Direktur Program World Resources Institute (WRI) Indonesia Arief Wijaya meminta agar sektor industri ikut terlibat upaya menekan pemanasan global diantaranya dengan menggiatkan kegiatan usaha/ bisnis berkelanjutan (sustainable).
Arief mengakui untuk mewujudkan hal tersebut memang tidak mudah, membutuhkan dana yang sangat besar agar penurunan emisi sebesar 62 persen pada 2030 dapat terpenuhi.
Menurut Arief dalam keterangan, Jumat, industri mau tidak mau harus ikut serta dalam upaya menekan pemanasan global mengingat mereka menyumbang 75 persen total emisi global.
Sementara itu, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemerintah hanya dapat mendanai sebesar 25 persen untuk mencapai target emisi net-zero pada 2060, sedangkan sisanya sekitar 75 persen diharapkan berasal dari donor dan swasta.
Kebijakan terhadap perubahan saat ini sudah sangat mendesak mengingat berbagai bencana akibat iklim membuat biaya yang dikeluarkan juga tidak kalah besarnya.
Perubahan iklim bahkan mengakibatkan kerugian ekonomi, mengancam ketahanan pangan dan air.
Arief mengatakan agar dapat memitigasi dan beradaptasi terhadap dampak-dampak ini, keuangan berkelanjutan atau (sustainability finance) memainkan peran penting.
“Selain pendanaan, sektor energi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa insentif. Sektor industri tidak akan terpacu untuk bertransisi menjadi lebih rendah karbon apabila tidak ada insentif,” ujarnya.
Apalagi mencapai dekarbonisasi industri, berarti melakukan upaya jangka panjang yang membutuhkan investasi berkelanjutan selama bertahun-tahun atau puluhan tahun.
Sebagai gambaran, Badan Energi Internasional (IEA) menyoroti bahwa investasi global yang dibutuhkan untuk transisi energi bersih, yang mencakup dekarbonisasi industri, dapat mencapai sekitar 3 triliun dolar AS per tahun pada 2030. Tentu jumlahnya sangat besar, tetapi juga merupakan investasi masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh guna menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.
Secara keseluruhan, kebutuhan pendanaan transisi untuk dekarbonisasi industri sangat penting karena tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan transformasi industri yang secara historis bergantung pada praktik-praktik intensif karbon.
"Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan pendanaan dan dukungan yang diperlukan agar transisi dapat berjalan dengan baik," tutur Arif.
Salah satu lembaga keuangan yang proaktif mendukung pembiayaan berkelanjutan dalam dekarbonisasi adalah HSBC.
HSBC memberikan dukungan kepada para nasabahnya sekitar 750 miliar dolar AS hingga 1 triliun dolar AS untuk pembiayaan dan investasi selama 10 tahun ke depan.
HSBC juga menyediakan beragam pilihan pembiayaan berkelanjutan, memberikan solusi iklim baru, terutama untuk investasi di bidang infrastruktur yang berkelanjutan.
Head of Corporate Sustainability HSBC Indonesia Nuni Sutyoko mengatakan, pihaknya sedang berproses untuk memasukkan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and government/ESG) di seluruh organisasi, sekaligus mengambil langkah-langkah untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam tujuan dan strategi perusahaan.
"HSBC telah menyediakan dan memfasilitasi pendanaan serta investasi keberlanjutan sebesar 210,7 miliar dolar AS untuk mencapai ambisi pembiayaan 750 miliar dolar AS hingga 1 miliar dolar AS pada 2030," katanya.
Pada Desember, HSBC memperbarui kebijakan energi sebagai mekanisme penting untuk membantu mencapai target emisi yang dibiayai, dan mengurangi pembiayaan bahan bakar fosil sejalan dengan ambisi nol emisi, memperkenalkan pembatasan lebih lanjut untuk batu bara termal dan metalurgi.
"HSBC memiliki ambisi menjadi leading bank untuk transisi menuju net-zero melalui tiga perencanaan, yakni dengan menjadi net-zero bank, mendukung para nasabah dan membuka solusi iklim baru untuk mendukung transformasi bisnis yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, kami menawarkan berbagai solusi pembiayaan berkelanjutan yang mencakup pinjaman hijau, pinjaman terkait keberlanjutan, dan pembiayaan rantai pasokan yang berkelanjutan," ujar Nuni.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Arief mengakui untuk mewujudkan hal tersebut memang tidak mudah, membutuhkan dana yang sangat besar agar penurunan emisi sebesar 62 persen pada 2030 dapat terpenuhi.
Menurut Arief dalam keterangan, Jumat, industri mau tidak mau harus ikut serta dalam upaya menekan pemanasan global mengingat mereka menyumbang 75 persen total emisi global.
Sementara itu, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemerintah hanya dapat mendanai sebesar 25 persen untuk mencapai target emisi net-zero pada 2060, sedangkan sisanya sekitar 75 persen diharapkan berasal dari donor dan swasta.
Kebijakan terhadap perubahan saat ini sudah sangat mendesak mengingat berbagai bencana akibat iklim membuat biaya yang dikeluarkan juga tidak kalah besarnya.
Perubahan iklim bahkan mengakibatkan kerugian ekonomi, mengancam ketahanan pangan dan air.
Arief mengatakan agar dapat memitigasi dan beradaptasi terhadap dampak-dampak ini, keuangan berkelanjutan atau (sustainability finance) memainkan peran penting.
“Selain pendanaan, sektor energi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa insentif. Sektor industri tidak akan terpacu untuk bertransisi menjadi lebih rendah karbon apabila tidak ada insentif,” ujarnya.
Apalagi mencapai dekarbonisasi industri, berarti melakukan upaya jangka panjang yang membutuhkan investasi berkelanjutan selama bertahun-tahun atau puluhan tahun.
Sebagai gambaran, Badan Energi Internasional (IEA) menyoroti bahwa investasi global yang dibutuhkan untuk transisi energi bersih, yang mencakup dekarbonisasi industri, dapat mencapai sekitar 3 triliun dolar AS per tahun pada 2030. Tentu jumlahnya sangat besar, tetapi juga merupakan investasi masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh guna menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.
Secara keseluruhan, kebutuhan pendanaan transisi untuk dekarbonisasi industri sangat penting karena tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan transformasi industri yang secara historis bergantung pada praktik-praktik intensif karbon.
"Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan pendanaan dan dukungan yang diperlukan agar transisi dapat berjalan dengan baik," tutur Arif.
Salah satu lembaga keuangan yang proaktif mendukung pembiayaan berkelanjutan dalam dekarbonisasi adalah HSBC.
HSBC memberikan dukungan kepada para nasabahnya sekitar 750 miliar dolar AS hingga 1 triliun dolar AS untuk pembiayaan dan investasi selama 10 tahun ke depan.
HSBC juga menyediakan beragam pilihan pembiayaan berkelanjutan, memberikan solusi iklim baru, terutama untuk investasi di bidang infrastruktur yang berkelanjutan.
Head of Corporate Sustainability HSBC Indonesia Nuni Sutyoko mengatakan, pihaknya sedang berproses untuk memasukkan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and government/ESG) di seluruh organisasi, sekaligus mengambil langkah-langkah untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam tujuan dan strategi perusahaan.
"HSBC telah menyediakan dan memfasilitasi pendanaan serta investasi keberlanjutan sebesar 210,7 miliar dolar AS untuk mencapai ambisi pembiayaan 750 miliar dolar AS hingga 1 miliar dolar AS pada 2030," katanya.
Pada Desember, HSBC memperbarui kebijakan energi sebagai mekanisme penting untuk membantu mencapai target emisi yang dibiayai, dan mengurangi pembiayaan bahan bakar fosil sejalan dengan ambisi nol emisi, memperkenalkan pembatasan lebih lanjut untuk batu bara termal dan metalurgi.
"HSBC memiliki ambisi menjadi leading bank untuk transisi menuju net-zero melalui tiga perencanaan, yakni dengan menjadi net-zero bank, mendukung para nasabah dan membuka solusi iklim baru untuk mendukung transformasi bisnis yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, kami menawarkan berbagai solusi pembiayaan berkelanjutan yang mencakup pinjaman hijau, pinjaman terkait keberlanjutan, dan pembiayaan rantai pasokan yang berkelanjutan," ujar Nuni.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023