Lebak (Antara News) - Pengamat Ekonomi Sariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Wasilatul Falah Rangkasbitung Encep Khaerudin mengatakan anggaran Dana Alokasi Desa (ADD) yang diluncurkan pemerintahan pusat dapat membebaskan desa tertinggal.
"Kami optimitis ke depan sebanyak 183 daerah yang masuk kategori tertinggal bisa lepas dari ketertinggalanya melalui anggaran ADD itu," kata Encep saat dihubungi di Lebak, Minggu.
Selama ini, banyak infrastuktur buruk ditemukan di desa-desa, sehingga menimbulkan ketertinggalan juga kemiskinan.
Umumnya, infrastuktur buruk itu antara lain jalan, jembatan, jaringan irigasi, jaringan listrik, air bersih, pendidikan dan kesehatan.
Masyarakat yang tinggal di daerah itu tentu kehidupan ekonomi semakin terpuruk juga tertinggal.
Untuk menghilangkan keterbelakangan tersebut maka diperlukan adanya dana finansial, di antaranya anggaran ADD yang diluncurkan pemerintah pusat.
Penyaluran anggaran desa tersebut bervariasi antara Rp1 miliar sampai Rp1,4 miliar/desa, sehingga dapat menjembatani pembangunan skala prioritas yang pada akhirnya bisa terbebas dari ketertinggalan maupun keterpurukan.
"Kami optimistis anggaran ADD dapat mendongkrak kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik," ujarnya.
Namun, menurut dia, pengawasan anggaran ADD sangat diperlukan sehingga tepat sasaran untuk pembangunan desa.
Untuk mengawasi penggunaan anggaran ADD itu, selain melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga masyarakat, media dan perguruan tinggi.
Di samping itu juga apratur desa dibekali penguatan kelembagaan aparatur desa juga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kami yakin melalui pengawasan ini dapat dipantau kegunaan anggaran ADD agar tidak terjadi penyelewangan yang dilakukan oknum aparatur desa," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lebak Rusito mengusulkan anggaran tambahan ADD tahun 2015 sekitar Rp174 miliar guna mendukung percepatan pembangunan di daerah itu.
Pengalokasian anggaran tambahan ADD dinilai sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan juga kesejahteraan.
Saat ini, infrastruktur desa di Kabupaten Lebak masih banyak ditemukan kondisinya buruk sehingga berdampak terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pihaknya mendesak anggaran tambahan ADD sebesar Rp131 miliar dari APBN dan Rp46 miliar APBD setempat direalisasikan.
Sebab anggaran ADD yang diterima sebelumnya Rp95 miliar dinilai masih kurang sehingga belum dengan maksimal untuk melaksanakan berbagai pembangunan.
"Kami berharap anggaran ADD ini bisa mengejar ketertinggalannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015
"Kami optimitis ke depan sebanyak 183 daerah yang masuk kategori tertinggal bisa lepas dari ketertinggalanya melalui anggaran ADD itu," kata Encep saat dihubungi di Lebak, Minggu.
Selama ini, banyak infrastuktur buruk ditemukan di desa-desa, sehingga menimbulkan ketertinggalan juga kemiskinan.
Umumnya, infrastuktur buruk itu antara lain jalan, jembatan, jaringan irigasi, jaringan listrik, air bersih, pendidikan dan kesehatan.
Masyarakat yang tinggal di daerah itu tentu kehidupan ekonomi semakin terpuruk juga tertinggal.
Untuk menghilangkan keterbelakangan tersebut maka diperlukan adanya dana finansial, di antaranya anggaran ADD yang diluncurkan pemerintah pusat.
Penyaluran anggaran desa tersebut bervariasi antara Rp1 miliar sampai Rp1,4 miliar/desa, sehingga dapat menjembatani pembangunan skala prioritas yang pada akhirnya bisa terbebas dari ketertinggalan maupun keterpurukan.
"Kami optimistis anggaran ADD dapat mendongkrak kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik," ujarnya.
Namun, menurut dia, pengawasan anggaran ADD sangat diperlukan sehingga tepat sasaran untuk pembangunan desa.
Untuk mengawasi penggunaan anggaran ADD itu, selain melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga masyarakat, media dan perguruan tinggi.
Di samping itu juga apratur desa dibekali penguatan kelembagaan aparatur desa juga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kami yakin melalui pengawasan ini dapat dipantau kegunaan anggaran ADD agar tidak terjadi penyelewangan yang dilakukan oknum aparatur desa," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lebak Rusito mengusulkan anggaran tambahan ADD tahun 2015 sekitar Rp174 miliar guna mendukung percepatan pembangunan di daerah itu.
Pengalokasian anggaran tambahan ADD dinilai sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan juga kesejahteraan.
Saat ini, infrastruktur desa di Kabupaten Lebak masih banyak ditemukan kondisinya buruk sehingga berdampak terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pihaknya mendesak anggaran tambahan ADD sebesar Rp131 miliar dari APBN dan Rp46 miliar APBD setempat direalisasikan.
Sebab anggaran ADD yang diterima sebelumnya Rp95 miliar dinilai masih kurang sehingga belum dengan maksimal untuk melaksanakan berbagai pembangunan.
"Kami berharap anggaran ADD ini bisa mengejar ketertinggalannya," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015