Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai usulan insentif pekerja lapangan jika diaplikasikan di dunia nyata memicu diskriminasi.
“Ya sebenarnya enggak perlu karena ini akan menimbulkan perilaku diskriminatif dan kecemburuan sosial,” kata Trubus di Balai Kota, Jakarta, Selasa.
Trubus menuturkan usulan insentif ini harus diperjelas batasannya lantaran akan berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Pengamat ingatkan restrukturisasi SDM Garuda harus berpatok rasio
Menurut dia usulan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memberikan intensif kepada Polantas, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan nantinya bisa menimbulkan kecemburuan kelompok lainnya.
Terlebih, menurut Trubus persoalan polusi udara merupakan masalah yang bersifat jangka pendek dalam artian diharapkan tidak berkepanjangan, sehingga pemberian intensif ini boleh dilakukan dalam beberapa waktu namun tidak harus dituangkan dalam bentuk kebijakan.
“Ini kan persoalan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang menimpa 500 ribu warga tetapi kan sifatnya jangka pendek, setelah itu akan berubah situasinya,” jelasnya.
Baca juga: Terobosan Ditlantas PMJ tangani mudik diapresiasi kompolnas dan pengamat
Trubus berharap pemerintah provinsi DKI mampu mengkaji kembali mengenai usulan tersebut dengan mengedepankan sisi pemerataan dalam memutuskan kebijakan.
Insentif
Sebelumnya, DPRD mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan insentif bagi pekerja rentan polusi agar mereka senantiasa dapat mempertahankan kinerja secara baik saat bertugas di lapangan.
"Pekerja rentan seperti Polisi Lalu Llntas (Polantas), petugas Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sehari-hari bertugas di jalanan Ibu Kota sehingga berpotensi mengalami gangguan saluran pernapasan," kata Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Edi menuturkan usulan pemberian insentif kepada pekerja dengan profesi rentan paparan polutan itu akan dimasukkan ke dalam APBD 2024.
Nantinya insentif bisa diberikan dalam bentuk asupan makanan, vitamin, hingga obat-obatan.
Baca juga: Kasus kecelakaan tewaskanmahasiswa UI, Ini kata pengamat
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat nilai usulan insentif pekerja lapangan bisa picu diskriminasi
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023