Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memastikan kondisi kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional masih cukup terkendali baik dari sisi pasokan maupun harga.
“Kita selalu intens melakukan komunikasi terkait ketersediaan stok maupun fluktuasi harga yang terjadi. Sehingga ketika ada kenaikan di beberapa komoditas, kita langsung bisa intervensi agar kembali stabil,” kata Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual di Kota Serang, Senin.
Baca juga: Basarnas Banten sisir lokasi bocah terseret Kali Bona Cilegon
Al Muktabar mengatakan ada beberapa instrumen yang bisa dijalankan dalam melakukan intervensi pasar baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, lanjutnya, Pemprov Banten juga melakukan kerja sama dengan beberapa daerah lain untuk pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan. Pembiayaan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) Pemprov Banten.
“Termasuk untuk transportasinya kita bisa menggunakan BTT agar harga di tempat produksi dengan di sini relatif sama,” katanya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam pemaparannya menyampaikan ada 10 komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi yakni beras yang terjadi kenaikan di 149 kabupatan/kota, cabai merah di 123 daerah, minyak goreng 117 daerah, bawang merah 84 daerah, cabai rawit 47 daerah, bawang putih 33 daerah, daging ayam ras di 21 daerah, udang basah di 20 daerah, ikan kembung di 19 daerah, dan tempe di 17 daerah.
Dari jumlah komoditas utama itu, berdasarkan data yang disampaikan BPS, Provinsi Banten tidak termasuk pada kategori provinsi dengan penyumbang kenaikan angka inflasi, terutama pada komoditas beras, cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah.
“BUMD kita cukup produktif dalam melakukan intervensi pasar. Itu membuahkan hasil dimana harga-harga pokok kita bisa cukup terkendali,” katanya.
Kondisi inflasi Provinsi Banten pada bulan Januari 2023 ini masih berada pada posisi 10 besar daerah terendah secara nasional. Angka inflasi Provinsi Banten masih di bawah nasional yang mencapai 5,28 persen.
Ketersediaan bahan pokok itu menjadi salah satu amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan beberapa hari lalu. Presiden meminta setiap kepala daerah untuk memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga dan pasokannya.
Selain itu sinergitas antardaerah penting terutama bagi daerah yang surplus kepada daerah yang kurang. Kemudian Presiden juga meminta kepala daerah langsung mengontrol dengan turun ke pasar-pasar karena itu menyangkut inflasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
“Kita selalu intens melakukan komunikasi terkait ketersediaan stok maupun fluktuasi harga yang terjadi. Sehingga ketika ada kenaikan di beberapa komoditas, kita langsung bisa intervensi agar kembali stabil,” kata Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual di Kota Serang, Senin.
Baca juga: Basarnas Banten sisir lokasi bocah terseret Kali Bona Cilegon
Al Muktabar mengatakan ada beberapa instrumen yang bisa dijalankan dalam melakukan intervensi pasar baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, lanjutnya, Pemprov Banten juga melakukan kerja sama dengan beberapa daerah lain untuk pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan. Pembiayaan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) Pemprov Banten.
“Termasuk untuk transportasinya kita bisa menggunakan BTT agar harga di tempat produksi dengan di sini relatif sama,” katanya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam pemaparannya menyampaikan ada 10 komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi yakni beras yang terjadi kenaikan di 149 kabupatan/kota, cabai merah di 123 daerah, minyak goreng 117 daerah, bawang merah 84 daerah, cabai rawit 47 daerah, bawang putih 33 daerah, daging ayam ras di 21 daerah, udang basah di 20 daerah, ikan kembung di 19 daerah, dan tempe di 17 daerah.
Dari jumlah komoditas utama itu, berdasarkan data yang disampaikan BPS, Provinsi Banten tidak termasuk pada kategori provinsi dengan penyumbang kenaikan angka inflasi, terutama pada komoditas beras, cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah.
“BUMD kita cukup produktif dalam melakukan intervensi pasar. Itu membuahkan hasil dimana harga-harga pokok kita bisa cukup terkendali,” katanya.
Kondisi inflasi Provinsi Banten pada bulan Januari 2023 ini masih berada pada posisi 10 besar daerah terendah secara nasional. Angka inflasi Provinsi Banten masih di bawah nasional yang mencapai 5,28 persen.
Ketersediaan bahan pokok itu menjadi salah satu amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan beberapa hari lalu. Presiden meminta setiap kepala daerah untuk memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga dan pasokannya.
Selain itu sinergitas antardaerah penting terutama bagi daerah yang surplus kepada daerah yang kurang. Kemudian Presiden juga meminta kepala daerah langsung mengontrol dengan turun ke pasar-pasar karena itu menyangkut inflasi.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023