Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Jawa Barat, H. Mochtar Mohamad meminta para kader partai supaya terus mensosialisasikan nama-nama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari internal partai.
Dalam keterangan tertulis yang disiarkan Jumat (18/3/2022), M2 (sapaan akrab Mochtar Mohamad) menyebutkan, sosialisasi Capres dan Cawapres dari internal PDI-P merupakan bagian penting dan strategis terkait persiapan Pilpres 2024.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga menegaskan agar seluruh kader perlu terus mensosialisasikan nama-nama Capres/Cawapres yang berasal dari kader Partai seperti Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengaku memiliki analisis big data tentang aspirasi masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda, M2 menyatakan bahwa penundaan Pemilu bukan kewenangan LBP.
Pemilu, lanjutnya, tidak bisa diundur atau ditunda, sebab Kemendagri, DPR RI, KPU, dan Bawaslu sudah memutuskan Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Kemudian, berdasarkan survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 17 Maret 2022, sebanyak 84,4 persen pengguna sosmed menolak pemilu ditunda, sehingga kemudian banyak pihak mempertanyaan big data apa yang dipakai LBP sehingga sampai pada kesimpulan Pemilu perlu ditunda.
Menurut M2, LBP seharusnya fokus mengurus masalah pencurian ikan di laut Indonesia dan mengurus investasi di Ibu Kota Negara (IKN) agar pembangunan IKN tidak memakai dana dari APBN.
Isu penundaan Pemilu, lanjutnya, telah merugikan Presiden Jokowi dan terkesan LBP mencampuri urusan Menteri diluar tupoksinya, sehingga ada persepsi bahwa LBP adalah Menteri segala urusan.
Sebelumnya, M2 meminta seluruh mesin partai supaya menggelar pelatihan penggalangan dan penguasaan teritorial yang diikuti oleh Ranting dan Anak Ranting PDI-P, terhitung mulai 1 April 2022 sesuai dengan Renstra Pemilu 2024, baik terkait persiapan Pilpres maupun Pileg dan Pilkada 2024.
Permintaan itu disampaikannya di depan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi serta Ketua dan Sekretaris DPC PDI-P se-Jabar pada Rapat Koordinasi Tiga Pilar Partai yang diselenggarakan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat di Bekasi pada 17 Maret 2022.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Dalam keterangan tertulis yang disiarkan Jumat (18/3/2022), M2 (sapaan akrab Mochtar Mohamad) menyebutkan, sosialisasi Capres dan Cawapres dari internal PDI-P merupakan bagian penting dan strategis terkait persiapan Pilpres 2024.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga menegaskan agar seluruh kader perlu terus mensosialisasikan nama-nama Capres/Cawapres yang berasal dari kader Partai seperti Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengaku memiliki analisis big data tentang aspirasi masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda, M2 menyatakan bahwa penundaan Pemilu bukan kewenangan LBP.
Pemilu, lanjutnya, tidak bisa diundur atau ditunda, sebab Kemendagri, DPR RI, KPU, dan Bawaslu sudah memutuskan Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Kemudian, berdasarkan survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 17 Maret 2022, sebanyak 84,4 persen pengguna sosmed menolak pemilu ditunda, sehingga kemudian banyak pihak mempertanyaan big data apa yang dipakai LBP sehingga sampai pada kesimpulan Pemilu perlu ditunda.
Menurut M2, LBP seharusnya fokus mengurus masalah pencurian ikan di laut Indonesia dan mengurus investasi di Ibu Kota Negara (IKN) agar pembangunan IKN tidak memakai dana dari APBN.
Isu penundaan Pemilu, lanjutnya, telah merugikan Presiden Jokowi dan terkesan LBP mencampuri urusan Menteri diluar tupoksinya, sehingga ada persepsi bahwa LBP adalah Menteri segala urusan.
Sebelumnya, M2 meminta seluruh mesin partai supaya menggelar pelatihan penggalangan dan penguasaan teritorial yang diikuti oleh Ranting dan Anak Ranting PDI-P, terhitung mulai 1 April 2022 sesuai dengan Renstra Pemilu 2024, baik terkait persiapan Pilpres maupun Pileg dan Pilkada 2024.
Permintaan itu disampaikannya di depan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi serta Ketua dan Sekretaris DPC PDI-P se-Jabar pada Rapat Koordinasi Tiga Pilar Partai yang diselenggarakan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat di Bekasi pada 17 Maret 2022.
Editor : Lukman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022