Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi untuk meminimalisasi risiko dan korban jiwa jika terjadi bencana alam tersebut.
“Perlu adanya pemahaman bersama tentang persoalan ini. Gempa bisa terjadi kapan saja dan memiliki potensi tsunami,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Koordinasi Forkopimda terkait Penanganan Bencana di Provinsi Banten secara virtual di Serang, Senin.
Baca juga: Pemprov Banten imbau warganya disiplin prokes dan Ikut vaksinasi
Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai bentuk mitigasi terhadap gempa bumi dan tsunami, termasuk pengecekan dan pembangunan infrastruktur pengungsian.
Hal itu, terkait dengan keberadaan zona "megathrust" selatan Jawa di sebelah selatan Provinsi Banten dan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di sebelah barat Provinsi Banten.
“Di Provinsi Banten dari Kabupaten Lebak hingga Serang. Di Kota Cilegon kini sudah banyak berdiri industri petrokimia yang semakin meningkatkan risiko,” kata dia.
Dia mengatakan kewaspadaan dan sosialisasi bersama perlu ditingkatkan sebagai bentuk mitigasi bencana, antara lain menyangkut kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kota terhadap penerapan aturan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, serta respons sejak dini terhadap kemungkinan bencana yang terjadi.
"Masyarakat juga perlu mendapatkan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang harus sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat atas hal ini," kata dia.
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur pengungsian perlu dipercepat, seperti selter, jalur evakuasi, rambu-rambu, serta gudang logistik.
Pemprov Banten siap membangun infrastruktur pengungsian dengan dukungan penyediaan lahan dari kabupaten/kota.
“Pemprov Banten menyiapkan bantuan sosial, penyiapan dana, pembangunan rumah tahan gempa, hingga menyiapkan regulasi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengapresiasi atas kewaspadaan yang sudah terbangun dan diikuti langkah-langkah di Provinsi Banten.
“Hanya saja ancamannya meningkat sehingga perlu ditingkatkan langkah-langkahnya," kata dia.
Ia mengatakan diperlukan koordinasi untuk kolaborasi aksi nyata di lapangan, mencegah kerugian sosial ekonomi dan jiwa apabila terjadi gempa bumi dan tsunami.
Selain itu, menguatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat untuk kesiapan mencegah kerugian.
"Upaya persiapan untuk mencegah risiko,” katanya.
Dia menyebut ada 12 langkah untuk penguatan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Provinsi Banten, yakni identifikasi potensi bahaya, identifikasi jumlah penduduk, identifikasi sumber daya, menyiapkan rencana dan sarana evakuasi, pelaksanaan aturan bangunan tahan gempa, sosialisasi/edukasi, gerakan tes siaga bencana, latihan evakuasi diri, jaringan komunikasi, pusat kendali (command centre), rencana operasi darurat, serta tata ruang wilayah berbasis risiko gempa dan tsunami.
“Secara umum kewaspadaan Pemprov Banten dan kabupaten/kota sudah lebih siap dibanding wilayah lain. Pertemuan hari ini agar ditindaklanjuti dengan langkah konkret, memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama, pengecekan selter, jalur, dan rambu pengungsian," katanya.
Rapat yang dipandu oleh Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Banten Muhtarom itu, diikuti Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Forkopimda Provinsi Banten, perwakilan Kabupaten Serang, Kota Serang, kepala OPD Provinsi Banten, serta kepala BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
“Perlu adanya pemahaman bersama tentang persoalan ini. Gempa bisa terjadi kapan saja dan memiliki potensi tsunami,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Koordinasi Forkopimda terkait Penanganan Bencana di Provinsi Banten secara virtual di Serang, Senin.
Baca juga: Pemprov Banten imbau warganya disiplin prokes dan Ikut vaksinasi
Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai bentuk mitigasi terhadap gempa bumi dan tsunami, termasuk pengecekan dan pembangunan infrastruktur pengungsian.
Hal itu, terkait dengan keberadaan zona "megathrust" selatan Jawa di sebelah selatan Provinsi Banten dan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di sebelah barat Provinsi Banten.
“Di Provinsi Banten dari Kabupaten Lebak hingga Serang. Di Kota Cilegon kini sudah banyak berdiri industri petrokimia yang semakin meningkatkan risiko,” kata dia.
Dia mengatakan kewaspadaan dan sosialisasi bersama perlu ditingkatkan sebagai bentuk mitigasi bencana, antara lain menyangkut kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kota terhadap penerapan aturan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, serta respons sejak dini terhadap kemungkinan bencana yang terjadi.
"Masyarakat juga perlu mendapatkan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang harus sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat atas hal ini," kata dia.
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur pengungsian perlu dipercepat, seperti selter, jalur evakuasi, rambu-rambu, serta gudang logistik.
Pemprov Banten siap membangun infrastruktur pengungsian dengan dukungan penyediaan lahan dari kabupaten/kota.
“Pemprov Banten menyiapkan bantuan sosial, penyiapan dana, pembangunan rumah tahan gempa, hingga menyiapkan regulasi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengapresiasi atas kewaspadaan yang sudah terbangun dan diikuti langkah-langkah di Provinsi Banten.
“Hanya saja ancamannya meningkat sehingga perlu ditingkatkan langkah-langkahnya," kata dia.
Ia mengatakan diperlukan koordinasi untuk kolaborasi aksi nyata di lapangan, mencegah kerugian sosial ekonomi dan jiwa apabila terjadi gempa bumi dan tsunami.
Selain itu, menguatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat untuk kesiapan mencegah kerugian.
"Upaya persiapan untuk mencegah risiko,” katanya.
Dia menyebut ada 12 langkah untuk penguatan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Provinsi Banten, yakni identifikasi potensi bahaya, identifikasi jumlah penduduk, identifikasi sumber daya, menyiapkan rencana dan sarana evakuasi, pelaksanaan aturan bangunan tahan gempa, sosialisasi/edukasi, gerakan tes siaga bencana, latihan evakuasi diri, jaringan komunikasi, pusat kendali (command centre), rencana operasi darurat, serta tata ruang wilayah berbasis risiko gempa dan tsunami.
“Secara umum kewaspadaan Pemprov Banten dan kabupaten/kota sudah lebih siap dibanding wilayah lain. Pertemuan hari ini agar ditindaklanjuti dengan langkah konkret, memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama, pengecekan selter, jalur, dan rambu pengungsian," katanya.
Rapat yang dipandu oleh Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Banten Muhtarom itu, diikuti Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Forkopimda Provinsi Banten, perwakilan Kabupaten Serang, Kota Serang, kepala OPD Provinsi Banten, serta kepala BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022