Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten bersama Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Banten membuka peluang kerjasama salam penyelenggaran kesejahteraan sosial (kesos). Dimana kerjasama yang dilakukan dititik beratkan pada persoalan pemulasaran jenazah, visum et repertum para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlakuan kekerasan, asusial dan lain-lain.
Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Dharma mengaku menyambut baik peluang perjanjian kerjasama (PKS) tersebut.
Baca juga: Pemprov Banten bentuk tim pemantau jalan untuk perlancar arus mudik
"Kalau dari kami Dinsos sangat mengapresiasi. Dan ternyata RS Bhayangkara sanggup mengembangkan PKS tersebut tidak hanya di sisi pengelolaan jenazah. Tapi juga visum et repertum PMKS. Banyak sekali korban kekerasan rumah tangga, kekerasan anak ada juga asusial dan lain-lain," kata Budi saat menerima kunjungan Kepala RS Bhayangkara di ruang kerjanya, Rabu (13/4/2022).
Budi menilai, PKS yang akan dilakukan sangat penting, tetutama dalam pengembangan partnership untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Nanti tindak lanjutnya akan ada MoU Dinsos dengan RS Bhayangkara," katanya.
Menurut Budi, di dalam draf MoU itu akan ada klaster-klaster yang akan menangani setiap jenis PKS.
"Grand design MoU yang mendasari tetap penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tapi di dalamnya ada klaster PKS orang terlantar, PKS untuk visum et repertum dan lain-lain," ujarnya.
Senada, Kepala RS Bhayangkara Polda Banten, dr. Hezar Sallahuddin mengungkapkan, pertemuan yang dilakukan merupakan bagian dari pengembangan kerjasama antara pihaknya dengan Dinsos Provinsi Banten dalam menangani maslah PMKS.
Dia mengaku, salah satu yang melatarbelakangi rencana kerjasama tersebut adalah kasus temuan mayat tanpa identitas di RS Bhayangkara dalam tiga bulan terakahir mengalami peningkatan uang signifikan.
"Dari kasusnya 0 sampai 50 kasus. Itu yang pertama. Kedua, permintaan visum et repertum orang terlantar yang korban kekerasan dan secara notabane dibiarkan oleh masyarakat, kami jemput, olah TKP, ambil data, kami ciba buatkan surat untuk kekuatan hukum mereka, terutama yang ngga punya identitas," ujar Hezar.
"Makanya kami sowan, silaturahmi ke Dinsos. Dan kebetulan diteriam Pak Sekretaris Dinsos, Pak Budi. Dan beliau juga antusias dan sangat tertarik dengan kerjasama ini. Termasuk mengembangkan beberapa sektor kekerasan ibu dan anak, termasuk mayat tanpa identitas," sambungnya.
Hezar berharap, terdapat tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut.
"Kalau dari kami dari sisi kesehatan, kami (melakukan pendampingan) kesehatan bagi PMKS, baik yang mengalami gangguan kejiwaan atauoun lain-lain. Untuk pendanaan akan kolaborasi dengan Dinsos apakah ada suport anggaran dari pemerintah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Dharma mengaku menyambut baik peluang perjanjian kerjasama (PKS) tersebut.
Baca juga: Pemprov Banten bentuk tim pemantau jalan untuk perlancar arus mudik
"Kalau dari kami Dinsos sangat mengapresiasi. Dan ternyata RS Bhayangkara sanggup mengembangkan PKS tersebut tidak hanya di sisi pengelolaan jenazah. Tapi juga visum et repertum PMKS. Banyak sekali korban kekerasan rumah tangga, kekerasan anak ada juga asusial dan lain-lain," kata Budi saat menerima kunjungan Kepala RS Bhayangkara di ruang kerjanya, Rabu (13/4/2022).
Budi menilai, PKS yang akan dilakukan sangat penting, tetutama dalam pengembangan partnership untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Nanti tindak lanjutnya akan ada MoU Dinsos dengan RS Bhayangkara," katanya.
Menurut Budi, di dalam draf MoU itu akan ada klaster-klaster yang akan menangani setiap jenis PKS.
"Grand design MoU yang mendasari tetap penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tapi di dalamnya ada klaster PKS orang terlantar, PKS untuk visum et repertum dan lain-lain," ujarnya.
Senada, Kepala RS Bhayangkara Polda Banten, dr. Hezar Sallahuddin mengungkapkan, pertemuan yang dilakukan merupakan bagian dari pengembangan kerjasama antara pihaknya dengan Dinsos Provinsi Banten dalam menangani maslah PMKS.
Dia mengaku, salah satu yang melatarbelakangi rencana kerjasama tersebut adalah kasus temuan mayat tanpa identitas di RS Bhayangkara dalam tiga bulan terakahir mengalami peningkatan uang signifikan.
"Dari kasusnya 0 sampai 50 kasus. Itu yang pertama. Kedua, permintaan visum et repertum orang terlantar yang korban kekerasan dan secara notabane dibiarkan oleh masyarakat, kami jemput, olah TKP, ambil data, kami ciba buatkan surat untuk kekuatan hukum mereka, terutama yang ngga punya identitas," ujar Hezar.
"Makanya kami sowan, silaturahmi ke Dinsos. Dan kebetulan diteriam Pak Sekretaris Dinsos, Pak Budi. Dan beliau juga antusias dan sangat tertarik dengan kerjasama ini. Termasuk mengembangkan beberapa sektor kekerasan ibu dan anak, termasuk mayat tanpa identitas," sambungnya.
Hezar berharap, terdapat tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut.
"Kalau dari kami dari sisi kesehatan, kami (melakukan pendampingan) kesehatan bagi PMKS, baik yang mengalami gangguan kejiwaan atauoun lain-lain. Untuk pendanaan akan kolaborasi dengan Dinsos apakah ada suport anggaran dari pemerintah," katanya. (*)
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022