DPRD Banten meminta Pemprov Banten segera melakukan langkah nyata untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras, menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.
"Saya kira langkahnya itu dengan melakukan operasi pasar dengan masif, bisa menggandeng berbagai pihak," kata Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo di Serang, Kamis.
Ia mengatakan upaya tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah. Bisa juga dengan memberikan insentif transportasi angkutan gabah dari sentra produksi padi.
"Misalkan ada daerah-daerah yang sedang panen,, beras atau gabahnya bisa dikirim ke daerah yang kurang. Biaya angkut-nya bisa disubsidi pemerintah," kata Budi.
Baca juga: Bulog Serang sebut stok beras aman hingga Lebaran tahun ini
Selain itu, kata dia, bisa juga melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras pemerintah atau menggunakan dana tidak terduga (TT) dengan cacatan ada dua daerah yang mengusulkan ke provinsi.
"Pemprov Banten punya dana TT, kalau nggak salah dana TT itu sekitar Rp50 sampai Rp55 miliar. Kalau memang kondisinya mendesak, bisa pakai dana tersebut," kata Budi yang juga anggota badan anggaran DPRD Banten.
Sebelumnya Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya pengendalian inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, terus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Baca juga: Harga beras merah di Lebak tembus Rp20.000 per kilogram
"Inflasi kita cukup terkendali, dan itu kita pertahankan apalagi kita akan menghadapi hari besar keagamaan bulan suci Ramadhan. Mudah-mudahan kebutuhan bahan pokok masyarakat tersedia dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan sehari-harinya," ungkap Virgojanti usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten.
Sedangkan, terkait dengan permasalahan kenaikan harga beras. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog dan Bapanas untuk memastikan pendistribusian beras SPHP.
"Pemerintah daerah dan pusat terus berkoordinasi dalam rangka pemenuhan ketersediaan kebutuhan beras di setiap daerah," pungkas Virgojanti.
Baca juga: DPRD Banten minta pihak terkait bantu pemerintah kendalikan harga beras
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Saya kira langkahnya itu dengan melakukan operasi pasar dengan masif, bisa menggandeng berbagai pihak," kata Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo di Serang, Kamis.
Ia mengatakan upaya tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah. Bisa juga dengan memberikan insentif transportasi angkutan gabah dari sentra produksi padi.
"Misalkan ada daerah-daerah yang sedang panen,, beras atau gabahnya bisa dikirim ke daerah yang kurang. Biaya angkut-nya bisa disubsidi pemerintah," kata Budi.
Baca juga: Bulog Serang sebut stok beras aman hingga Lebaran tahun ini
Selain itu, kata dia, bisa juga melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras pemerintah atau menggunakan dana tidak terduga (TT) dengan cacatan ada dua daerah yang mengusulkan ke provinsi.
"Pemprov Banten punya dana TT, kalau nggak salah dana TT itu sekitar Rp50 sampai Rp55 miliar. Kalau memang kondisinya mendesak, bisa pakai dana tersebut," kata Budi yang juga anggota badan anggaran DPRD Banten.
Sebelumnya Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya pengendalian inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, terus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Baca juga: Harga beras merah di Lebak tembus Rp20.000 per kilogram
"Inflasi kita cukup terkendali, dan itu kita pertahankan apalagi kita akan menghadapi hari besar keagamaan bulan suci Ramadhan. Mudah-mudahan kebutuhan bahan pokok masyarakat tersedia dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan sehari-harinya," ungkap Virgojanti usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten.
Sedangkan, terkait dengan permasalahan kenaikan harga beras. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog dan Bapanas untuk memastikan pendistribusian beras SPHP.
"Pemerintah daerah dan pusat terus berkoordinasi dalam rangka pemenuhan ketersediaan kebutuhan beras di setiap daerah," pungkas Virgojanti.
Baca juga: DPRD Banten minta pihak terkait bantu pemerintah kendalikan harga beras
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024