Inspektorat Banten sedang melakukan audit tujuan tertentu (ATT) atas dugaan penggelapan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Kelapa Dua Tangerang.
Kepala Inspektorat Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, pihaknya beberapa hari terakhir sudah mulai melakukan audit dan mengumpulkan barang bukti beserta keterangan pihak terkait atas dugaan adanya penggelapan atau pembobolan pajak kendaraan tersebut.
Baca juga: DPRD Banten cecar Kepala Bapenda terkait dugaan penggelapan pajak
"Kita kan baru beberapa hari melakukan audit, jadi belum bisa menyimpulkan," kata Muhtarom usai rapat anggaran dengan DPRD Banten di gedung serba guna DPRD Banten di Serang, Rabu.
Muhtarom mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dulu untuk mengetahui modusnya seperti apa, siapa saja yang terlibat serta berapa kerugiannya.
Terkait dengan munculnya nama-nama yang diduga terlibat dan nilai uang yang disebutkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten yang sudah dikembalikan, kata Muhtarom, itu merupakan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda. .
"Itu kan hasil pembinaan pengawasan dia, kami belum melakukan audit. Tapi itu mah i'tikad baik dari orang-orang yang merasa melakukan," kata Muhtarom.
"Kalaupun nanti ada hasil audit kerugiannya, tapi setidaknya sekarang mereka sudah ada i'tikad baik untuk mengembalikan," Muhtarom menambahkan.
Ia mengatakan, audit akan dilakukan sampai 16 Mei 2022.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni meminta agar pihak-pihak terkait atau pejabat terkait yang diduga terlibat dalam dugaan kasus tersebut, agar segera dinonaktifkan dari jabatan untuk memudahkan dalam proses hukum dan dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti jika tidak segera dinonaktifkan dari jabatannya.
"Kami juga menyampaikan keprihatinan terhadap kejadian itu. Karena kekhawatiran kita di 12 Samsat lainnya bisa saja terjadi. Karena sistemnya sama," kata Andra Soni usai rapat dengan inspektorat, Bapenda dan BPKAD diantaranya membahas masalah penggelapan pajak tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Kepala Inspektorat Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, pihaknya beberapa hari terakhir sudah mulai melakukan audit dan mengumpulkan barang bukti beserta keterangan pihak terkait atas dugaan adanya penggelapan atau pembobolan pajak kendaraan tersebut.
Baca juga: DPRD Banten cecar Kepala Bapenda terkait dugaan penggelapan pajak
"Kita kan baru beberapa hari melakukan audit, jadi belum bisa menyimpulkan," kata Muhtarom usai rapat anggaran dengan DPRD Banten di gedung serba guna DPRD Banten di Serang, Rabu.
Muhtarom mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dulu untuk mengetahui modusnya seperti apa, siapa saja yang terlibat serta berapa kerugiannya.
Terkait dengan munculnya nama-nama yang diduga terlibat dan nilai uang yang disebutkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten yang sudah dikembalikan, kata Muhtarom, itu merupakan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda. .
"Itu kan hasil pembinaan pengawasan dia, kami belum melakukan audit. Tapi itu mah i'tikad baik dari orang-orang yang merasa melakukan," kata Muhtarom.
"Kalaupun nanti ada hasil audit kerugiannya, tapi setidaknya sekarang mereka sudah ada i'tikad baik untuk mengembalikan," Muhtarom menambahkan.
Ia mengatakan, audit akan dilakukan sampai 16 Mei 2022.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni meminta agar pihak-pihak terkait atau pejabat terkait yang diduga terlibat dalam dugaan kasus tersebut, agar segera dinonaktifkan dari jabatan untuk memudahkan dalam proses hukum dan dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti jika tidak segera dinonaktifkan dari jabatannya.
"Kami juga menyampaikan keprihatinan terhadap kejadian itu. Karena kekhawatiran kita di 12 Samsat lainnya bisa saja terjadi. Karena sistemnya sama," kata Andra Soni usai rapat dengan inspektorat, Bapenda dan BPKAD diantaranya membahas masalah penggelapan pajak tersebut.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022