Pemkab Lebak targetkan Kampung KB jadi lokomotif agen pembangunan

Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menargetkan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) menjadi lokomotif agen pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu. 

 

"Kami mendorong Kampung KB itu berkembang dan dapat mengatasi kemiskinan," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur di Lebak, Senin. 

 

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di antaranya program Kampung KB. 

 

Dimana program Kampung KB itu dapat memberdayakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, sanitasi air bersih, pengembangan pangan, rumah data, peserta akseptor dan generasi berencana atau jendre. 

Baca juga: Sebanyak 139 ribu keluarga di Lebak dapat bantuan sosial dari pemerintah

 

Saat ini, jumlah Kampung KB di Kabupaten Lebak tercatat 93 kampung terdiri dari tingkatan mulai tingkat dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan.

 

Namun pada 2022 ini, kata dia, ditingkatkan 10 status Kampung KB dari tingkat dasar dan berkembang menjadi mandiri tersebar di Kecamatan Maja, Kalanganyar, Banjarsari, Cibeber, Bayah dan Warunggunung,

 

"Kami berharap peningkatan status Kampung KB peran serta masyarakat dapat mendorong percepatan pembangunan di desa yang pada akhirnya bermuara kesejahteraan,"katanya.

 

Menurut dia, Kampung KB itu melibatkan semua komponen mulai dari instansi pemerintah daerah, stakeholder dan elemen masyarakat. 

 

Untuk penanganan akseptor KB tentu tugas dl Dinas BKKBN, ketahanan pangan tugas Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan. 

 

Begitu juga untuk pendidikan ditangani Dinas Pendidikan juga kesehatan ditugaskan Dinas Kesehatan dan perekonomian Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

 

"Kita bekerja di Kampung KB itu bukan tanggung jawab Dinas BKKBN saja, terapi melibatkan semua komponen itu," katanya menjelaskan.

 

Ia mengatakan, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa untuk menuju kesejahteraan cenderung meningkat.

 

Saat ini, anak-anak usia sekolah bisa melanjutkan pendidikan di tingkat SD sampai SLTA juga peserta akseptor KB meningkat baik pelayanan implan, kondom, IUD dan MOW.

 

Selain itu juga masyarakat mengunjungi tenaga medis di Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan maupun ibu hamil meningkat. 

 

Keberhasilan itu tidak lepas dari tinggi partisipasi masyarakat untuk mendukung pemberdayaan berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan budaya.

 

Bahkan, pelaku ekonomi masyarakat di Kampung KB berkembang dengan tumbuh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) memproduksi aneka makanan, kerajinan bambu, anyaman pandan hingga produksi industri logam.

 

Selain itu juga pasangan usia subur (PUS) di Kampung KB menjadi peserta aktif akseptor KB.

 

Selama ini, ujarnya, minat masyarakat menjadi peserta KB cukup tinggi karena mereka mendukung program keluarga sejahtera yang dicanangkan pemerintah daerah.

 

Pencapaian pelayanan peserta akseptor KB tersebut dibuktikan tahun 2022 sebanyak 76 persen dari jumlah 245.000 PUS dan sisanya 24 persen mereka berada di pedalaman dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan.

 

"Kami optimistis sampai Desember mendatang target pelayanan KB 100 persen," katanya.