DPRD Banten melalui komisi-komisi memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempertanyakan masih rendahnya serapan anggaran 2023 hingga pertengahan 2023.
"Harusnya hingga bulan ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Tadi hasil rapat dengan mitra komisi masih sangat rendah," kata Anggota Komisi IV DPRD Banten, Juhaeni M Rois usai rapat evaluasi anggaran 2023 bersama mitra Komisi IV di DPRD Banten di Serang, Selasa.
Juhaeni mengatakan, beberapa OPD yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Banten seperti Dinas Perkim, PUPR, Bapeda, Dinas Perhubungan dan OPD lainnya serapan anggaran masih sangat kecil terutama untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Yang besar serapannya belanja pegawai, tetapi yang terkait dengan kepentingan masyarakat sangat kecil," kata Juhaeni.
Baca juga: Belanja APBD Banten 2023 capai Rp 11,7 triliun
Menurutnya, seharusnya jika sudah menginjak bulan Juli atau memasuki bulan Agustus, serapan anggaran APBD Banten 2023 seharusnya lebih dari 50 persen.
"Persentase-nya relatif. Tapi intinya di bawah 40 persen," kata politisi PKS tersebut.
Ketua Komisi IV M Nizar mengatakan, pihaknya masih belum mengerti dengan pola kerja Pemprov Banten dalam pelaksanaan anggaran 2023 karena hingga triwulan tiga 2023 ini masih banyak program-program yang belum dilaksanakan, padahal program itu disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama OPD-nya masing-masing.
"Kami mendapatkan informasi bahwa target pendapatan Banten sudah mencapai 65 persen. Apa yang menjadi persoalan sehingga serapan itu rendah," kata Nizar.
Kemudian, kata dia, jika serapan anggaran di OPD sudah mencapai 45 persen sampai saat ini. Tapi kenapa program nggak jalan," katanya.
Baca juga: Pembelanjaan APBD Banten 2023 gunakan kartu kredit pemerintah
Sehingga dengan demikian, pimpinan DORD Banten menyampaikan surat kepada OPD untuk melakukan evaluasi dan untuk menanyakan kenapa anggaran tidak jalan.
Ia mencontohkan, anggaran Rp1,1 triliun di Dinas PUPR Banten, itu yang terserap baru 16,5 persen atau baru sekitar Rp184 miliar.
"Jadi masih ada sekitar 909 miliar yang belum terserap," kata Nizar.
Sementara Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan mengatakan, salah satu kendala masih rendahnya serapan anggaran salah satu faktornya disebabkan adanya perubahan sistem dari sebelumnya pengadaan dengan sistem tender menjadi e-katalog.
"Harusnya sampai bulan ini 50 persen. Mudah-mudahan masih ada waktu beberapa bulan ini bisa ke kejar," kata Arlan.
Ia pun mengakui dari pagu anggaran Rp1,1 triliun yang dikelola PUPR, yang baru terealisasi sekitar 16 persen.
Baca juga: DPRD Banten ingatkan pelaksanaan APBD 2023 sesuai target RPD
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Harusnya hingga bulan ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Tadi hasil rapat dengan mitra komisi masih sangat rendah," kata Anggota Komisi IV DPRD Banten, Juhaeni M Rois usai rapat evaluasi anggaran 2023 bersama mitra Komisi IV di DPRD Banten di Serang, Selasa.
Juhaeni mengatakan, beberapa OPD yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Banten seperti Dinas Perkim, PUPR, Bapeda, Dinas Perhubungan dan OPD lainnya serapan anggaran masih sangat kecil terutama untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Yang besar serapannya belanja pegawai, tetapi yang terkait dengan kepentingan masyarakat sangat kecil," kata Juhaeni.
Baca juga: Belanja APBD Banten 2023 capai Rp 11,7 triliun
Menurutnya, seharusnya jika sudah menginjak bulan Juli atau memasuki bulan Agustus, serapan anggaran APBD Banten 2023 seharusnya lebih dari 50 persen.
"Persentase-nya relatif. Tapi intinya di bawah 40 persen," kata politisi PKS tersebut.
Ketua Komisi IV M Nizar mengatakan, pihaknya masih belum mengerti dengan pola kerja Pemprov Banten dalam pelaksanaan anggaran 2023 karena hingga triwulan tiga 2023 ini masih banyak program-program yang belum dilaksanakan, padahal program itu disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama OPD-nya masing-masing.
"Kami mendapatkan informasi bahwa target pendapatan Banten sudah mencapai 65 persen. Apa yang menjadi persoalan sehingga serapan itu rendah," kata Nizar.
Kemudian, kata dia, jika serapan anggaran di OPD sudah mencapai 45 persen sampai saat ini. Tapi kenapa program nggak jalan," katanya.
Baca juga: Pembelanjaan APBD Banten 2023 gunakan kartu kredit pemerintah
Sehingga dengan demikian, pimpinan DORD Banten menyampaikan surat kepada OPD untuk melakukan evaluasi dan untuk menanyakan kenapa anggaran tidak jalan.
Ia mencontohkan, anggaran Rp1,1 triliun di Dinas PUPR Banten, itu yang terserap baru 16,5 persen atau baru sekitar Rp184 miliar.
"Jadi masih ada sekitar 909 miliar yang belum terserap," kata Nizar.
Sementara Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan mengatakan, salah satu kendala masih rendahnya serapan anggaran salah satu faktornya disebabkan adanya perubahan sistem dari sebelumnya pengadaan dengan sistem tender menjadi e-katalog.
"Harusnya sampai bulan ini 50 persen. Mudah-mudahan masih ada waktu beberapa bulan ini bisa ke kejar," kata Arlan.
Ia pun mengakui dari pagu anggaran Rp1,1 triliun yang dikelola PUPR, yang baru terealisasi sekitar 16 persen.
Baca juga: DPRD Banten ingatkan pelaksanaan APBD 2023 sesuai target RPD
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023