Serang (AntaraBanten) - Jumlah calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 sebanyak 915 orang caleg, ada 333 orang diantaranya merupakan caleg perempuan.
"Berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen perempuan, semua parpol sudah memenuhi ketentuan itu. Jumlah keseluruhan caleg perempuan untuk DPRD Banten sebanyak 333 orang atau 36,4 persen," kata Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Banten Didi M Sudih di Serang, Jumat.
Ia mengatakan, dari jumlah 333 orang calon legislatif (caleg) perempuan tersebut rata-rata pendidikannya lulusan SMA atau diploma yakni mencapai 52 persen atau sebanyak 173 orang. Sedangkan lulusan sarjana (S1) atau diploma empat sebanyak 132 orang atau sekitar 39,6 persen dari jumlah caleg perempuan.
"Ada sebanyak 28 orang atau 8,4 persen dari caleg perempuan itu lulusan S2," kata Didi M Sudih dalam diskusi tentang peningkatan partisipasi untuk caleg perempuan yang selenggarakan Perum LKBN Antara Biro Banten.
Menurut Didi, sebagian besar dari para caleg perempuan tersebut di Banten sudah memenuhi syarat minimal kualifikasi pendidikan untuk calon anggota legislatif yakni minimal pendidikan lulusan SMA.
Sehingga, kata dia, hambatan secara struktural dan institusional bagi perempuan duduk di lembaga politik atau parlemen sudah berkurang, dengan adanya ketentuan 30 persen kuota perempuan serta semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan.
Hanya saja, kata dia, yang masih menjadi permasalahan di Banten berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam lembaga politik yakni karena hambatan kultural. Sebab sebagian kalangan masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki.
"Aktivis perempuan perlu terus mendorong kaum perempuan mengatasi hambatan kultural tersebut," kata Didi.
Sementara itu akademisi yang juga tokoh perempuan Banten Eti Fatiroh mengatakan, kendala yang dihadapi perempuan untuk terjun ke dunia politik atau berada dalam lembaga politik diantaranya karena kurang percaya diri, kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik serta pemahaman keliru terhadap dunia politik.
"Selama ini orang beranggapan bahwa politik itu dunia keras, kasar dan hanya untuk kaum laki-laki. Padahal tidak seperti itu jika dijalankan dengan benar," kata Eti Fatiroh yang juga pengurus MUI Banten.
Menurutnya, kendala utama bagi perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik juga disebabkan minimnya keuangan. Selain itu kendala dari dalam diri sendiri yakni kurangnya kemauan dari kalangan perempuan itu sendiri.
"Strategi yang harus dilakukan para caleg perempuan jangan mengandalkan uang karena lemah dari sisi keuangan. Tetapi harus aktif di berbagai organisasi untuk membuat para pemilih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan caleg bersangkutan," kata Eti Fatiroh.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen perempuan, semua parpol sudah memenuhi ketentuan itu. Jumlah keseluruhan caleg perempuan untuk DPRD Banten sebanyak 333 orang atau 36,4 persen," kata Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Banten Didi M Sudih di Serang, Jumat.
Ia mengatakan, dari jumlah 333 orang calon legislatif (caleg) perempuan tersebut rata-rata pendidikannya lulusan SMA atau diploma yakni mencapai 52 persen atau sebanyak 173 orang. Sedangkan lulusan sarjana (S1) atau diploma empat sebanyak 132 orang atau sekitar 39,6 persen dari jumlah caleg perempuan.
"Ada sebanyak 28 orang atau 8,4 persen dari caleg perempuan itu lulusan S2," kata Didi M Sudih dalam diskusi tentang peningkatan partisipasi untuk caleg perempuan yang selenggarakan Perum LKBN Antara Biro Banten.
Menurut Didi, sebagian besar dari para caleg perempuan tersebut di Banten sudah memenuhi syarat minimal kualifikasi pendidikan untuk calon anggota legislatif yakni minimal pendidikan lulusan SMA.
Sehingga, kata dia, hambatan secara struktural dan institusional bagi perempuan duduk di lembaga politik atau parlemen sudah berkurang, dengan adanya ketentuan 30 persen kuota perempuan serta semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan.
Hanya saja, kata dia, yang masih menjadi permasalahan di Banten berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam lembaga politik yakni karena hambatan kultural. Sebab sebagian kalangan masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki.
"Aktivis perempuan perlu terus mendorong kaum perempuan mengatasi hambatan kultural tersebut," kata Didi.
Sementara itu akademisi yang juga tokoh perempuan Banten Eti Fatiroh mengatakan, kendala yang dihadapi perempuan untuk terjun ke dunia politik atau berada dalam lembaga politik diantaranya karena kurang percaya diri, kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik serta pemahaman keliru terhadap dunia politik.
"Selama ini orang beranggapan bahwa politik itu dunia keras, kasar dan hanya untuk kaum laki-laki. Padahal tidak seperti itu jika dijalankan dengan benar," kata Eti Fatiroh yang juga pengurus MUI Banten.
Menurutnya, kendala utama bagi perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik juga disebabkan minimnya keuangan. Selain itu kendala dari dalam diri sendiri yakni kurangnya kemauan dari kalangan perempuan itu sendiri.
"Strategi yang harus dilakukan para caleg perempuan jangan mengandalkan uang karena lemah dari sisi keuangan. Tetapi harus aktif di berbagai organisasi untuk membuat para pemilih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan caleg bersangkutan," kata Eti Fatiroh.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014