Pandeglang (AntaraBanten) - Kepala Badan Kepegaiwan Daerah (BKD) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Muhamad Amri menyatakan, pada 2014 daerah itu tidak dapat kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Tahun ini Pandeglang dipastikan tidak dapat kuota CPNS dari penerimaan dari umum," katanya di Pandeglang, Sabtu.
Menurut dia, beberapa faktor yang menjadi penyebab daerah itu tidak mendapat kuota penerimaan CPNS 2014, diantaranya masalah redistribusi guru, karena sebelum diselesaikan maka penyebaran PNS tidak akan merata.
"Masalah redistribusi guru itu menjadi salah bantuan pembahasan dalam penetapan satu daerah mendapat kuota penerimaan CPNS atau tidak," ujarnya.
Penyabab lainnya, kata dia, karena pembahasan analisa beben kerja (ABK) biaya beban gaji pegawai dalam APBD Kabupaten Pandeglang belum selesai.
Pemkab Pandeglang, kata dia, berharap masyarakat dapat memakluminya dan bisa menerima dengan putusan dari pemerintah pusat kalau daerah ini tidak mendapat kuota penerimaan CPNS.
"Saya sudah mendapat informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait masalah itu, maka saya bisa katanya pasti tidak dapat kuota," katanya.
Sebelumnya beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengharapkan adanya penerimaan CPNS untuk mengisi kekurangan pegawai di jajajarannya.
SKPD yang telah mengajukan penerimaan pegawai itu, diantaranya Dinas Pendidikan untuk formasi guru yang sampai saat ini jumlahnya masih belum ideal.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk formasi tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk formasi dokter hewan.
Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Berkah yang juga mengajukan penambahan pegawai untuk formasi perawat.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Tahun ini Pandeglang dipastikan tidak dapat kuota CPNS dari penerimaan dari umum," katanya di Pandeglang, Sabtu.
Menurut dia, beberapa faktor yang menjadi penyebab daerah itu tidak mendapat kuota penerimaan CPNS 2014, diantaranya masalah redistribusi guru, karena sebelum diselesaikan maka penyebaran PNS tidak akan merata.
"Masalah redistribusi guru itu menjadi salah bantuan pembahasan dalam penetapan satu daerah mendapat kuota penerimaan CPNS atau tidak," ujarnya.
Penyabab lainnya, kata dia, karena pembahasan analisa beben kerja (ABK) biaya beban gaji pegawai dalam APBD Kabupaten Pandeglang belum selesai.
Pemkab Pandeglang, kata dia, berharap masyarakat dapat memakluminya dan bisa menerima dengan putusan dari pemerintah pusat kalau daerah ini tidak mendapat kuota penerimaan CPNS.
"Saya sudah mendapat informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait masalah itu, maka saya bisa katanya pasti tidak dapat kuota," katanya.
Sebelumnya beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengharapkan adanya penerimaan CPNS untuk mengisi kekurangan pegawai di jajajarannya.
SKPD yang telah mengajukan penerimaan pegawai itu, diantaranya Dinas Pendidikan untuk formasi guru yang sampai saat ini jumlahnya masih belum ideal.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk formasi tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk formasi dokter hewan.
Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Berkah yang juga mengajukan penambahan pegawai untuk formasi perawat.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014