Serang (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten meminta kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menambah kuota transmigrasi karena permintaan masyarakat bertransmigrasi cukup tinggi, sedang pengiriman tahun 2014 hanya 15 kepala keluarga.
"Kami berharap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dapat menambah kuota calon transmigrans itu," kata Kepala Bidang Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Nuryanto di Serang, Jumat.
Menurut dia, saat ini minat masyarakat mendaftar peserta calon transmigrasi dari delapan daerah di Provinsi Banten cukup tinggi hingga ratusan kepala keluarga (KK).
Namun, kuota yang diberikan Kemenakertrans relatif terbatas dan hanya 15 KK.
Mereka para transmigrasi itu dikirim ke Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Semua peserta tranmigrasi itu masing-masing lima KK dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang," katanya.
Akibat terbatasnya kuota itu, kata dia, beberapa daerah di Provinsi Banten menolaknya, seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kota Cilegon.
Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Pusat tahun depan bisa menambah kuota peserta tranmigrasi tersebut.
"Kami tahun 2013 mengirimkan calon transmigrasi asal Banten mencapai 70 KK," ujarnya menjelaskan.
Ia mengatakan, pengiriman transmigrasi tahun ini ditempatkan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Selama mengikuti program transmigrasi mereka memperoleh lahan seluas 2,5 hektare termasuk rumah dan pekarangan.
Selain itu juga mendapat bantuan jaminan hidup selama dua tahun dari Pemerintah Sulteng.
Namun demikian, sebelum diberangkatkan ke daerah bersangkutan terlebih dahulu para calon transmigrasi Banten mendapat pendidikan dasar umum (PDU).
Pendidikan dasar itu antara lain mengikuti praktek bertani dan berkebun yang benar juga kewirausahaan serta mengenal budaya masyarakat di lokasi transmigrasi.
Disamping itu juga para calon transmigrasi diberikan pembekalan wawasan kebangsaan, termasuk cinta Tanah Air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami berharap para transmigrasi itu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka," katanya.
Sementara itu, puluhan calon transmigrasi asal Kabupaten Lebak mengaku bahwa mereka kecewa karena pemerintah daerah menolaknya dengan alasan pengiriman transmigrasi relatif kecil.
"Kami dan teman-teman sejak tiga tahun mendaftar calon transmigrasi hingga kini belum diberangkatkan," kata Budiman, warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lebak menolak mengirimkan warganya menjadi peserta transmigrasi ke Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini.
Sebab kuota yang diberikan Pemprov Banten untuk Kabupaten Lebak sangat sedikit.
"Kami menolak mengirimkan transmigran karena mendapat kuota dari Provinsi Banten hanya sebanyak tiga kepala keluarga," kata Kepala Bidang Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak, Suprapto.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Kami berharap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dapat menambah kuota calon transmigrans itu," kata Kepala Bidang Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Nuryanto di Serang, Jumat.
Menurut dia, saat ini minat masyarakat mendaftar peserta calon transmigrasi dari delapan daerah di Provinsi Banten cukup tinggi hingga ratusan kepala keluarga (KK).
Namun, kuota yang diberikan Kemenakertrans relatif terbatas dan hanya 15 KK.
Mereka para transmigrasi itu dikirim ke Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Semua peserta tranmigrasi itu masing-masing lima KK dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang," katanya.
Akibat terbatasnya kuota itu, kata dia, beberapa daerah di Provinsi Banten menolaknya, seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kota Cilegon.
Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Pusat tahun depan bisa menambah kuota peserta tranmigrasi tersebut.
"Kami tahun 2013 mengirimkan calon transmigrasi asal Banten mencapai 70 KK," ujarnya menjelaskan.
Ia mengatakan, pengiriman transmigrasi tahun ini ditempatkan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Selama mengikuti program transmigrasi mereka memperoleh lahan seluas 2,5 hektare termasuk rumah dan pekarangan.
Selain itu juga mendapat bantuan jaminan hidup selama dua tahun dari Pemerintah Sulteng.
Namun demikian, sebelum diberangkatkan ke daerah bersangkutan terlebih dahulu para calon transmigrasi Banten mendapat pendidikan dasar umum (PDU).
Pendidikan dasar itu antara lain mengikuti praktek bertani dan berkebun yang benar juga kewirausahaan serta mengenal budaya masyarakat di lokasi transmigrasi.
Disamping itu juga para calon transmigrasi diberikan pembekalan wawasan kebangsaan, termasuk cinta Tanah Air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami berharap para transmigrasi itu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka," katanya.
Sementara itu, puluhan calon transmigrasi asal Kabupaten Lebak mengaku bahwa mereka kecewa karena pemerintah daerah menolaknya dengan alasan pengiriman transmigrasi relatif kecil.
"Kami dan teman-teman sejak tiga tahun mendaftar calon transmigrasi hingga kini belum diberangkatkan," kata Budiman, warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lebak menolak mengirimkan warganya menjadi peserta transmigrasi ke Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini.
Sebab kuota yang diberikan Pemprov Banten untuk Kabupaten Lebak sangat sedikit.
"Kami menolak mengirimkan transmigran karena mendapat kuota dari Provinsi Banten hanya sebanyak tiga kepala keluarga," kata Kepala Bidang Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak, Suprapto.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014