Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad mengatakan penguatan perbankan saat ini menjadi hal yang prioritas dalam rangka menghadapi tantangan resesi global ke depan.
"Penguatan perbankan dilakukan sejak akhir 2022 dengan tujuan dapat menopang sistem keuangan di Indonesia," kata Kamarussamad dalam Forum Group Discussion Indopos.co.id bertajuk "Peluang Dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023" di Jakarta, Selasa.
Terkait hal itu DPR RI, jelas Kamrussamad, terus mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk terus melakukan pengawasan khususnya di bidang investasi perbankan dan lainnya.
"Kalau perlu berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)," ucap Kamrussamad.
Sedangkan Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, Josua Pardede mengatakan, resesi ekonomi sangat berdampak pada semua negara. Bahkan inflasi di Amerika mencapai angka tertinggi saat ini. Sehingga berdampak pada suku bunga perbankan.
"Sampai akhir Januari 2023 inflasi di Amerika mencapai 4,75 persen," bebernya.
Josua menuturkan, proyeksi 2023 ekonomis global akan turun. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi negara maju. Kendati, menurut dia, data IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia positif.
"Kita harus cermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika dan China. Karena berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor misalnya," tuturnya.
"Mitra dagang kita seperti Amerika, Eropa dan Inggris akan berdampingan pada perekonomian kita, akibat pengaruh kebijakan ekspor," imbuhnya.
Sementara itu, Taufik Damhuri dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengatakan pangsa pasar di 2023 terus tumbuh. Target pemerintah di 2024 nanti 30 persen pelaku usaha sudah bisa mendapatkan bantuan kredit perbankan. Sementara data saat ini dari 57 juta pelaku usaha, baru 12 juta mendapatkan akses perbankan.
"UMKM kita masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Jepang. Sebab usaha UMKM kita masih sangat kecil, berbeda dengan mereka yang sudah menengah," terangnya.
Taufik menjelaskan, pemerintah terus mendorong kredit investasi untuk produksi. Ia menambahkan, pemerintah ingin meningkatkan penerima manfaat bantuan sosial menjadi mandiri. Sehingga mereka tidak selama menjadi penerima bansos.
Lebih jauh anggota DPR RI Komisi XI Eriko Sotarduga mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat berubah melakukan aktivitasnya. Maka proses digitalisasi tak bisa terhindarkan.
Penggunaan gadget tak melulu melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, melainkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan wirausaha.
"Ternyata dengan situasi kemarin terjadi proses digitalisasi lebih cepat. Handphone menjadi alat untuk menggerakan ekonomi itu menjadi hal baru. Semua belum mengalaminya," jelasnya.
Percepatan digitalisasi tak pernah dibayangkan semua pihak. Tentu program UMKM turut dimudahkan dalam memasarkan produknya.
"Di sini dibutuhkan perubahan drastis, yang tidak bisa dibuat kalau tidak ada yang memaksa. Contoh program UMKM ngga bisa kalau kita mempercepat kalau dari mulut ke mulut, tidak bisa. tapi dengan ini digitalisasi," kata Eriko.
Selain bentuk pemasaran yang sudah dilakukan digitalisasi, pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan telah diberlakukan.
"Tadinya ada di awal tahun 2020 baru ada sekitar 600 ribu penggunaanya. Tapi di akhir tahun 2022 sudah ada 30 juta. 20 setengah juta adalah UMKM. UMKM kita 64 juta, berarti 30 persen atau hampir sepertiga sudah dihubungkan dengan QRIS," ujar Eriko.
Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat dan solusi dalam menghadapi masalah ekonomi.
Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi pelaku usaha mikro berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen.
Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen.
"Siapa yang nyangka, Indonesia 60 persen dari PDB-nya digerakkan oleh UMKM. Siapa yang nyangka? apakah itu direncanakan? tidak, hasilnya luar biasa," terang Eriko.
Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah mengingatkan agar potensi resesi global harus dihadapi dengan semangat optimistis. Selain itu dia juga menekankan, agar para elit partai tidak saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada suhu politik di Indonesian.
Kondisi politik tak menentu, lanjut dia, dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia.
"Saat ini 'kan tahun politik, jadi sebaiknya di elit politik jangan saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada ekonomi, bahkan menyebabkan kita mengalami resesi ekonomi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Penguatan perbankan dilakukan sejak akhir 2022 dengan tujuan dapat menopang sistem keuangan di Indonesia," kata Kamarussamad dalam Forum Group Discussion Indopos.co.id bertajuk "Peluang Dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023" di Jakarta, Selasa.
Terkait hal itu DPR RI, jelas Kamrussamad, terus mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk terus melakukan pengawasan khususnya di bidang investasi perbankan dan lainnya.
"Kalau perlu berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)," ucap Kamrussamad.
Sedangkan Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, Josua Pardede mengatakan, resesi ekonomi sangat berdampak pada semua negara. Bahkan inflasi di Amerika mencapai angka tertinggi saat ini. Sehingga berdampak pada suku bunga perbankan.
"Sampai akhir Januari 2023 inflasi di Amerika mencapai 4,75 persen," bebernya.
Josua menuturkan, proyeksi 2023 ekonomis global akan turun. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi negara maju. Kendati, menurut dia, data IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia positif.
"Kita harus cermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika dan China. Karena berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor misalnya," tuturnya.
"Mitra dagang kita seperti Amerika, Eropa dan Inggris akan berdampingan pada perekonomian kita, akibat pengaruh kebijakan ekspor," imbuhnya.
Sementara itu, Taufik Damhuri dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengatakan pangsa pasar di 2023 terus tumbuh. Target pemerintah di 2024 nanti 30 persen pelaku usaha sudah bisa mendapatkan bantuan kredit perbankan. Sementara data saat ini dari 57 juta pelaku usaha, baru 12 juta mendapatkan akses perbankan.
"UMKM kita masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Jepang. Sebab usaha UMKM kita masih sangat kecil, berbeda dengan mereka yang sudah menengah," terangnya.
Taufik menjelaskan, pemerintah terus mendorong kredit investasi untuk produksi. Ia menambahkan, pemerintah ingin meningkatkan penerima manfaat bantuan sosial menjadi mandiri. Sehingga mereka tidak selama menjadi penerima bansos.
Lebih jauh anggota DPR RI Komisi XI Eriko Sotarduga mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat berubah melakukan aktivitasnya. Maka proses digitalisasi tak bisa terhindarkan.
Penggunaan gadget tak melulu melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, melainkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan wirausaha.
"Ternyata dengan situasi kemarin terjadi proses digitalisasi lebih cepat. Handphone menjadi alat untuk menggerakan ekonomi itu menjadi hal baru. Semua belum mengalaminya," jelasnya.
Percepatan digitalisasi tak pernah dibayangkan semua pihak. Tentu program UMKM turut dimudahkan dalam memasarkan produknya.
"Di sini dibutuhkan perubahan drastis, yang tidak bisa dibuat kalau tidak ada yang memaksa. Contoh program UMKM ngga bisa kalau kita mempercepat kalau dari mulut ke mulut, tidak bisa. tapi dengan ini digitalisasi," kata Eriko.
Selain bentuk pemasaran yang sudah dilakukan digitalisasi, pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan telah diberlakukan.
"Tadinya ada di awal tahun 2020 baru ada sekitar 600 ribu penggunaanya. Tapi di akhir tahun 2022 sudah ada 30 juta. 20 setengah juta adalah UMKM. UMKM kita 64 juta, berarti 30 persen atau hampir sepertiga sudah dihubungkan dengan QRIS," ujar Eriko.
Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat dan solusi dalam menghadapi masalah ekonomi.
Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi pelaku usaha mikro berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen.
Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen.
"Siapa yang nyangka, Indonesia 60 persen dari PDB-nya digerakkan oleh UMKM. Siapa yang nyangka? apakah itu direncanakan? tidak, hasilnya luar biasa," terang Eriko.
Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah mengingatkan agar potensi resesi global harus dihadapi dengan semangat optimistis. Selain itu dia juga menekankan, agar para elit partai tidak saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada suhu politik di Indonesian.
Kondisi politik tak menentu, lanjut dia, dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia.
"Saat ini 'kan tahun politik, jadi sebaiknya di elit politik jangan saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada ekonomi, bahkan menyebabkan kita mengalami resesi ekonomi," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023