Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani di wilayah Banten dipastikan aman.
"Tadi sudah kita cek, untuk memenuhi kebutuhan pupuk wilayah Banten dipastikan aman," Kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat malakulan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang Gudang Lini III Sumur Pecung Kota Serang Banten, Rabu (7/9).
Baca juga: BBM Naik, 9.300 Warga Kabupaten Serang Bakal Terima BLT
Yeka juga mengatakan, ada dua perihal dalam kunjung tersebut. yaitu, memastikan ketersediaan pasokan aman untuk wilayah Banten sampai dengan akhir 2022, dan menyerap informasi pengaduan dari distributor serta sekaligus mensosialisasikan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
"Intinya ada dua permasalahan utama dalam penyaluran tata kelola pupuk subsidi, yang pertama akurasi data dan penyalurannya," ucap Yeka.
Dalam permasalahan tersebut, Ombudsman akan melibatkan perangkat desa setempat untuk menyelesaikan dan mencari solusi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi bisa di salurkan dengan tepat sasaran.
"Untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya melibatkan dari pihak desa untuk dimusyawarahkan yang di dampingi oleh gabungan kelompok tani (gapoktan) dan penyuluh serta aparat hukum, guna menetapkan siapa yang berhak menerima pupuk subsidi," jelasnya.
Yeka menyarankan, untuk penyaluran pupuk subsidi sebaiknya disalurkan dari distributor langsung kepada gapoktan atau kelompok tani di desa setempat.
"Sebaiknya penyaluran pupuk subsidi ini disalurkan langsung oleh distributor kepada gapoktan dengan melalui tempat kantor desa," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Tadi sudah kita cek, untuk memenuhi kebutuhan pupuk wilayah Banten dipastikan aman," Kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat malakulan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang Gudang Lini III Sumur Pecung Kota Serang Banten, Rabu (7/9).
Baca juga: BBM Naik, 9.300 Warga Kabupaten Serang Bakal Terima BLT
Yeka juga mengatakan, ada dua perihal dalam kunjung tersebut. yaitu, memastikan ketersediaan pasokan aman untuk wilayah Banten sampai dengan akhir 2022, dan menyerap informasi pengaduan dari distributor serta sekaligus mensosialisasikan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
"Intinya ada dua permasalahan utama dalam penyaluran tata kelola pupuk subsidi, yang pertama akurasi data dan penyalurannya," ucap Yeka.
Dalam permasalahan tersebut, Ombudsman akan melibatkan perangkat desa setempat untuk menyelesaikan dan mencari solusi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi bisa di salurkan dengan tepat sasaran.
"Untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya melibatkan dari pihak desa untuk dimusyawarahkan yang di dampingi oleh gabungan kelompok tani (gapoktan) dan penyuluh serta aparat hukum, guna menetapkan siapa yang berhak menerima pupuk subsidi," jelasnya.
Yeka menyarankan, untuk penyaluran pupuk subsidi sebaiknya disalurkan dari distributor langsung kepada gapoktan atau kelompok tani di desa setempat.
"Sebaiknya penyaluran pupuk subsidi ini disalurkan langsung oleh distributor kepada gapoktan dengan melalui tempat kantor desa," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022