Komisaris Besar (Kombes) Polisi Sabilul Alif memaparkan rekomendasi reduksi politik identitas di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada pertemuan peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) 63 dan 64 Lemhannas.
"Sebagai bentuk upaya untuk memberikan masukan kepada semua pihak agar dapat meminimalisir penggunaan politik identitas dan dampak negatif," kata Kombes Sabilul Alif di Jakarta, Kamis.
Sabilul mengatakan seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 DKI Jakarta serta Pemilu 2019 diwarnai dengan nuansa politik identitas yang menjurus banyak beredar berita bohong (hoaks).
Berita hoaks itu, kata dia, dapat mengarah pada disintegrasi bangsa dan mungkin akan bisa terjadi kembali pada Pemilu 2024 yang notabene terbesar dan terumit sepanjang sejarah.
Menurut dia, secara normatif, hingga saat ini belum ada definisi yang jelas dan ketat terkait dengan pelanggaran politik identitas.
Dia menambahkan menyangkut politik identitas penting dirumuskan agar ada batasan yang jelas, praktik seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu politik identitas, unsur yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan.
Pada pertemuan itu Lemhannas menyerahkan hasil kajian ke Presiden Joko Widodo, namun PPRA 63 memberikan kajian mengenai konsolidasi demokrasi untuk mereduksi politik identitas.
"Sedangkan peserta PPRA 64 memberikan kajian tentang kepemimpinan G-20," kata ajudan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan mantan Kapolresta Tangerang, Banten itu.
Dalam kegiatan tersebut diawali dengan laporan dari Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto dan dilanjutkan paparan dari tiap-tiap perwakilan, namun PPRA 63 diwakilkan oleh Sabilul Alif.
Sabilul mengatakan rekomendasi itu lahir melalui beberapa kali tahapan "Focus Grup Diskusi" (FGD) dan Seminar Nasional dengan tema Tantangan Pemilu 2024 : Mereduksi Politik Identitas yang digelar di Lemhannas awal Agustus 2022.
Pada seminar tersebut dihadiri unsur partai politik, penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu, para peneliti, akademisi, mahasiswa, LSM dan unsur medsos Facebook dan Twitter, serta kalangan media.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Sebagai bentuk upaya untuk memberikan masukan kepada semua pihak agar dapat meminimalisir penggunaan politik identitas dan dampak negatif," kata Kombes Sabilul Alif di Jakarta, Kamis.
Sabilul mengatakan seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 DKI Jakarta serta Pemilu 2019 diwarnai dengan nuansa politik identitas yang menjurus banyak beredar berita bohong (hoaks).
Berita hoaks itu, kata dia, dapat mengarah pada disintegrasi bangsa dan mungkin akan bisa terjadi kembali pada Pemilu 2024 yang notabene terbesar dan terumit sepanjang sejarah.
Menurut dia, secara normatif, hingga saat ini belum ada definisi yang jelas dan ketat terkait dengan pelanggaran politik identitas.
Dia menambahkan menyangkut politik identitas penting dirumuskan agar ada batasan yang jelas, praktik seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu politik identitas, unsur yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan.
Pada pertemuan itu Lemhannas menyerahkan hasil kajian ke Presiden Joko Widodo, namun PPRA 63 memberikan kajian mengenai konsolidasi demokrasi untuk mereduksi politik identitas.
"Sedangkan peserta PPRA 64 memberikan kajian tentang kepemimpinan G-20," kata ajudan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan mantan Kapolresta Tangerang, Banten itu.
Dalam kegiatan tersebut diawali dengan laporan dari Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto dan dilanjutkan paparan dari tiap-tiap perwakilan, namun PPRA 63 diwakilkan oleh Sabilul Alif.
Sabilul mengatakan rekomendasi itu lahir melalui beberapa kali tahapan "Focus Grup Diskusi" (FGD) dan Seminar Nasional dengan tema Tantangan Pemilu 2024 : Mereduksi Politik Identitas yang digelar di Lemhannas awal Agustus 2022.
Pada seminar tersebut dihadiri unsur partai politik, penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu, para peneliti, akademisi, mahasiswa, LSM dan unsur medsos Facebook dan Twitter, serta kalangan media.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022