dini kebutuhan pencapaian target berupa terpenuhinya sejumlah dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam 4 (empat) indikator yaitu pencapaian kinerja seperti Renstra, perjanjian kinerja maupun sejumlah dokumen lainnya serta indikator perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan, evaluasi kinerja.
“Untuk SAKIP kita apresiasi dan mendapatkan penilaian baik. Tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki terutama evidence-evidence dan pohon kinerja-nya kita utamakan agar pencapaiannya sangat baik,” kata Virgojanti.
Virgojanti mengajak semua aparatur di Provinsi Banten dapat menghasilkan kinerja yang terbaik agar dapat dipersembahkan untuk masyarakat di Provinsi Banten.
"Ini harus menjadi komitmen kita bersama,” pungkas dia.
Baca juga: Bawaslu Provinsi Banten segera bentuk Panwascam Pilkada 2024
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024